REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah lembaga mengusulkan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) bidang politik dibahas secara bersamaan dalam satu waktu. UU tersebut diantaranya UU tentang Partai Politik (Parpol), UU Pemilihan Umum (Pemilu), UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta UU Pemerintahan Daerah.
"Kami harapkan dilakukan bersamaan sehingga ada sinkronisasi antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lainnya dan ini tentu akan menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih dalam pengaturan pengaturan di dalam regulasi di bidang politik ini," ujar Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, Rabu (19/2).
Hal itu ia sampaikan setelah melakukan audiensi dengan Plt Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar di kantor Kemendagri, Rabu. Selain Perludem, ada juga perwakilan lembaga lain yakni Peneliti dari Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Viola Reininda, Peneliti Hukum Indonesia Coruption Watch (ICW) Donal Faiz, serta Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari.
Peneliti dari Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Viola Reininda mengatakan dorongan agar UU bidang politik dibahas satu paket bernilai konstitusional. Sebab, berdasarkan penelitiannya, pengujian UU di Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 2003-2019, paling banyak ditujukan kepada uu bidang politik.
Maka, lanjut dia, ada hal-hal yang patut diperhatikan khususnya konstitusi yang nantinya perlu dikaji lebih mendalam di pembahasan ini. Revisi UU bidang politik ini jangan samlai bertentangan dengan putusan-putusan MK yang sudah diterbitkan.
"Jangan sampai apa yang dimasukkan ke dalam undang-undang paket politik ini nantinya malah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi yang paling penting juga adalah menanamkan nilai-nilai konstitusionalitas itu ke dalam undang-undang politik," tutur Viola.
Sementara itu Kemendagri masih menampung aspirasi dari perwakilan lembaga ini untuk perbaikan UU bidang politik. "Jadi posisi pemerintah adalah menunggu RUU itu secara resmi diserahkan oleh DPR kepada pemerintah. Ini kan menjadi RUU inisiatif (DPR) sampai sekarang kita tunggu saja. Prinsipnya pemerintah siap untuk melakukan pembahasan," kata Bahtiar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika