Beberapa orang dari sembilan pejabat dan enam mantan pejabat yang diwawancarai kantor berita Reuters meminta tidak sebutkan namanya karena tidak berwenang memberikan komentar mengenai rencana darurat pada publik.

Mereka mengatakan meskipun para pengungsi Taiwan dapat melarikan diri ke Jepang melalui laut, sifat konflik dan jumlah yang akan datang sulit untuk diprediksi. Pemerintah Jepang tidak pernah menyebutkan secara terbuka tentang skenario seperti itu.

"Mungkin ada ratusan kapal, terlalu banyak bahkan untuk dihentikan oleh blokade Cina," kata seorang pejabat Penjaga Pantai Jepang.

Ia menambahkan Sekretariat Kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Fumio Kishida dan dijalankan Matsuno, bertanggung jawab untuk menyusun rencana tersebut.

Para pejabat dan mantan pejabat menggambarkan pemerintah lebih fokus membangun kekuatan militer dibandingkan rencana merespons kemungkinan krisis kemanusiaan yang kompleks yang mencakup berbagai departemen, otoritas lokal, dan perusahaan.

Rencana itu mencakup menyaring, mengangkut, memberi makan, dan menampung pengungsi yang mungkin lebih banyak daripada yang pernah dihadapi Jepang.

Mengutip dari PBB, Migration Policy Institute mengatakan pada tahun 2022 terdapat sekitar 18.000 pengungsi berada di Jepang, sebagian besar berasal dari Myanmar. Definisi pengungsi PBB lebih luas dari pada definisi pemerintah Jepang.

Di tengah konflik di Eropa dan Timur Tengah, Jerman memiliki lebih dari 2 juta pengungsi dan Polandia hampir satu juta, kebanyakan dari Ukraina.

Mantan kepala bidang wilayah Jepang Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) yang kini bersama NMV Consulting, Kevin Maher mengatakan Tokyo memiliki keputusan politik yang harus diambil apakah akan menerima pengungsi dalam jumlah yang signifikan.

"Jepang enggan menerima pengungsi dalam jumlah besar, namun apapun kebijakannya, kenyataannya hampir semua orang yang mengapung akan menuju Jepang," kata Maher.