4. Kyrgystan
Kyrgystan telah melarang jilbab di sekolah-sekolah untuk melindungi anak-anak dari pengaruh agama, kata seorang pejabat pendidikan dilansir Reuters.
Langkah yang diambil pada 2010 tersebut, kata Kementerian, diperlukan untuk memastikan lingkungan pembelajaran sekuler dan membatasi pengaruh gerakan ekstremis.
Ombudsman hak asasi manusia, Tursunbek Akun, dan lainnya memperingatkan larangan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin berdasarkan Konstitusi negara tersebut. Menurut Kementerian, larangan tersebut diberlakukan untuk “menekan fenomena agama dan ekstremis.” Sekolah juga telah diinstruksikan untuk memantau siswanya untuk mencari bukti adanya "pengaruh ekstremisme agama" dan mengawasi kehadiran siswa yang tidak mengikuti pelajaran Jumat karena alasan agama, atau yang diketahui sering mengunjungi masjid, menurut kantor berita Kyrgyzstan, AKIpress.
“Kami adalah negara sekuler,” kata pejabat Kementerian Pendidikan Damira Kudaibergenova pada tanggal 3 Maret. “Anak-anak menjadi sasaran serangan besar-besaran dan kami akan melindungi mereka.”
Pada 2023, parlemen di bekas republik Soviet yang berpenduduk sekitar 7 juta jiwa telah meluncurkan rancangan undang-undang yang akan melarang perempuan mengenakan niqab dan melarang laki-laki menumbuhkan janggut panjang untuk menjaga keamanan publik, lapor rferl.
RUU tersebut, yang dirilis untuk diskusi publik pada tanggal 14 November, menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut diperlukan agar wajah masyarakat dapat terlihat dan individu dapat diidentifikasi.
Rancangan undang-undang tersebut akan mengenakan denda 22 dolar AS atau 30 jam pelayanan masyarakat bagi pelanggar, sementara pelanggar berulang akan menghadapi denda 44 dolar AS atau 40 jam pelayanan masyarakat. RUU tersebut tidak merinci berapa panjang janggut yang dianggap dapat diterima secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut, sehingga tampaknya membuat penilaian seperti itu menjadi sangat subyektif.
