#pemberantasan-korupsi

Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/7/2021). Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

Kamis , 29 Jul 2021, 13:42 WIB

Tuntutan Hukuman Mati yang tak Jadi untuk Juliari

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizkyan Adiyudha, Dian Fath Risalah Terdakwa penerima suap bantuan sosial (bansos), mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, dituntut 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Juliari juga dituntut...

Politisi senior Partai Golkar Fahmi Idris meraih gelar Doktor Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI) setelah mempertahankan disertasinya di depan dewan penguji yang berjudul Korupsi Pada Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Keadilan Sosial: Refleksi Kritis Berbasis Kontraktualisme Rawls.

Selasa , 27 Jul 2021, 00:07 WIB

Fahmi Idris Bagikan Tips Pencegahan Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Mantan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta mantan menteri Perindustrian Fahmi Idris optimistis fenomena korupsi di Indonesia dapat dicegah. Caranya dengan menggunakan pendekatan refleksi dialogis dan pendekatan kultural. Hal itu disampaikan Fahmi usai meraih gelar Doktor Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI) pada Senin (26/7). Ia mempertahankan disertasinya di depan dewan penguji yang berjudul “Korupsi pada...

Jumat , 23 Jul 2021, 11:10 WIB

112 Tahun Muhammadiyah, Fokus Arah Bernegara Hingga Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengatakan,...

Kamis , 22 Jul 2021, 14:40 WIB

Tim Advokasi KPK Duga Ada Upaya Halangi Penyidikan Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Advokasi Save Komisi Pemberantasan Korupsi...

Selasa , 06 Jul 2021, 13:48 WIB

Firli Bahuri Akui Kerja KPK Terdampak Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli...

Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-IPB melakukan aksi kreatif damai di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6). Aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap 75 pegawai yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sekaligus pelabelan tanda merah dan pemecatan kepada 51 pegawai KPK dalam proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara.Republika/Thoudy Badai

Selasa , 08 Jun 2021, 00:46 WIB

KPK Bantah TWK Berhubungan dengan 2024

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (non aktif) Giri Suprapdiono

Selasa , 08 Jun 2021, 00:06 WIB

Polemik TWK tak Berfokus Hanya pada 75 Pegawai

Ahad , 06 Jun 2021, 07:42 WIB

Mahfud Ajak Akademisi Berkontribusi Perbaiki Moral Bangsa

Sabtu , 05 Jun 2021, 05:21 WIB

Pegawai KPK Baru Dilantik Diminta tak Terpengaruh Isu

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan

Jumat , 28 May 2021, 19:47 WIB

Novel: Pelemahan KPK Harus Diwaspadai

Sejumlah aktivis melakukan aksi ruwatan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kantor Dewan Pengawas KPK, Jakarta, Jumat (28/5). Aksi ruwatan itu dilakukan sebagai kritik terhadap KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri yang dinilai telah melakukan kesewenang-wenangan terhadap 75 pegawai KPK dengan melakukan penonaktifan dan pemberhentian kepada 51 pegawai tersebut serta nasib pemberantasan korupsi di Indonesia yang semakin tunduk kepada oligarki. Republika/Putra M. Akbar

Jumat , 28 May 2021, 18:36 WIB

Penjagaan Ketat Gedung KPK, Wujud Nyala Nyali KPK?

Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Antikorupsi menabuh kentongan saat melakukan aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/5/2021). Aksi tersebut merupakan bentuk dukungan kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan nonaktif setelah tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Kamis , 27 May 2021, 17:02 WIB

Pesan BKN ke Pegawai KPK, Silakan Menggugat ke PTUN

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi Sumedang Command Center dan menyebutnya sebagai wajah terbaik Digital West Java yang dicanangkan Pemda Provinsi Jawa Barat

Selasa , 25 May 2021, 03:59 WIB

Ridwan kamil Apresiasi Sumedang Command Center

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengenakan topeng berwajah Ketua KPK Firli Bahuri saat aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/5/2021). Presiden Joko Widodo sudah mendesak pimpinan KPK mencari solusi bagi 75 pegawai yang tidak lolos tes pengalihan status sebagai ASN.

Selasa , 18 May 2021, 13:47 WIB

Menanti Win-Win Solution Bagi 75 Pegawai KPK

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (kanan) mengantar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang Darmawati (kiri) usai melakukan penandatangan nota kesepahaman tentang penguatan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Gedung KPK Merah Puith, Jakarta, Rabu (21/4/2021). Penandatanganan MoU yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini ini, diharapkan dapat semakin meningkatkan peran dan kapasitas perempuan karena masih dianggap sebagai figur sentral dalam memberikan pendidikan moral sebagai roda penggerak pencegahan korupsi dari lingkup terkecil yaitu keluarga.

Rabu , 21 Apr 2021, 16:45 WIB

In Picture: Kerja Sama Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono.

Senin , 19 Apr 2021, 20:37 WIB

Polri Jadikan Penilaian ICW untuk Bekerja Lebih Baik

Senin , 19 Apr 2021, 19:57 WIB

KPK Bantah Penilaian ICW Soal Tren Penindakan Korupsi

Anies Beberkan Tiga Penyebab Munculnya Budaya Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan tiga penyebab munculnya budaya korupsi di Indonesia yang menimpa para pejabat. Baik pejabat di level eksekutif, legislatif maupun yudikatif serta di pemerintahan daerah. "Setidaknya ada tiga, pertama korupsi karena kebutuhan, kedua korupsi karena keserakahan, lalu ketiga korupsi karena sistem," kata Anies dalam diskusi daring bertema "Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah" di...

Kamis , 25 Mar 2021, 20:54 WIB

Pemerintah Didorong Ajukan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Salah satu sudut kota pelabuhan di Kepulaun Riau. Suasana aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Batuampar, Batam, Kepulauan Riau (ilustrasi)

Selasa , 23 Mar 2021, 07:06 WIB

KPK Ingatkan Gubernur Kepri Soal Penunjukan Staf Khusus

Senin , 22 Mar 2021, 14:27 WIB

Al Washliyah Minta Pemerintah Serius Berantas Korupsi

Selasa , 16 Mar 2021, 17:34 WIB

Gandeng KPK, Pemprov Jabar Komitmen Berantas Korupsi

Senin , 08 Mar 2021, 09:49 WIB

Firli: Perempuan Berandil Besar dalam Pemberantasan Korupsi

Jumat , 29 Jan 2021, 22:05 WIB

Kritik NasDem ke Pemerintah Akibat Turunnya IPK 2020

FPI dibubarkan resmi pemerintah sejak Rabu (30/12).

Jumat , 01 Jan 2021, 06:35 WIB

Refleksi Akhir 2020, PMII Sayangkan Pemerintah Bubarkan FPI

Rabu , 30 Dec 2020, 01:50 WIB

SIG Kantongi Sertifikat ISO Antipenyuapan

Rabu , 16 Dec 2020, 16:01 WIB

Listrik di KPK Padam, Pemberantasan Korupsi tak Boleh Padam

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) M Din Syamsuddin menilai Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak serius dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kamis , 26 Nov 2020, 19:02 WIB

Edhy Prabowo Bukti Pemerintah tak Serius Berantas Korupsi

Presiden Jokowi saat memberikan pernyataan pers terkait penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo, Rabu (25/11).

Rabu , 25 Nov 2020, 16:00 WIB

Jokowi: Pemerintah Konsisten Dukung Pemberantasan Korupsi

Rabu , 25 Nov 2020, 01:48 WIB

Ketua KPK Ungkap Tiga Cara Tangani Korupsi

Faktor korupsi menyebabkan persepsi buruk tersemat dalam penegakan hukum pemerintahan Jokowi-Maruf.

Jumat , 30 Oct 2020, 12:26 WIB

Persepsi Buruk Kinerja Jokowi di Bidang Hukum

Rabu , 28 Oct 2020, 17:17 WIB

KPK Harap Perpres Supervisi Tingkatkan Pemberantasan Korupsi

Jumat , 25 Sep 2020, 06:58 WIB

KPK: Banyak yang Benci Korupsi Tapi Hanya Diam

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD

Rabu , 02 Sep 2020, 19:14 WIB

Pemerintah Bahas Perpres Supervisi Pemberantasan Korupsi

Wapres: Jangan Puas Diri dengan Indeks Persepsi Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta komitmen kuat semua pihak untuk ikut dalam upaya pencegahan korupsi. Ma'ruf menilai pencegahan korupsi di semua sektor tidak memiliki batas waktu, termasuk jika angka indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia telah menunjukkan peningkatan sekalipun."Indeksi Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2019 meningkat dari 38 menjadi 40. Namun demikian kita jangan berpuas diri...

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri

Senin , 17 Aug 2020, 12:49 WIB