#bpk

Suasana uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/9/2021). Komisi XI DPR menggelar uji kelayakan atau fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rabu , 08 Sep 2021, 21:24 WIB

Dewan Bantah Ada Praktik Transaksional Uji Calon BPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi XI DPR RI menjawab adanya kekhawtiran praktek transaksional dalam proses seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achmad Hatari membantah...

Rabu , 08 Sep 2021, 21:00 WIB

PB PMII: Seleksi Anggota BPK Akali Undang-Undang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menilai seleksi calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) keluar dari jalur aturan perundang-undangan. Sebab seleksi yang tengah dalam tahap fit and proper test di Komisi XI DPR itu menyertakan calon Anggota BPK yang tidak memenuhi syarat formal (TMS). Ketua PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM, Daud A Gerung, menilai ada...

Selasa , 07 Sep 2021, 22:32 WIB

Besok, DPR Jadwalkan Fit and Proper Test Calon Anggota BPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Komisi XI DPR RI, Achmad...

Senin , 06 Sep 2021, 22:22 WIB

Muncul Seruan Boikot Fit and Proper Test Calon Anggota BPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Mahasiswa Indonesia (KMI) menyayangkan sikap sebagian...

Senin , 06 Sep 2021, 20:07 WIB

Dua Calon Anggota BPK TMS Tetap Ikut Fit Proper Test

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi XI DPR akan menggelar fit...

Senin , 06 Sep 2021, 15:06 WIB

Besok, DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Anggota BPK

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Feri Amsari

Kamis , 02 Sep 2021, 18:57 WIB

Pusako: Seleksi Anggota BPK Momentum Tingkatkan Independensi

Senin , 30 Aug 2021, 08:31 WIB

MAKI akan Gugat DPR Jika Angkat Calon Anggota BPK yang TMS

Senin , 30 Aug 2021, 04:58 WIB

Syarat UU Wajib Dipenuhi dalam Pemilihan Anggota BPK

Ahad , 29 Aug 2021, 20:06 WIB

Momentum Mendesain Ulang Seleksi Anggota BPK

Jumat , 27 Aug 2021, 22:11 WIB

MA Jawab Surat DPR Terkait Fatwa Seleksi Calon Anggota BPK

Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPKK Selvia Vivi Devianti (kiri, baju ungu) dan Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif (tengah),

Rabu , 25 Aug 2021, 07:20 WIB

Soal Penyidikan Korupsi Dana BOS, Kejari: Modus SPJ Fiktif

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman

Senin , 23 Aug 2021, 21:15 WIB

MAKI Ingatkan DPR Patuhi UU Terkait Seleksi Anggota BPK

Presiden Joko Widodo mengepalkan tangan saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Jumat , 20 Aug 2021, 23:40 WIB

Pakar Hukum dukung Pernyataan Jokowi soal kinerja BPK

adan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (LK KKP) Tahun 2020. Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun dan diterima oleh Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, pada hari ini (13/8).

Jumat , 13 Aug 2021, 22:33 WIB

BPK Beri Opini WDP Bagi KKP, Ini 3 Alasan Utamanya

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2020 pada Kementerian Pertanian. Hasilnya, Kementan resmi mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke lima kalinya secara berturut.

Selasa , 10 Aug 2021, 16:31 WIB

Predikat WTP dari BPK Kado Terindah di Hari Kemerdekaan

Seorang siswi tengah menunjukkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Ahad , 08 Aug 2021, 18:14 WIB

Respons BPK Soal KJP, Pemprov DKI: Tidak Ada Kerugian Negara

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Tahun 2020. Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun dan diterima oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, pada hari Kamis (5/8).

BPK Berikan Opini WTP atas Laporan Keuangan KemenPUPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Tahun 2020. Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun dan diterima oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, pada hari Kamis (5/8). Atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2020, BPK masih memberikan...

Balai Kota dan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta

Jumat , 06 Aug 2021, 05:52 WIB

BPK: Pemprov DKI Kelebihan Bayar Masker N95 Rp 5,8 Miliar

Jumat , 06 Aug 2021, 05:27 WIB

Komisi XI Dilaporkan ke MKD Soal Seleksi Calon Anggota BPK

Jumat , 06 Aug 2021, 01:17 WIB

BPK Temukan Pemprov DKI Masih Beri Gaji Pegawai Sudah Wafat

Rabu , 04 Aug 2021, 02:39 WIB

BK Tunggu Permintaan Komisi XI Soal Kajian Calon Anggota BPK

Selasa , 03 Aug 2021, 21:52 WIB

Legislator: DPR Tunggu Fatwa MA terkait Calon Anggota BPK

Plt Juru Bicara KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding

Ahad , 11 Jul 2021, 20:53 WIB

KPK Tanggapi Laporan Kinerja Pencegahan Korupsi dari BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan tiga rekomendasi menyusul tidak efektifnya pelaksanaan pencegahan korupsi di era Kepemimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Hal tersebut dituangkan dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020. (Foto: Gedung Merah Putih KPK)

Ahad , 11 Jul 2021, 18:11 WIB

BPK Beri KPK Tiga Rekomendasi Pencegahan Korupsi

Ahad , 11 Jul 2021, 15:06 WIB

BPK: Pencegahan Korupsi KPK Era Firli Bahuri tidak Efektif

Jumat , 09 Jul 2021, 08:17 WIB

LPS Tegaskan Dana Calhaj di Perbankan Aman

Senin , 05 Jul 2021, 11:03 WIB

BPK Rekomendasi Cut Loss Enam Saham, Ini Kata Pakar

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) meninjau Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Losarang, Indramayu, Jawa Barat, Ahad (6/6/2021). Kunjungan Menhub tersebut untuk memantau alur pelaksanaan penimbangan kendaraan logistik dan memastikan bobot kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rabu , 30 Jun 2021, 20:01 WIB

Kemenhub Raih Opini WTP Kedelapan dari BPK

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan (LHPLK) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) TA 2020.

Selasa , 29 Jun 2021, 23:58 WIB

Polri Raih Predikat WTP 8 Tahun Berturut-turut dari BPK

Jumat , 25 Jun 2021, 23:27 WIB

BPK Identifikasi Enam Masalah Pelaksanaan Penanganan Covid

Jumat , 25 Jun 2021, 16:29 WIB

Presiden Jokowi: Gunakan Uang Rakyat Sebaik-baiknya

Kementerian Pertanian meraih WTP laporan keuangan 2020 dari BPK.

Jumat , 25 Jun 2021, 14:28 WIB

Kementan Meraih WTP Laporan Keuangan 2020

Sekretaris Kemenkop dan UKM Arif Rahman Hakim mengatakan, adanya informasi penerima BPUM tidak sesuai kriteria kemungkinan bersumber dari Laporan Awal Hasil Pemeriksaan BPK atas penyaluran BPUM sekitar Desember 2020.

Kamis , 24 Jun 2021, 16:48 WIB

Penerima BPUM tak Sesuai Kriteria, Kemenkop: Itu Data Awal

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, BPK mengapresiasi upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Beberapa di antaranya yaitu pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, penyusunan regulasi, pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, serta kegiatan pengawasan atas pelaksanaan PC-PEN.

BPK Sebut Penanganan Pandemi tidak Sepenuhnya Efektif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai Pemerintah tidak sepenuhnya efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan BPK dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 kepada Pimpinan DPR dalam Sidang Paripurna di Jakarta, Selasa (22/6). Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, BPK...

Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Agung Firman Sampurna menyatakan pengendalian pelaksanaan belanja program PC-PEN Rp 9 triliun pada 10 K/L belum memadai

Rabu , 23 Jun 2021, 16:31 WIB