REPUBLIKA.CO.ID,Partai Golkar Minta Sidang MKD Terbuka
PADANG -- Partai Golkar akan menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Partai berlambang pohon beringin itu, bahkan meminta MKD menyidangkan kasus yang dilaporkan Menteri ESDM, Sudirman Said tersebut, digelar secara terbuka.
"Mengenai proses, dan MKD kami menyerahkan sepenuhnya. Harus secara terbuka dan jangan ditutup-tutupi," kata Wakil Ketua Umum Golkar dari kepengurusan Munas Ancol, Priyo Budi Santoso saat berada di Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Sabtu (28/11).
Ia mengatakan, sebenarnya Partai golkar berat hati memutuskan mendukung Setya Novanto. Namun, ia beralasan, dukungan tersebut merupakan ekspresi membela teman. Sesungguhnya, Priyo mengatakan, pengurus inti Partai Golkar sudah mulai berfikir lebih jernih ketika kasus dugaan pencatutan nama-nama besar itu, menjadi bahan pembicaraan.
Partai Golkar, ia melanjutkan, saat ini berfikir realistis untuk menyerahkan sepenuhnya mekanisme kepada MKD. "Dan jangan sampai ada yang ditutup-tutupi kalau Pak Setya Novanto tidak bersalah tolong nanti beliau mendapatkan hak untuk direhabilitasi nama baiknya karena sudah hancur hancuran ini," tutur mantan wakil ketua DPR itu.
Namun, kata Priyo, apabila rekaman tersebut terbukti kebenarannya, Partai Golkar berpendapat akan mengikhlaskan semua yang terjadi. Sebab, ia menjelaskan, apapun yang terjadi, Golkar tetap memilih membersihkan diri dan menjauhkan diri dari praktik-praktik seperti dimaksud.
Partai Golkar, Priyo mengatakan, akan mengikhlaskan apapun keputusan MKD apabila ditemukan indikasi atau terbukti rekaman tersebut benar. "Kami merasa sedih dan ngenes mengenai apa yang disebut dengan istilah teman-teman 'Papa Minta Saham' seolah ada semacam jalur broker," jelasnya.
Sebab, menurut Priyo, istilah 'Papa Minta Saham' mengisyaratkan seseorang yang menggunakan
kekuasaan untuk kepentingan yang bersifat personal. Menurutnya, apabila hal tersebut terbukti, 'Papa Minta Saham' akan menjadi skandal besar tahun 2015 yang menyeret nama Golkar.
"Keluarga besar Golkar menyerahkan proses ini (pada MKD), jadi semuanya tergantung pada proses dan MKD," ujar Priyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika