Belasan LSM beroperasi di daerah terpencil Afghanistan. Banyak dari karyawan mereka adalah perempuan. Larangan untuk mempekerjakan staf perempuan akan menghalangi pekerjaan para LSM. Larangan ini diumumkan kurang dari seminggu setelah otoritas Taliban melarang perempuan mengakses pendidikan di tingkat universitas. Larangan tersebut memicu kemarahan global dan protes di beberapa kota Afghanistan.

Petugas informasi publik Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, Tapiwa Gomo, mengatakan, Humanitarian Country Team (HCT) melakukan pertemuan untuk membahas larangan tersebut. HCT terdiri dari pejabat tinggi PBB dan perwakilan dari puluhan LSM Afghanistan dan internasional, yang mengoordinasikan distribusi bantuan di seluruh negeri. Pertemuan tersebut akan membahas apakah akan menangguhkan semua pekerjaan bantuan mengikuti arahan terbaru Taliban. PBB akan meminta penjelasan dari Taliban tentang larangan tersebut.

"Perintah mengecualikan perempuan secara sistematis dari semua aspek kehidupan publik dan politik membuat negara mundur, membahayakan upaya untuk perdamaian atau stabilitas yang berarti di negara ini," ujar pernyataan PBB.

Sejak kembali berkuasa pada Agustus tahun lalu, Taliban telah melarang gadis remaja pergi ke sekolah menengah. Perempuan  juga dilarang bekerja di sektor pemerintahan. Bahkan, perempuan dilarang bepergian tanpa ditemani kerabat laki-laki dan diperintahkan untuk menggunakan burqa ketika keluar rumah.