#budi-gunawan-tersangka

Rabu , 18 Feb 2015, 13:49 WIB

Tim 9: BG Bisa Jadi Kapolri, Tapi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar akan tetap dilantiknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri semakin menguat. Menanggapi hal tersebut, anggota Tim 9 Jimly Asshidqie menyerahkan sepenuhnya hal tersebut ke Presiden Joko...

Rabu , 18 Feb 2015, 11:55 WIB

Tak Lantik BG, DPR Bisa Makzulkan Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Survei Lintas Nusantara (SLN), Emrus Sihombing menilai Presiden Joko Widodo sebaiknya segera melantik Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri.Emrus menjelaskan jika tak segera dilantik, ada konsekuensi politik yang bisa diterima oleh Jokowi. Menurutnya DPR RI bisa mengajukan hak angket dan dilanjutkan dengan interpelasi. Bila DPR RI melalui voting menolak keterangan presiden, ini bisa berujung impeachment."Ini...

Selasa , 17 Feb 2015, 21:07 WIB

Buya Syafii Sarankan Jokowi Tunduk pada Suara Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Independen KPK-Polri, Ahmad Syafii...

Selasa , 17 Feb 2015, 20:56 WIB

Syafii Maarif: Jadilah Rajawali, Jangan Tiru Kelelawar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Independen KPK-Polri, Ahmad Syafii...

Selasa , 17 Feb 2015, 17:53 WIB

Paloh Minta Jokowi Segera Putuskan Soal Budi Gunawan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan pihaknya berharap...

Salah satu pengacara Komjen Budi Gunawan, Razman Arif Nasution memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/2).

Senin , 16 Feb 2015, 06:16 WIB

Pakar Pertanyakan Ancaman Kubu BG Gugat Jokowi

Relawan Jokowi Indonesia menggelar aksi dukungannya terhadap pemerintahan Jokowi dan menuntaskan kasus KPK-POLRI di kawasan Car Free Day, Jakarta, Ahad (15/2). (foto : MgROL_34)

Senin , 16 Feb 2015, 06:10 WIB

Soal Pelantikan BG, Jokowi Diminta Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Senin , 16 Feb 2015, 04:53 WIB

Pengamat: Presiden tak Boleh Tunduk pada Kepentingan Parpol

Senin , 16 Feb 2015, 03:31 WIB

Tak Mau Jokowi Langgar UU, Hanura Minta BG Dilantik Sebagai Kapolri

Ketua KPK Abraham Samad (kanan) bersama Wakil Ketua Bambang Widjojanto memberikan keterangan terkait penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (13/1). (Antara/Wahyu Putro A)

Senin , 16 Feb 2015, 01:33 WIB

IPW Tetap Ngotot Alat Bukti KPK tak Kuat Jadikan BG Tersangka

Suasana sidang lanjutan praperadilan Budi Gunawan kepada KPK yang dihadiri tim kuasa hukum Komisaris Jenderal Pol. Budi Gunawan dan tim kuasa hukum KPK di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (9/2). (Antara/RenoEsnir)

Ahad , 15 Feb 2015, 19:19 WIB

Ini Dampaknya Jika Praperadilan BG Diterima

Hakim Sarpin Rizaldi memeriksa barang bukti yang diajukan tim kuasa hukum Komjen Pol. Budi Gunawan disaksikan tim kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang lanjutan praperadilan Budi Gunawan terhadap KPK di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Sel

Ahad , 15 Feb 2015, 19:03 WIB

BG Siap ke PTUN Jika Gugatan Ditolak

Ahad , 15 Feb 2015, 18:54 WIB

Nasdem: Kalau BG Kalah di Praperadilan tak Usah Dilantik

Ahad , 15 Feb 2015, 18:35 WIB

'Tak Terbayangkan Jika Praperadilan BG Diterima'

Aksi teaterikal sidang praperadilan Budi Gunawan di halaman PN Jakarta Selatan, Senin (9/2).

Ahad , 15 Feb 2015, 18:27 WIB

Kuasa Hukum BG Yakin Gugatan Dikabulkan

Ahad , 15 Feb 2015, 17:18 WIB

Putusan Sidang Praperadilan BG Seharusnya Ditolak

Tim kuasa hukum Komisaris Jenderal Pol. Budi Gunawan mengikuti sidang praperadilan Budi Gunawan kepada KPK di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (10/2). (Republika/Agung Supriyanto)

Ahad , 15 Feb 2015, 16:01 WIB

Budi Gunawan Termasuk Pejabat Negara

Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan di ruang Komisi III DPR, Kamis (15/1)

PDIP: Jokowi Wajib Melantik Budi Gunawan Sebagai Kapolri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Junimar Girsang mengatakan melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, bukanlah hak prerogatif Presiden Joko Widodo.Junimart mengatakan harus dibedakan antara hak prerogatif presiden dan kewajiban presiden. Ia menjelaskan, hak prerogatif yakni kewenangan presiden secara bebas untuk memutuskan suatu sikap. Sementara kewajiban presiden artinya sesuatu yang harus...

Jumat , 13 Feb 2015, 20:20 WIB

PDIP: tak Lantik Budi Gunawan, Jokowi Lecehkan DPR

Jumat , 13 Feb 2015, 20:13 WIB

Komjen Budi Gunawan Ngaku tak Berambisi Jadi Kapolri

Jumat , 13 Feb 2015, 17:10 WIB

Akbar Faisal: Cabut Mandat untuk BG, Baru Sodorkan Nama Baru

Jumat , 13 Feb 2015, 17:00 WIB

Akbar Faisal Kritisi Komunikasi Jokowi dan Setya Novanto

Jumat , 13 Feb 2015, 15:29 WIB

Komisi III Ancam Tolak Uji Kelayakan Nama Calon Kapolri Baru

Jumat , 13 Feb 2015, 14:31 WIB

Pengamat: Jokowi Harus Tegas, Jangan Terombang-ambing Opini Publik

Menkumham Yasonna Laoly (kedua kanan) bersama Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Kamis , 12 Feb 2015, 22:12 WIB

Menkumham Bantah Perintahkan Sidang Praperadilan Menangkan BG

Kamis , 12 Feb 2015, 21:15 WIB

Jokowi Batal Umumkan Nasib BG Pekan ini, Tedjo: itu Salah Praperadilan

Kamis , 12 Feb 2015, 14:20 WIB

Ini Kronologi Proses Penetapan Budi Gunawan Jadi Tersangka

Kamis , 12 Feb 2015, 13:03 WIB

KPK Nilai Dalil Pengacara BG tak Konsisten

Hakim Sarpin Rizaldi memimpin sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan kepada KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (2/2).(Republika/ Wihdan)

Kamis , 12 Feb 2015, 12:58 WIB

Teror Bermunculan, Hakim Praperadilan BG Diberi Pengamanan

Kamis , 12 Feb 2015, 12:47 WIB

Pengamat: Penetapan Tersangka Budi Gunawan Sah

Kamis , 12 Feb 2015, 12:46 WIB

Ada Teror, Jokowi Kumpulkan KPK dan Polri

Kamis , 12 Feb 2015, 12:25 WIB

KY Beri Perlindungan pada Hakim Tunggal Sidang BG

Kamis , 12 Feb 2015, 11:07 WIB

KPK Hanya Hadirkan Satu Saksi Fakta

Kamis , 12 Feb 2015, 10:23 WIB

Sidang Praperadilan BG Dijaga Ketat Polisi

Pakar: Presiden tak Lagi Punya Hak Prerogatif dalam Pemilihan Kapolri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan sebenarnya Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi mempunyai hak prerogatif dalam memilih Kapolri. Sebab hak itu sudah terbagi dengan lembaga legislatif.Margarito mengatakan salah kaprah jika hingga hari ini presiden merasa masih punyak hak prerogatif terkait pemilihan Kapolri. Menurutnya hak prerogatif murni presiden sudah terbagi dengan UU yang mengatur bahwa...

Rabu , 11 Feb 2015, 16:03 WIB