REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta perwakilan partai politik mendeklarasikan komitmen menolak politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) untuk pilkada serentak. Deklarasi ini sebagai komitmen antara penyelenggara dan peserta untuk mewujudkan Pilkada 2018 berintegritas.

"Komitmen ini kunci bagi kita semua untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye Pilkada," kata Ketua Bawaslu Abhan saat deklarasi di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2).

Dia mengatakan, politik uang dan politisasi SARA adalah hambatan dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas. Menurutnya, semua elemen bangsa terutama yang terlibat dalam kepemiluan harus menyatakan perlawanannya pada politik uang.

Karena itu, kata dia, politik uang menciptakan potensi tindakankorupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. "Politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia," ujar dia.

Mereka mendeklarasikan komitmen yang dibacakan bersama menyatakan komitmen mengawal pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dari praktik politik uang dan politisasi SARA. Sebab, kata Abhan, kedua praktik itu merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Selain itu, pernyataan komitmen pengurus semua partai politik disimbolkan dengan pembubuhan cap telapak tangan warna warni di spanduk putih serta pembubuhan tanda tangan. Perwakilan dari partai politik juga berkomitmen mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya berdasarkan visi misi dan program kerja.

Deklarasi ini disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto serta Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono.