#bpk

Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (6/12) dini hari. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyebutkan, risiko salah urus, pemborosan, korupsi hingga penipuan dapat lebih mudah terjadi di tengah krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 saat ini.

Senin , 11 Jan 2021, 10:32 WIB

Saat Pandemi, Korupsi dan Penipuan Lebih Mudah Terjadi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyebutkan, risiko salah urus, pemborosan, korupsi hingga penipuan dapat lebih mudah terjadi di tengah krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19...

Ilustrasi auditor. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyebutkan, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua komponen tata kelola yang tidak boleh dikompromikan oleh pemerintah. Tidak terkecuali pada masa krisis kesehatan seperti saat ini.

Senin , 11 Jan 2021, 10:07 WIB

Meskipun Krisis, BPK Tekankan Tata Kelola Transparansi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyebutkan, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua komponen tata kelola yang tidak boleh dikompromikan oleh pemerintah. Tidak terkecuali pada masa krisis kesehatan seperti saat ini. Agung menekankan kepada semua pemangku kepentingan harus menyadari dan berusaha untuk mempromosikan nilai-nilai tersebut. "Bahkan saat menangani masalah krisis lainnya," ucapnya dalam Webinar Internasional Ensuring Transparency...

Sabtu , 09 Jan 2021, 11:53 WIB

BPK akan Periksa Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan...

Selasa , 29 Dec 2020, 17:05 WIB

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK yang Sesuai Baru 70 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 15...

Selasa , 29 Dec 2020, 14:03 WIB

BPK Sebut Tata Kelola Piutang Perpajakan Masih Alami Masalah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, masih ada...

Selasa , 29 Dec 2020, 12:41 WIB

BPK Perluas Cakupan Pemeriksaan Anggaran Covid-19

Senin , 21 Dec 2020, 05:40 WIB

KPK dan BPK Kawal Terus Pengelolaan Dana Bansos Covid-19

Foto udara sejumlah wisatawan asing tiba di pelabuhan Bangsal usai berkunjung ke destinasi wisata Gili Trawangan di Kecamatan Pemenang, Tanjung, Lombok Utara, NTB, Selasa (17/3/2020).

Ahad , 22 Nov 2020, 20:27 WIB

Ombudsman: BPK Harus Audit Pengelolaan Gili Trawangan

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna

Senin , 09 Nov 2020, 15:57 WIB

BPK ungkap 13.567 Masalah Senilai Rp 8,97 T pada Semester I

Tidak hanya konsisten menjadi yang tercepat dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama tiga tahun berturut-turut, namun Pemkab Muba yang dinahkodai Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA bersama Wakil Bupati Muba Beni Hernedi SIP juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan (8) tahun tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Senin , 26 Oct 2020, 20:59 WIB

Raih WTP 8 Kali, Muba Raih Penghargaan Kemenkeu RI

Rabu , 23 Sep 2020, 16:40 WIB

Pemkot Solo Raih WTP 10 Kali Berturut-turut

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi membuka kegiatan padat karya di terminal Bobotsari, Purbalingga, Sabtu (5/9). Ditjen Hubdat pada tahun 2020 menganggarkan dana program padat karya senilai Rp 46 miliar.

Selasa , 22 Sep 2020, 16:54 WIB

Pemkab Purbalingga Raih Opini WTP Keempat Kalinya

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa krisis ekonomi dan kesehatan yang terjadi saat ini rawat untuk ditunggangi pihak-pihak yang berkepentingan.

Selasa , 08 Sep 2020, 12:43 WIB

BPK: Penanganan Covid-19 Rawan Penyalahgunaan Kuasa

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai menjalankan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara dalam penanganan Covid-19. Hal ini dilakukan lantaran ada risiko munculnya masalah dalam pemanfaatan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Selasa , 08 Sep 2020, 12:37 WIB

BPK Unggap Potensi Masalah dalam Penyaluran Bansos Covid-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi lampu hijau bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggaran penanganan Covid-19.

Selasa , 08 Sep 2020, 12:14 WIB

Jokowi Dukung BPK Audit Pengelolaan Anggaran Covid-19

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna (kiri) mengatakan BPK sedang menata instrumen desentralisasi fiskal yang lebih baik pada masa pandemi Covid-19. (ilustrasi)

Senin , 31 Aug 2020, 19:04 WIB

BPK Ungkap Tiga Peluang Desentralisasi Fiskal Saat Pandemi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 yang kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kamis , 06 Aug 2020, 18:25 WIB

OJK Siap Ikuti Langkah-Langkah Perbaikan dari BPK

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau Unqualified Opinion (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2019.

Laporan Keuangan Kemendag Kembali Raih Opini WTP dari BPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau Unqualified Opinion (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2019. Maka, kementerian telah sembilan kali berturut-turut memperoleh opini WTP, mulai dari 2011 hingga 2019. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan, raihan Opini WTP ini merupakan prestasi Kemendag dalam mengelola keuangan negara secara...

Ilustrasi anggaran. Kemenhan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait anggaran negara yang masuk ke rekening pribadi atase pertahanan merupakan temuan berulang.

Kamis , 23 Jul 2020, 16:00 WIB

Kemenhan: Aliran Dana ke Rekening Pribadi Temuan Berulang

Kamis , 23 Jul 2020, 13:17 WIB

Irjen Kemenag Jelaskan tentang Temuan BPK

Kamis , 23 Jul 2020, 09:42 WIB

Kejakgung Raih WTP dari BPK, Jaksa Agung: Jadikan Semangat

Selasa , 21 Jul 2020, 19:53 WIB

BPK: Reformasi Dana Pensiun

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK semester I dan II Tahun 2019.

Rabu , 15 Jul 2020, 19:49 WIB

Kemenhub Kembalikan Rp 94,41 Miliar ke Kas Negara

Selasa , 14 Jul 2020, 19:15 WIB

BPK: Sebagian Besar Pemda Belum Mandiri Fiskal

Selasa , 14 Jul 2020, 18:30 WIB

BPK: Dampak Pandemi Baru Terlihat di Laporan Keuangan 2020

Selasa , 14 Jul 2020, 17:59 WIB

BPK Mulai Periksa Pengelolaan Persampahan Sleman

Nilai aset milik negara mengalami kenaikan hingga 65 persen, menjadi Rp 10.467 triliun. Kenaikan terjadi setelah dilakukannya revaluasi aset yang sudah dilakukan sejak 2018 dan selesai diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belakangan ini.

Jumat , 10 Jul 2020, 16:14 WIB

Setelah Revaluasi, Aset Negara Capai Rp 10.467 Triliun

Rabu , 24 Jun 2020, 08:44 WIB

BPK DIY: Tak Ada Masalah Penggunaan Danais

Selasa , 23 Jun 2020, 16:20 WIB

Seluruh Kabupaten-Kota dan Pemda DIY Raih Opini WTP

Jumat , 19 Jun 2020, 12:22 WIB

Sempat Reaktif, 17 Pegawai BPK Negatif Covid-19

Terdakwa asisten mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Miftahul Ulum

Jumat , 05 Jun 2020, 00:11 WIB

JPU KPK: Dugaan Kejakgung dan BPK Terima Uang Layak Didalami

Selasa , 02 Jun 2020, 10:45 WIB

Soal CPNS Gagal Dilantik, Ini Jawaban Ketua BPK

Kamis , 21 May 2020, 13:45 WIB

Selama Pandemi, BPK Jateng Serahkan LHP-LKPD 30 Daerah

Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5/2019). Rapat paripurna tersebut beragendakan laporan BPK RI mengenai penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2019, laporan Badan Legislasi terhadap penyempurnaan rancangan peraturan DPR RI tentang tata tertib, serta laporan BURT terhadap pembahasan rancangan kerja anggaran DPR RI Tahun anggaran 2021

Kamis , 14 May 2020, 17:47 WIB

Pemerintah Diminta Mitigasi Risiko Pengelolaan Keuangan

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna (kiri) menegaskan, pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada pemerintah daerah tidak perlu menunggu hasil audit BPK.

BPK: Pencairan Dana Bagi Hasil Daerah tak Perlu Tunggu Audit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menegaskan, pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada pemerintah daerah tidak perlu menunggu hasil audit BPK. Agung menyatakan, menggunakan hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar untuk membayar DBH dari pusat ke daerah tidak relevan. "Tidak ada hubungan antara pembayaran kurang bayar DBH tahun 2019 yang menjadi kewajiban Kemenkeu...

Kamis , 30 Apr 2020, 14:27 WIB