#otonomi-daerah

Ilustrasi pembangunan. Konstitusi adalah landasan utama membangun identitas dan arah bangsa.

Selasa , 11 Mar 2025, 18:49 WIB

Arah Baru Pembangunan Nasional: Urgensi PPHN dalam Tata Kelola Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Konstitusi adalah landasan utama dalam membangun identitas dan arah bangsa. Sebagai political compact and contract, konstitusi Indonesia atau yang dikenal sebagai UUD 1945 menjadi dokumen yang merekam...

Seorang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menerima ucapan selamat dari keluarganya usai mengikuti pelantikan di Lapangan Tegar Beriman, Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/3/2024).

Selasa , 19 Nov 2024, 16:56 WIB

Mendikdasmen Tunggu Jawaban Presiden Prabowo Soal Aturan Terbaru Guru PPPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan kini tengah menunggu jawaban dari surat yang dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut terkait penempatan terbaru guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mu'ti mengaku sudah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo guna mengakomodasi berbagai aspirasi serupa dari organisasi masyarakat (ormas) maupun profesi penyelenggara pendidikan. Mereka meminta...

Kamis , 25 Apr 2024, 15:52 WIB

Peringatan Hari Otoda 2024, Mendagri Dorong Kepala Daerah Tingkatkan Inovasi

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian...

Sabtu , 30 Mar 2024, 14:03 WIB

Pengamat: Dewan Aglomerasi Harus Tetap Hormati Otonomi Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran Dede Sri...

Ahad , 30 Apr 2023, 23:04 WIB

Wapres Ingin Otonomi Daerah Hadirkan Kesejahteraan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyampaikan pelaksanaan...

Sabtu , 29 Apr 2023, 17:59 WIB

Sejarah Otonomi Daerah yang Usianya Sudah 27 Tahun

Asisten Daerah (Asda) Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Jabar, Dedi Supandi, memimpin Upacara Peringatan HUT ke-27 Otda di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (29/4/2023).

Sabtu , 29 Apr 2023, 16:05 WIB

Tahun Ini, Disiapkan Pembentukan Kabupaten Subang Utara

Hari Kebudayaan yang digelar pada momentum Hari OTDA XXVII.

Jumat , 28 Apr 2023, 23:30 WIB

Atraksi Kesenian dan Festival Makan Enak Meriahkan Peringatan Hari Otda ke-27 di Makassar

Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) di Makassar

Kamis , 20 Apr 2023, 01:20 WIB

27 Tahun Otonomi Daerah, Makassar Tuan Rumah Seminar Nasional

Rapat Koordinasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Hotel Aryaduta, Palembang pada Jumat (24/3/2023).

Jumat , 24 Mar 2023, 15:36 WIB

Aktualisasikan Peran Strategis Gubernur, Dirjen Bina Adwil Gandeng Gubernur Sumsel

Rabu , 11 Jan 2023, 14:31 WIB

ICMI: Desentralisme Sistem Terbaik, Tetapi Perlu Dibenahi

Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, H Muhammad Adil.

Rabu , 14 Dec 2022, 07:31 WIB

Senator DPD: Fenomena Bupati Meranti Pelajaran Hubungan Pusat dengan Daerah

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyebut Indonesia sebagai negara yang paling progresif dalam menerapkan politik desentralisasi.

Selasa , 01 Nov 2022, 04:06 WIB

Indonesia Dinilai Negara Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian

Ahad , 18 Sep 2022, 01:27 WIB

Mendagri Ingatkan Pemekaran Daerah Bukan untuk Bagi-bagi Wilayah

Pendiri Pusat Kajian Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (PUSKOD FH UKI) DR. Teras Narang

Sabtu , 30 Jul 2022, 12:53 WIB

Penunjukkan Pj Kepala Daerah Diharapkan Jangan Sampai Langgar Aturan

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta pemerintah desa untuk menggali potensi desa masing-masing.

Ahad , 17 Jul 2022, 19:32 WIB

Mendagri Minta APDESI Serius Bangun Desa Masing-Masing

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro saat menutup kegiatan Pemetaan Kapasitas Pemerintahan Daerah di Hotel Royal Tulip Springhill Resort Jimbaran Bali, Sabtu (2/7/2022).

Sabtu , 02 Jul 2022, 17:22 WIB

Tiga Kunci Sukses Otonomi Daerah

Mobil melintas di jalan kawasan calon ibu kota negara (IKN) Nusantara di kawasan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Ahad (6/2/2022).

Pemindahan IKN dan Pemekaran Daerah Jangan Dipaksakan Saat Pandemi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Politik, Hukum, dan HAM Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) Heikal Safar menanggapi pro dan kontra pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Heikal juga menyoroti meningkatnya permintaan pemekaran dari sejumlah otonomi daerah setiap tahun di Indonesia. Pasalnya, baik pemekaran daerah maupun pemindahan IKN membutuhkan anggaran...

Ahad , 13 Feb 2022, 07:00 WIB

Jabar Kembali Usulkan Tiga Pemekaran Daerah

Kantor Pemkab Banyumas, Jawa Tengah. Kemendagri masih mengkaji usulan pemekaran Kabupaten Banyumas

Sabtu , 15 Jan 2022, 15:53 WIB

Kemendagri: Usulan Pemekaran Kabupaten Banyumas Masih Diproses

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi dengan kepala daerah terkait kesiapan penanggulangan pandemi COVID-19 masa Natal dan Tahun Baru 2022. kepala daerah menjadi kunci mewujudkan pemerintahan daerah yang inovatif.

Rabu , 29 Dec 2021, 15:58 WIB

Ada 31 Daerah Terinovatif, Mendagri: Kepala Daerah Jadi Kunci Inovasi

Sejumlah massa buruh menyalakan suar saat melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Senin (29/11). Aksi tersebut bertujuan untuk menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang hanya naik Rp 37.749 atau sekitar 0,8 persen dibandingkan tahun lalu. Republika/Putra M. Akbar

Selasa , 21 Dec 2021, 17:32 WIB

Wagub Akui Revisi UMP DKI tak Sesuai PP 36

Sabtu , 13 Nov 2021, 03:40 WIB

KPPOD: Reformasi Birokrasi Mutlak Dilakukan Pascapandemi

Rabu , 29 Sep 2021, 16:10 WIB

Kemendagri Integrasikan Strategi Pengembangan Wilayah

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menilai DPD RI memiliki porsi ideal bila memiliki kewenangan yang cukup dalam memperjuangkan kepentingan daerah otonom, pemekaran, dan dana transfer daerah yang berkeadilan. Memang diakui bahwa selama ini tidak sedikit kepala daerah yang tersandung kasus korupsi akibat lemahnya pengawasan.

Rabu , 15 Sep 2021, 21:38 WIB

Mahyudin: Peran DPD RI Dapat Memantik Pembangunan Daerah

Selasa , 27 Jul 2021, 05:42 WIB

Dana Otonomi Daerah untuk Siapa?

Senin , 26 Jul 2021, 13:13 WIB

Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kamis , 22 Jul 2021, 02:30 WIB

Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

Sabtu , 08 May 2021, 10:53 WIB

SKB Tiga Menteri Dibatalkan, Pelajaran Buat Pemerintah

Selasa , 27 Apr 2021, 00:13 WIB

25 Tahun Otoda, Wapres Minta Kebijakan Pemda Berbasis Data

Senin , 26 Apr 2021, 23:42 WIB

Wapres Minta Kebijakan Pemda Berbasis Data

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dalam periode 25 tahun Otda atau otonomi daerah masih ada daerah yang belum mengembangkan PAD sebagai sumber pemasukan.

Senin , 26 Apr 2021, 16:18 WIB

25 Tahun Otda, Daerah Masih Bergantung Transfer Pusat

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan kajian DPD tentang 4 provinsi baru yang layak mendapatkan perhatian pemerintah.

Jumat , 04 Dec 2020, 09:49 WIB

DPD Laporkan Empat Wilayah yang Layak Jadi Provinsi Baru

Kamis , 03 Dec 2020, 17:00 WIB

Wapres Tegaskan Moratorium Pemekaran Daerah Masih Berlanjut

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan, salah satu perubahan penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang dilakukan MPR RI pada kurun waktu 1999 sampai dengan 2002 adalah terbentuknya lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Gagasan dasar pembentukannya sebagai upaya penguatan daerah, yaitu menghadirkan lembaga yang dapat membawa kepentingan dan aspirasi daerah untuk dirumuskan dalam kebijakan nasional.

Bamsoet: Kewenangan DPD RI Sebenarnya Sangat Besar dan Luas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan, salah satu perubahan penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang dilakukan MPR RI pada kurun waktu 1999 sampai dengan 2002 adalah terbentuknya lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Gagasan dasar pembentukannya sebagai upaya penguatan daerah, yaitu menghadirkan lembaga yang dapat membawa kepentingan dan aspirasi daerah untuk dirumuskan dalam...

Otonomi Daerah pada Era Kekhalifahan. Foto: Menara Masjid Umayyah Damaskus, Suriah.

Kamis , 06 Feb 2020, 14:37 WIB