#bpk

Kamis , 01 Apr 2021, 06:30 WIB

BPK Sepakat dengan KPK Terkait Kasus Pelindo II

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyatakan, pihaknya sepakat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC)...

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke BPK RI Perwakilan Jabar secara virtual, Senin (22/3).

Selasa , 23 Mar 2021, 12:22 WIB

Sukabumi Sampaikan LKPD 2020 ke BPK Secara Virtual

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Pemerintah Kota Sukabumi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat secara virtual di Balai Kota Sukabumi, Senin (22/3). Hal ini dilakukan sebagai upaya menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Momen ini dihadiri Kepala BPK RI Perwakilan Jabar Agus Khotib dan enam kepala daerah lainnya di Jabar serta dari Pemkot...

Rabu , 17 Mar 2021, 04:01 WIB

Jampidsus dan BPK Mulai Hitung Angka Pasti Kerugian Asabri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana...

Senin , 11 Jan 2021, 14:01 WIB

BPK Ingatkan Transparansi dan Akuntabilitas Meski Pandemi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia...

Senin , 11 Jan 2021, 10:32 WIB

Saat Pandemi, Korupsi dan Penipuan Lebih Mudah Terjadi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman...

Ilustrasi auditor. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyebutkan, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua komponen tata kelola yang tidak boleh dikompromikan oleh pemerintah. Tidak terkecuali pada masa krisis kesehatan seperti saat ini.

Senin , 11 Jan 2021, 10:07 WIB

Meskipun Krisis, BPK Tekankan Tata Kelola Transparansi

Sabtu , 09 Jan 2021, 11:53 WIB

BPK akan Periksa Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19

Selasa , 29 Dec 2020, 17:05 WIB

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK yang Sesuai Baru 70 Persen

Ilustrasi utang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, masih ada permasalahan dalam tata kelola piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain itu, pengelolaan penatausahaan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu juga dinilai belum berjalan secara optimal.

Selasa , 29 Dec 2020, 14:03 WIB

BPK Sebut Tata Kelola Piutang Perpajakan Masih Alami Masalah

Selasa , 29 Dec 2020, 12:41 WIB

BPK Perluas Cakupan Pemeriksaan Anggaran Covid-19

Senin , 21 Dec 2020, 05:40 WIB

KPK dan BPK Kawal Terus Pengelolaan Dana Bansos Covid-19

Foto udara sejumlah wisatawan asing tiba di pelabuhan Bangsal usai berkunjung ke destinasi wisata Gili Trawangan di Kecamatan Pemenang, Tanjung, Lombok Utara, NTB, Selasa (17/3/2020).

Ahad , 22 Nov 2020, 20:27 WIB

Ombudsman: BPK Harus Audit Pengelolaan Gili Trawangan

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna

Senin , 09 Nov 2020, 15:57 WIB

BPK ungkap 13.567 Masalah Senilai Rp 8,97 T pada Semester I

Tidak hanya konsisten menjadi yang tercepat dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama tiga tahun berturut-turut, namun Pemkab Muba yang dinahkodai Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA bersama Wakil Bupati Muba Beni Hernedi SIP juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan (8) tahun tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Senin , 26 Oct 2020, 20:59 WIB

Raih WTP 8 Kali, Muba Raih Penghargaan Kemenkeu RI

Rabu , 23 Sep 2020, 16:40 WIB

Pemkot Solo Raih WTP 10 Kali Berturut-turut

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi membuka kegiatan padat karya di terminal Bobotsari, Purbalingga, Sabtu (5/9). Ditjen Hubdat pada tahun 2020 menganggarkan dana program padat karya senilai Rp 46 miliar.

Selasa , 22 Sep 2020, 16:54 WIB

Pemkab Purbalingga Raih Opini WTP Keempat Kalinya

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa krisis ekonomi dan kesehatan yang terjadi saat ini rawat untuk ditunggangi pihak-pihak yang berkepentingan.

Selasa , 08 Sep 2020, 12:43 WIB

BPK: Penanganan Covid-19 Rawan Penyalahgunaan Kuasa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi lampu hijau bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggaran penanganan Covid-19.

Jokowi Dukung BPK Audit Pengelolaan Anggaran Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggaran penanganan Covid-19. Kendati bersifat 'darurat', Jokowi menekankan bahwa seluruh belanja negara terkait penanganan Covid-19 tetap harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Seperti diketahui, pengelolaan keuangan negara selama masa pandemi berlandaskan Perppu nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangnan...

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna (kiri) mengatakan BPK sedang menata instrumen desentralisasi fiskal yang lebih baik pada masa pandemi Covid-19. (ilustrasi)

Senin , 31 Aug 2020, 19:04 WIB

BPK Ungkap Tiga Peluang Desentralisasi Fiskal Saat Pandemi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 yang kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kamis , 06 Aug 2020, 18:25 WIB

OJK Siap Ikuti Langkah-Langkah Perbaikan dari BPK

Menhan Prabowo Subianto didampingi Wamenhan dan tiga kepala staf menerima laporan penilaian WTP dari BPK pada Kamis (30/7).

Kamis , 30 Jul 2020, 20:54 WIB

Kemenhan dan TNI Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau Unqualified Opinion (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2019.

Rabu , 29 Jul 2020, 06:53 WIB

Laporan Keuangan Kemendag Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Ilustrasi anggaran. Kemenhan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait anggaran negara yang masuk ke rekening pribadi atase pertahanan merupakan temuan berulang.

Kamis , 23 Jul 2020, 16:00 WIB

Kemenhan: Aliran Dana ke Rekening Pribadi Temuan Berulang

Kamis , 23 Jul 2020, 13:17 WIB

Irjen Kemenag Jelaskan tentang Temuan BPK

Kamis , 23 Jul 2020, 09:42 WIB

Kejakgung Raih WTP dari BPK, Jaksa Agung: Jadikan Semangat

Selasa , 21 Jul 2020, 19:53 WIB

BPK: Reformasi Dana Pensiun

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK semester I dan II Tahun 2019.

Rabu , 15 Jul 2020, 19:49 WIB

Kemenhub Kembalikan Rp 94,41 Miliar ke Kas Negara

Selasa , 14 Jul 2020, 19:15 WIB

BPK: Sebagian Besar Pemda Belum Mandiri Fiskal

Selasa , 14 Jul 2020, 18:30 WIB

BPK: Dampak Pandemi Baru Terlihat di Laporan Keuangan 2020

Selasa , 14 Jul 2020, 17:59 WIB

BPK Mulai Periksa Pengelolaan Persampahan Sleman

Nilai aset milik negara mengalami kenaikan hingga 65 persen, menjadi Rp 10.467 triliun. Kenaikan terjadi setelah dilakukannya revaluasi aset yang sudah dilakukan sejak 2018 dan selesai diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belakangan ini.

Jumat , 10 Jul 2020, 16:14 WIB

Setelah Revaluasi, Aset Negara Capai Rp 10.467 Triliun

Rabu , 24 Jun 2020, 08:44 WIB

BPK DIY: Tak Ada Masalah Penggunaan Danais

Selasa , 23 Jun 2020, 16:20 WIB

Seluruh Kabupaten-Kota dan Pemda DIY Raih Opini WTP

Jumat , 19 Jun 2020, 12:22 WIB

Sempat Reaktif, 17 Pegawai BPK Negatif Covid-19

Soal CPNS Gagal Dilantik, Ini Jawaban Ketua BPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, menyampaikan, tidak ada calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lembaganya yang dinilai memenuhi persyaratan menjadi PNS dari kondisi fisik atau mentalnya. Meskipun, Ia mengungkapkan, dari 11 CPNS penyandang disabilitas di BPK, 10 di antaranya berhasil lulus. "Ini memperlihatkan secara jelas, tidak ada peserta yang dinilai memenuhi persyaratan karena difabel...

Kamis , 21 May 2020, 13:45 WIB