REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Surat perintah penahanan dikeluarkan untuk menangkap biksu Buddha berpengaruh di Thailand dan kepala kepolisian setempat, Kamis (26/1). Dengan surat itu, aparat akan melakukan hal terbaik untuk membawanya ke jalur hukum walaupun sebelumnya mengalami kegagalan.
Kepolisian di negara didominasi umat Buddha tersebut beberapa kali berupaya menangkap Phra Dhammachayo, mantan kepala biara futuristik Wat Phra Dhammakaya, kuil terbesar di negara itu dan dihuni banyak biarawan. "Kami tidak bisa mengatakan akan menangkap dia pada tahun ini, namun kami akan melakukan upaya terbaik untuk membawanya ke jalur hukum," kata Kepala Kepolisian Kerajaan Thailand, Chakthip Chaijinda, kepada Reuters.
Kuil itu, yang berada di luar wilayah Bangkok, menyatakan, memiliki jutaan pengikut. Termasuk, beberapa politikus penting dan pelaku usaha.
Namun, sejumlah pengamat menilai, pihak kuil mengeksploitasi para pengikutnya dan memanfaatkan agama untuk mendapatkan uang.
Surat perintah penahanan terbaru telah disetujui oleh pihak pengadilan di Provinsi Phang Nga, wilayah selatan Thailand. Seorang juru bicara kepolisian menyatakan, bahwa biara tersebut dituduh membakar hutan dan merebut kepemilikan lahan untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa izin.
Kepala Humas kuil Wat Phra Dhammakaya, Phra Sanitwong Wuttiwongso menyatakan, bahwa pihak kuil sama sekali tidak khawatir akan surat perintah penahanan yang baru itu atau apa pun lainnya. Dia menolak saat dikonfirmasi mengenai apakah Phra Dhammachayo masih di dalam kuil atau tidak. "Beliau ada di dalam hati kami," katanya.
Kuil tersebut sebelumnya menyatakan mantan kepala biara itu kesehatannya tidak mendukung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus hukum sehingga pihak kuil tidak bersedia menyerahkannya. Hal itu menunjukkan pertentangan terhadap junta yang memberangus sebagian besar penentangnya sejak merebut kekuasaan melalui kudeta 2014.
Pada 2015, Departemen Investigasi Khusus Thailand telah memanggil Phra Dhammachayo untuk diperiksa setelah kuilnya dutuduh menggelapkan dana lebih dari 1 miliar baht (28 juta dolar AS).
Ikuti Whatsapp Channel Republika