REPUBLIKA.CO.ID, BOGOTA -- Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) untuk pertama kalinya menggelar kongres usai perundingan damai yang tercapai dengan pemerintah negara itu pada 27 September 2016. Setidaknya acara ini dihadiri 1.200 delegasi kelompok di Ibu Kota Bogota, Ahad (27/8).
Melalui kongres ini, FARC akan membahas masa depan kelompok tersebut. Termasuk menentukan nama baru bagi organisasi tersebut, yang akan diumumkan pada hari terakhir kongres digelar, yaitu pada 1 September.
"Melalui kongres ini, kami akan mengumumkan bahwa FARC secara resmi menjadi sebuah organisasi politik eksklusif yang baru," ujar pemimpin FARC, Rodrigo Londono seperti dilansir BBC, Senin (28/8).
Kesepakatan antara Pemerintah Kolombia dan FARC menjadi akhir dari perang saudara yang terjadi di negara tersebut selama 52 tahun. Dalam konflik ini, sekitar 220 ribu orang menjadi korban. Bahkan, enam juta orang dilaporkan harus kehilangan tempat tinggal dan menjadi pengungsi.
Sebelumnya, banyak pihak yang menolak kesepakatan tersebut karena dianggap menguntungkan FARC dan menggelar referendum pada 3 Oktober 2016. Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan dari semua golongan masyarakat Kolombia, sebanyak 50,23 persen pemilih menolak dan 49,76 persen menerima.
Salah satu pihak yang menolak kesepakatan damai itu adalah mantan presiden Kolombia Alavaro Uribe. Ia mengatakan isi perjanjian tersebut dinilai tidak adil dan tak dapat mewakili keinginan banyak orang di negara Amerika Latin tersebut.
Karena itu, dokumen kesepakatan damai direvisi oleh Pemerintah Kolombia dan FARC. Ketentuan perjanjian baru diterbitkan dan ditandatangani pada 24 November 2016 lalu. Kali ini, warga negara itu tidak memiliki kesempatan untuk langsung menolaknya.
Tetapi, kesepakatan harus diratifikasi oleh Kongres Kolombia. Banyak pihak yang menentang perjanjian damai antara FARC dan Pemerintah, seperti Uribe tetap menyatakan tidak setuju. Ia juga menilai revisi tak banyak mengubah isi perjanjian awal.
Perubahan yang ada dalam isi perjanjian itu hanya mencakup klarifikasi hak milik pribadi. Termasuk juga rincian prosedur penahahan anggota FARC yang akan dihukum atas kejahatan perang.
Sementara, kesepakatan kelompok ini menjadi sebuah partai politik tetap akan berlaku. FARC dapat memiliki sejumlah kursi jaminan yang nantinya dapat dimiliki usai pemilihan umum digelar.
"Kami terlebih dahulu akan menentukan karakter partai politik yang ingin kami bangun, karena itu semuanya ditentukan dalam kongres ini," jelas salah satu mantan komandan FARC Carlos Antonio Lozada.
Baca juga, Kesepakatan Penyerahan Senjata FARC Diperpanjang 20 Hari.
Sebelumnya, berdasarkan kesepakatan damai, FARC harus melakukan perlucutan senjata untuk dapat membentuk partai politik yang sah. Proses tersebut telah diselesaikan secara 100 persen pada 20 Juni lalu. Kelompok itu menyerahkan senjara dan amunisi yang dimiliki kepada badan pengawas PBB yang ditunjuk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika