REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemerintah Thailand telah menghadapi protes yang tidak kunjung selesai sejak tiga bulan lalu. Pemicu awal munculnya tuntutan di jalanan tersebut akibat tuntutan reformasi monarki dan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.
Gerakan protes bertujuan untuk mengakhiri kekerasan selama satu dekade antara pendukung mantan panglima militer yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014 dan penentang pendirian negara. Ditambah lagi, demonstran menginginkan konstitusi baru dan menyerukan pengurangan kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.
Tentara telah lama memposisikan diri sebagai satu-satunya pembela raja yang sangat kaya. Sedangkan Raja Maha Vajiralongkorn menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman tetapi kekuatannya membentang di setiap aspek masyarakat Thailand.
Demonstrasi terhadap monarki seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di Thailand. Kondisi ini karena pengaruh keluarga kerajaan meresap ke setiap aspek masyarakat dan telah memicu reaksi balik dari pendirian pro-loyalis Thailand yang kukuh.
Beberapa gerakan anti-pemerintah yang populer telah muncul selama sejarah modern Thailand yang bergolak. Bangkok sebelumnya telah mengalami kerusuhan politik yang panjang dan lebih dari selusin kudeta militer yang berhasil sejak 1932.
Aktivis telah berulang kali mengatakan mereka hanya ingin monarki beradaptasi dengan zaman modern. Tuntutan mereka termasuk penghapusan undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang melindungi raja dari kritik dan agar raja tidak terlibat dalam politik.
“Kami hanya meminta mereka untuk berubah bersama kami,” kata pengunjuk rasa Dear Thatcha.
Sejak gerakan dimulai pada Juli, puluhan aktivis anti-pemerintah telah ditangkap, didakwa melakukan penghasutan, dan dibebaskan dengan jaminan. Sedikitnya 21 orang ditangkap awal pekan ini karena menghadiri demonstrasi.
Ketegangan meningkat di sekitar iring-iringan mobil kerajaan pada Rabu (14/10). Kelompok yang mengenakan kemeja kuning yang melambangkan dukungan mereka terhadap monarki juga mulai berkumpul. Sekitar 15 ribu polisi dikerahkan di jalanan.
Juru bicara pemerintah, Anucha Burapachaisri, mengumumkan bahwa perdana menteri telah memerintahkan polisi untuk mengajukan tuntutan terhadap para pengunjuk rasa yang menghalangi iring-iringan mobil kerajaan. Tuduhan juga akan diajukan terhadap mereka yang mencemarkan nama baik monarki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika