REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyampaikan alternatif penyelenggaraan Pilkada 2020. Pangi menolak tegas diadakannya Pilkada serentak tahun ini.

Pangi heran karena pemerintah tak kunjung menunda Pilkada di tengah ancaman pandemi Covid-19. Ia merasa tak setuju jika alasan Pilkada dipaksakan hanya karena kalkulasi  pertumbuhan ekonomi.

"Bisa meningkat daya beli, terjadi sirkulasi jumlah uang ke tengah masyarakat, belanja pembuatan spanduk, baliho, alat peraga, dan lain-lain, belanja pilkada meningkat, uang menyebar, menurut saya ini jelas alasan yang kurang tepat. Apakah Pilkada dan pemulihan ekonomi harus mempertaruhkan keselamatan jiwa rakyat," kata Pangi dalam keterangan pers yang diterima Republika, Sabtu (3/10).

Pangi juga memantau ada sebagian elite khawatir kalau pilkada ditunda, maka kepala daerah sekarang, rata-rata selesai masa jabatannya bulan Februari 2021. Sehingga akan ada sekitar 240 kepala daerah plt.