REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang lingkungan yaitu Greenpeace Indonesia dan Walhi angkat bicara mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan menolak sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Greenpeace Indonesia dan Walhi mengusulkan sebaiknya UU ini dibatalkan.

Juru Bicara Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Asep Komarudin mengatakan, putusan MK mengonfirmasi dua hal. Pertama, kata dia, putusan itu artinya mengonfirmasi apa yang disuarakan Greenpeace sejak awal, bahwa UU Ciptaker sudah cacat formil sejak awal. Kedua, terkait posisi MK terhadap UU ini, Asep menilai putusan ini terlihat kompromistis. 

"Oleh karena itu, seharusnya sudah menyatakan batal saja karena cacat formil. Tidak perlu lagi memberikan jangka waktu dua tahun untuk memperbaiki, dan apa yang dperbaiki juga tidak jelas bagaimana, putusannya malah menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda," kata Asep saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (26/11).

Apalagi, lanjut Asep, jangka waktu dua tahun yang diberikan oleh MK membuat UU Ciptaker dan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan sebelumnya tetap bisa dijalankan. Oleh karena itu, pihaknya mendesak omnibus law ciptaker dicabut.

Terpisah, Direktur Walhi Zenzi Suhadi menambahkan, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan mandat konstitusi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Tujuannya, untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, yang juga menjadi salah satu agenda keadilan ekologis, bukan malah fokus untuk memperbaiki UU Cipta Kerja ini.

"Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mempertahankan UU Cipta Kerja, karena kebijakan ini sudah busuk sejak awal maka akan terus tetap busuk di mata rakyat Indonesia. Jadi, dicabut saja, bukan di-review," ujarnya kepada Republika.co.id.

Suhadi menilai, lebih baik UU ini dibatalkan seluruhnya karena mewariskan beban yang berat bagi pemerintah di masa depan. "Persoalan lingkungan dan SDA terus meningkat dan meluas karena setiap periode pemerintahan mewariskan regulasi dan kebijakan yang menjadi payung pelindung kejahatan SDA dan lingkungan," ujarnya.

MK sebelumnya memutuskan menolak sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diajukan oleh sejumlah kalangan buruh. Putusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman, pada Kamis (25/11).

MK memerintahkan pemerintah dan DPR melakukan perbaikan UU Ciptaker dalam jangka waktu dua tahun. Jika dalam waktu yang telah ditentukan itu tidak menyelesaikan perbaikan, maka UU tersebut menjadi inkonstitusional secara permanen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika