REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mempertanyakan distribusi vaksin Covid-19 yang tidak merata di sejumlah daerah kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Ia menyoroti daerah yang diberi jatah banyak dan daerah lain yang sangat sedikit pasokan vaksinnya.
Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/8), Saleh mengatakan dari paparan Menkes Budi terlihat distribusi vaksin yang tidak merata dengan baik. "Apa kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk distribusi vaksin ini?" tanya Saleh.
Lebih lanjut, dia menjabarkan kembali paparan Menkes yang menunjukkan data vaksinasi di DKI Jakarta telah mencapai 120 persen, sementara di daerah lain bahkan masih belum mencapai 20 persen. Menurut dia, hal tersebut penting untuk diketahui karena berdasarkan kunjungan kerja yang DPR telah dilaksanakan ke berbagai daerah, masalah utama vaksinasi Covid-19 adalah soal ketersedian vaksin.
Menkes Budi kemudian menjawab beberapa pertanyaan terkait dalam rapat kerja itu. Ia mengatakan bahwa stok dan distribusi vaksin saat ini tengah diintegrasikan ke dalam sebuah portal khusus, yakni vaksin.kemkes.go.id.
Portal tersebut, lanjut Menkes, akan memperlihatkan jumlah dosis vaksin yang dikirim dan stok vaksin Covid-19 di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi. Dikatakan pula bahwa data mengenai stok dan distribusi vaksin Covid-19 akan terus diperbarui secara berkala oleh masing-masing pemerintah daerah.
"Mungkin masih ada data meleset sedikit karena belum semua pemda disiplin memasukkan data. Namun, dengan (portal terintegrasi), kami berharap pemda memasukkan data karena vaksin akan dikirim dosisnya berbasis laporan ini," kata Menkes Budi.
Selain stok vaksin, dia menyatakan bahwa data mengenai dosis pertama dan kedua vaksinasi Covid -19 di seluruh daerah juga akan tercantum dalam portal tersebut. Dengan menggunakan sistem itu, Menkes Budi berharap transparansi dan keterbukaan akan membantu proses vaksinasi Covid-19 secara keseluruhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika