REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai sidang MKD yang sudah empat kali digelar layaknya sebuah orkestra. Hal tersebut lantaran tiga dari empat sidang yang ada digelar secata terbuka. Fahri menyebutkan, sidang etik yang mengungkap kasus 'papa minta saham' itu sejak awal sudah terjadi kesalahan.
Sebab, di dalam UU mD3, sidang etik yang diadakan MKD haruslah tertutup. "Tapi ini seperti orkestra. Rapat etik itu harus tertutup. Ini tidak, (sidang) dijadikan sandiwara. Akhirnya saling bertengkar," kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/12).
Fahri berharap, persoalan sidang MKD ini tidak berlanjut. Ia menyebutkan ini preseden pertama keputusan MKD menggunakan voting, dan juga preseden pertama saling lapor. Sidang MKD seharusnya tidak boleh menyiarkan sifat-sifat yang pribadi. Maka, politikus PKS itu meminta MKD untuk kembali kepada UU.
"Kalau UU sudah A, tidak bisa divoting jadi B. Seolah-olah keputusan MKD bisa mengubah UU. Saya bukan mengintervensi, tapi jangan melawan UU," ucapnya.
