REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membidik target penghimpunan dana di pasar modal senilai Rp 175 triliun sampai Rp 200 triliun pada tahun Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, perkiraan tersebut seiring dengan optimisme pada tahun depan, tapi tetap dengan sikap konservatif sehingga target penghimpunan dana di pasar modal pada 2024 masih sama dengan 2023.

"Kami melihat Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global dan Pemerintah Indonesia pada 2024 memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh 5,2 persen, sedikit di bawah 2023 sebesar 5,3 persen," ujar Inarno dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan November 2023 secara virtual di Jakarta, Senin (4/12/2023).

Inarno menyebutkan, penghimpunan dana di pasar modal selama tahun 2023 sampai November masih relatif tinggi, yaitu sebesar Rp 230,59 triliun dengan emiten baru sebanyak 74 emiten. Realisasi penghimpunan dana tersebut telah memenuhi capaian target pada 2023.

Secara perinci, penghimpunan dana di pasar modal hingga bulan lalu berasal dari 71 penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) saham sebesar Rp52,99 triliun, serta 21 penawaran umum terbatas (PUT) atau rights issue sebesar Rp50,99 triliun.

Kemudian, penghimpunan dana di pasar modal berasal pula dari 11 penerbitan efek bersifat utang atau sukuk (EBUS) senilai Rp10,47 triliun dan 94 penawaran umum bersama (PUB) EBUS tahap I, II, dan seterusnya sebesar Rp116,14 triliun.

Sementara itu, dirinya menambahkan, masih terdapat 96 antrean (pipeline) penawaran umum dengan perkiraan nilai indikatif sebesar Rp 41,11 triliun, yang di antaranya merupakan rencana penawaran 64 emiten baru.

"Lima di antara 64 emiten baru ini memiliki nilai indikasi di atas Rp 500 miliar. Ini indikasi awal untuk tahun 2024, meski masih harus melihat kondisi global," katanya.

Sedangkan untuk penghimpunan dana pada securities crowdfunding (SCF) sebagai alternatif bagi usaha kecil menengah (UKM), Inarno mengungkapkan realisasinya telah mencapai Rp1,03 triliun dari 16 penyelenggara yang telah mendapatkan izin OJK, 484 penerbit, dan 166.452 pemodal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika