#otonomi-daerah

Ketua Fraksi Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Agun Gunandjar Sudarsa.

Sabtu , 01 Dec 2018, 12:21 WIB

Otonomi Daerah Harus Memperkuat NKRI

REPUBLIKA.CO.ID, SUMEDANG -- Ketua Fraksi Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Agun Gunandjar Sudarsa, mengakui pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) yang telah berjalan selama ini perlu dievaluasi. Agar tata pemerintahan...

Siswa mengerjakan soal ujian sekolah (ilustrasi)

Kamis , 11 Jan 2018, 12:44 WIB

Pelaksanaan USBN Bisa Diatur Tiap-Tiap Sekolah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan, waktu pelaksanaan Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) di seluruh jenjang pendidikan tidak akan digelar serentak. Artinya, sekolah diberi kebebasan memilih waktu yang tepat untuk menggelar USBN, asalkan semua pelajaran telah tersampaikan.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan, kebijakan tersebut diputuskan sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang tentang otonomi...

Jumat , 17 Nov 2017, 12:59 WIB

Oso: Kehendak Melakukan Otonomi Daerah Sudah Sangat Besar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia...

Senin , 28 Aug 2017, 20:45 WIB

In Picture: Raker Kemendagri dengan Komisi II DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan)...

Senin , 28 Aug 2017, 06:25 WIB

DPD Dukung Pemekaran DOB Perbatasan di Kaltara

REPUBLIKA.CO.ID, NUNUKAN -- Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono...

Kamis , 20 Oct 2016, 13:57 WIB

Jokowi-JK Diharapkan Terus Awasi Otonomi Daerah

Ahad , 26 Jun 2016, 18:35 WIB

Ini Alasan Kemendagri tak Berikan Detail Pembatalan Perda

Jumat , 24 Jun 2016, 18:00 WIB

Aceh akan Perjuangkan Lagi Perda yang Dibatalkan Pemerintah

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/6).

Rabu , 22 Jun 2016, 16:34 WIB

Mendagri: Pemerintah tak Tiba-Tiba Batalkan Perda

Selasa , 21 Jun 2016, 00:03 WIB

Penghapusan Perda Bisa Timbulkan Kegaduhan Baru

Senin , 20 Jun 2016, 07:53 WIB

Pemprov Sumbar Pastikan tak Ada Perda Syariah Dibatalkan

Senin , 20 Jun 2016, 07:19 WIB

Ketua MPR Sepakat Pembatalan Perda

Presiden Joko Widodo bersama Wapres Jusuf Kalla

Jumat , 17 Jun 2016, 15:05 WIB

JK Minta Pembatalan Perda Dipublikasikan di Setiap Daerah

Kamis , 16 Jun 2016, 18:46 WIB

Mendagri Imbau Masyarakat tak Mudah Percaya Isu di Medsos

Kamis , 16 Jun 2016, 14:12 WIB

Ini Tiga Alasan Perda Bisa Dibatalkan

Kamis , 16 Jun 2016, 14:03 WIB

Soal Pembatalan Perda, Kepala Daerah Bisa Melawan

Selasa , 14 Jun 2016, 14:39 WIB

Pemda Bisa Ajukan Keberatan Pembatalan Perda

Era Jokowi, Pembatalan Perda Terbanyak Sejak Pemberlakuan Otda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo mengumumkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membatalkan 3.143 peraturan daerah (perda) yang bermasalah. Pembatalan ini memecahkan rekor praktik pembatalan perda sejak diberlakukannya otonomi daerah (otda). Sebelumnya dari tahun 2002 hingga 2009 sebanyak 2.246 perda dibatalkan. Berikutnya pada 2010 sampai 2014 sebanyak 1.501 perda dibatalkan. Kemudian pada November 2015 hingga Mei 2015 sebanyak...

Kamis , 05 May 2016, 14:00 WIB

JK Berpesan Otonomi Daerah Harus Sejahterakan Rakyat

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan arahan saat peluncuran Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi di Jakarta, Selasa (15/3).

Selasa , 26 Apr 2016, 11:07 WIB

Wapres Luncurkan Institut Otonomi Daerah

Senin , 25 Apr 2016, 08:35 WIB

Wapres JK Hadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-20 di Kulon Progo

Senin , 18 Apr 2016, 17:15 WIB

Poin Ini Perlu Dimasukkan untuk Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar. (Republika/Edi Yusuf)

Senin , 18 Apr 2016, 16:48 WIB

Pemprov Jabar Dorong Pemekaran Tiga Daerah

Kamis , 14 Apr 2016, 10:43 WIB

Daerah-Daerah Ini Minta Kepastian Pemekaran Wilayah

Rapat Komite I DPD RI dengan beberapa perwakilan DOB

Kamis , 14 Apr 2016, 10:25 WIB

Pemerintah Diminta Konsisten Terkait Pemekaran Daerah

Senin , 28 Mar 2016, 22:44 WIB

Ketua MPR: Otonomi Daerah Banyak Salah Kaprah

Senin , 28 Mar 2016, 22:39 WIB

Dampak Baik dan Buruk Otonomi Daerah

Senin , 29 Feb 2016, 18:56 WIB

Pemerintah Moratorium Pembentukan DOB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/2). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Senin , 29 Feb 2016, 18:48 WIB

Mendagri Diminta tak Sembarangan Sebut Otda Gagal

Kamis , 25 Feb 2016, 11:19 WIB

Wapres JK Minta Maaf, Ada Apa?

Senin , 15 Feb 2016, 18:56 WIB

RDP DPD Bahas Era Otonomi Daerah ASN Harus Profesional

Kamis , 28 Jan 2016, 10:57 WIB

JK Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Otda

Perempuan memakai celana ketat terjaring razia Polisi Syariat Islam atau Wilayatul Hisbah dibantu Satpol PP dan aparat TNI/Polri saat razia penegakkan syariat Islam di Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selasa (15/9).

Rabu , 28 Oct 2015, 12:58 WIB

Banyak Perda Dinilai Diskriminatif Terhadap Perempuan

Rabu , 21 Oct 2015, 21:44 WIB

Sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2014 untuk Perkokoh NKRI

Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas saat membuka Rapat Konsolidasi Anggota DPD RI dengan Pemerintah Daerah di Banjarbaru, Rabu (9/9).

RAPBN 2016 Dinilai Belum kepada Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU -- DPD RI menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 belum berpihak kepada daerah. Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengatakan, memang pada RAPBN 2016 terdapat peningkatan untuk anggaran daerah, namun kenaikan itu belum mencerminkan bahwa pemerintah berpihak pada daerah."Porsi untuk pusat tetap jauh lebih besar dibanding porsi untuk daerah," ucapnya saat...

Kamis , 27 Aug 2015, 10:36 WIB