REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19. KPU menambahkan sanksi penundaan pengundian nomor urut pasangan calon (paslon) apabila ada pelanggaran protokol kesehatan.

"Pengundiannya ditunda kalau belum tertib sampai dengan arak-arakannya atau massa pendukungnya itu pulang," ujar Komisioner KPU RI, Hasyim Asy'ari dalam diskusi daring, Rabu (23/9).

Ia mengatakan, KPU membatasi pihak-pihak yang hadir dalam proses pengundian nomor urut pada Kamis (24/9) besok. Orang yang dapat hadir langsung ke KPU ialah pasangan calon (dua orang), ketua dan sekretaris tiap partai politik beserta LO, dan juga Bawaslu.

KPU melarang peserta pilkada membawa rombongan atau arak-arakan saat datang ke kantor KPU daerah masing-masing. Jika larangan itu dilanggar, maka proses pengundian nomor urut akan ditunda.

"Kalau situasinya seperti itu besok, tanggal 24 akan ditunda maksimal sampai tanggal 25, satu hari setelah jadwal yang ditentukan," kata Hasyim.

Ia menambahkan, rancangan perubahan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 akan diundangkan hari ini. Dengan demikian, jika pelanggaran protokol kesehatan terjadi pada saat pengundian nomor urut esok hari, sanksi sudah dapat diberlakukan. "Kalau kedapatan itu maka dalam draf PKPU yang akan kita undangkan hari ini itu akan diberikan sanksi," tutur Hasyim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika