REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah menilai pemerintah tak perlu bersikap berlebihan pada gerakan kritik yang disampaikan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Hal ini disampaikan Dedi terkait respons Kepala Staf Presiden Moeldoko atas KAMI.
"Rasanya pemerintah tidak perlu reaktif atas kehadiran KAMI, justru gagasan dan kritik KAMI diperlukan agar pemerintah tetap pada koridor pemerintahan yang baik," kata Dedi saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (2/10).
Menurut Direktur Indonesian Political Opinion (IPO) itu, respons Moeldoko yang bernada defensif cukup disayangkan. Sebab, kata dia, pemerintah tidak seharusnya alergi dengan tokoh-tokoh kritis.
Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menyoroti dinamika gerakan KAMI dan penolakan gerakan tersebut beberapa waktu lalu. Ia meminta semua pihak untuk menahan diri.
"Baik kepada yang kemudian sekarang melakukan deklarasi-deklarasi, maupun kemudian yang tidak senang adanya deklarasi-deklarasi," kata Dasco, Jumat (2/10).
Ia mengatakan, sebaiknya pihak yang menggelar deklarasi-deklarasi seperti KAMI sekarang ini memiliki program untuk lebih mengedukasi masyarakat tentang bagaimana mengatasi pandemi Covid.
"Kita belum tahu pandemi covid ini sampai kapan, tapi perlu kita sama-sama turun tangan bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat soal pandemi covid ini," kata politikus Gerindra ini.
Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko buka suara terkait hadirnya KAMI yang diinisasi sejumlah tokoh nasional. Menurutnya, KAMI tak lebih dari sekumpulan kepentingan. Ia pun tak mempermasalahkan keberadaan kelompok tersebut.
"Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," ujar Moeldoko di kantornya, Kamis (1/10).
Moeldoko memandang wajar bila muncul KAMI atau kelompok lain di tengah situasi politik saat ini. Baginya, dinamika politik memang selalu bekembang. Pemerintah pun menegaskan tidak akan menyikapinya secara berlebihan, sepanjang apa yang disampaikan masih gagasan-gagasan.
"Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU, terus ada apalagi, kan? Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silakan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada resikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," ujar Moeldoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika