#kebijakan-pengampunan-pajak

Ahad , 23 May 2021, 10:36 WIB

Legislator: Tax Amnesty Kurang Tepat saat APBN Masih Minus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menolak rencana pemerintah untuk kembali meneruskan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II melalui revisi Undang-Undang perpajakan. Menurutnya, kebijakan tax...

Selasa , 24 May 2016, 13:17 WIB

BI Prediksi Tax Amnesty Bisa Naikkan Kredit 2 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menilai masuknya dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan dapat meningkatkan pertumbuhan kredit dua persen. Selain itu, juga akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 persen."Kalau tax amnesty sukses itu bisa meningkatkan pertumbuhan kredit dua persen, menaikkan pertumbuhan ekonomi 0,3 persen. Jadi ini sesuatu yang juga baik," kata Gubernur Bank Indonesia...

Senin , 23 May 2016, 20:17 WIB

Tax Amnesty Diperkirakan Dorong Pertumbuhan Ekonomi 0,3 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia memperkirakan Rancangan Undang-Undang (RUU)...

Senin , 23 May 2016, 18:22 WIB

SBN Seri Khusus Siap Tampung Dana Repatriasi Tax Amnesty

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ‎ Pemerintah telah menyiapkan instrumen khusus...

Senin , 23 May 2016, 18:11 WIB

Pendapatan dari Tax Amnesty untuk APBN Rp 165 Triliun

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah menargetkan tambahan penerimaan negara dari kebijakan...

Baliho himbauan membayar pajak dipajang di JPO Gambir, Jakarta, Ahad (24/4).(Republika/ Wihdan)

Jumat , 29 Apr 2016, 14:43 WIB

BRI Siapkan Instrumen Hadapi Dana Tax Amnesty

Ketua DPR Ade Komarudin menyampaikan keterangan pers di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/4).

Kamis , 28 Apr 2016, 04:03 WIB

Ketua DPR Sebut UU Pengampunan Pajak akan Sehatkan Ekonomi

Selasa , 26 Apr 2016, 18:46 WIB

KPK Peringatkan Pengampunan Pajak tak Timbulkan Korupsi

Selasa , 26 Apr 2016, 16:05 WIB

KPK Minta Dana dari Kejahatan tak Masuk Pengampunan Pajak

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad (kiri) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Senin , 25 Apr 2016, 17:25 WIB

Dana Repatriasi Tax Amnesty akan Perkuat Modal Bank

Senin , 25 Apr 2016, 17:18 WIB

Dana Repatriasi Tax Amnesty Bisa Jadi Sumber Modal Investasi

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Senin , 25 Apr 2016, 16:26 WIB

In Picture: Bahas Tax Amnesty, Komisi XI DPR Gelar Rapat

Senin , 25 Apr 2016, 16:21 WIB

DPR Belum Bisa Pastikan Pengesahan RUU Tax Amnesty

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Senin , 25 Apr 2016, 15:56 WIB

Dana Repatriasi Tax Amnesty akan Didorong ke Instrumen Jangka Panjang

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kedua kanan), bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad (ketiga kiri) saat tiba untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Ja

Senin , 25 Apr 2016, 15:17 WIB

Tax Amnesty Diyakini Bisa Turunkan Suku Bung‎a Kredit

Senin , 25 Apr 2016, 14:58 WIB

OJK: Dana Repatriasi Tax Amnesty Harus Diantisipasi

Senin , 25 Apr 2016, 14:34 WIB

OJK Khawatir Dana Repatriasi Tax Amnesty Picu Kenaikan Inflasi

Pekerja melintas pada sosialisasi pembayaran pajak di gedung perkantoran Jakarta, Selasa (2/3).

Tax Amnesty Dinilai Jadi Awal Reformasi Perpajakan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia Darussalam berharap, DPR dan pemerintah dapat menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak pada masa sidang bulan ini. ‎Sebab, RUU Pengampunan Pajak sangat penting bagi reformasi perpajakan di Indonesia. "Tax amnesty ini bisa dipakai sebagai titik awal untuk reformasi pajak secara keseluruhan karena nantinya diikuti dengan amandemen UU KUP, PPh, PPN dan bea...