REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan menanggapi sindiran Wakil Presiden Jusuf Kalla atas sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) yang menolak Peraturan Presiden Pengganti Undang Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas disahkan menjadi Undang-undang. Jusuf Kalla sebelumnya juga menyebut sikap PAN tidak etis, lantaran PAN bagian dari partai yang mendukung pemerintah Jokowi-JK.
Namun, Taufik justru menilai wajar sikap berbeda partainya dengan kebijakan Pemerintah terkait Perppu Ormas. Hal ini didasarkan setelah PAN menyerap aspirasi konstituen yang lebih banyak menolak Perppu Ormas.
"Lumrah manakala terkait dengan ada perbedaan pendapat dalam suatu koalisi pemerintah. Katakan analoginya dalam suatu keluarga, kita pun dengan orang tua dengan kakak adik kadang ada hal yang berbeda juga," ujar Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (1/11).
Namun Taufik menilai perbedaan tersebut tidak kemudian membuat tercerai berai, begitu pun halnya antara PAN dan Pemerintah. Karenanya ia pun enggan menanggapi permintaan partai-partai koalisi pemerintahan agar PAN menarik dari pemerintahan jika tak lagi sejalan dengan pemerintah
Taufik menegaskan partainya mendukung dan bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bukan dengan partai pendukung di koalisi. "Mau keluar maupun tidak keluar kita kan berkoalisinya dengan pemerintah, dengan Presiden Jokowi dan Pak JK," kata Taufik.
Menurutnya, PAN juga memposisikan diri sebagai mitra sejajar yang kritis dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Sehingga, kata dia, sikap PAN tak harus selalu sama dengan koalisi partai pendukung pemerintah lainnya.
"Kalau koalisi kami menempatkan dalam posisi mitra sejajar yang kritis. Tidak serta merta kita mengatakan ini harus selalu sama. Tapi kita hormati juga pandangan lebih dari pemerintah. Itu hak pemerintah," ujarnya lagi.
Sebab menurutnya, sikap berbeda PAN dengan Pemerintah tidak terjadi pada kebijakan strategis Pemerintah lainnya. "Katakanlah menyangkut UU APBN 2018, PAN juga tidak ada cataan apapun di APBN 2018 karna memang pandangan PAN itu sudah sangat menyeluruh kaitan dengan proses prioritas agenda pembangunan yang ada di DPR termasuk UU tax amnesti juga PAN tidak menolak," kata Wakil Ketua DPR tersebut.
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti sikap PAN yang menolak Perppu Ormas menjadi UU. Menurut JK, sikap itu tidak etis dilakukan PAN mengingat bagian dari partai pendukung pemerintah.
"Ya tentu kurang etis lah ya, tapi itu hak demokrasi masing-masing. Tentu di menterinya yang ada di kabinet dengan fraksi kadang-kadang memang beda pendapat, semua partai begitu, partai yang lain setuju tapi dikritik, itu biasa saja," kata JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika