Gedung DPR

Selasa , 01 Oct 2019, 05:00 WIB

Komisi II Prioritaskan Revisi UU Pemilu

Perwakilan partai politik menyimak paparan perolehan suara saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR dan DPD Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (31/8).

Senin , 23 Sep 2019, 19:15 WIB

Mendagri Apresiasi Lancarnya Pemilu 2019

Gedung KPK

Senin , 23 Sep 2019, 13:50 WIB

KPK: Biaya Pilkada Jadi Beban Bagi Daerah Miskin

Komisioner Bawaslu Sleman mengampanyekan pemilu tanpa politik uang.

Senin , 23 Sep 2019, 12:36 WIB

Suara yang 'Berwisata' Itu Kembali ke yang Berhak

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).

Rabu , 07 Aug 2019, 19:18 WIB

KPU: E-Voting Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti

Senin , 05 Aug 2019, 05:40 WIB

Residu Politik Umat

Amien Rais

Sabtu , 03 Aug 2019, 11:28 WIB

Amien Rais Minta PAN Oposisi

Professor Ahmad Syafii Maarif

Integrasi Nasional dalam Taruhan (3)

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif Sikap serupa ditunjukkan Bung Hatta sebelumnya, saat perbedaan pandangannya dengan Bung Karno sudah makin tajam, tidak bisa didamaikan lagi. Bung Hatta sama sekali tidak melakukan perlawanan, demi integrasi nasional agar tetap utuh. Sekalipun tidak setuju dengan sistem Demokrasi Terpimpin (1959-1966) ciptaan Bung Karno, yang dinilainya telah melanggar prinsip demokrasi, Bung Hatta dalam artikel Demokrasi Kita...

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani usai rapat internal pembahasan Pilpres dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Rabu (8/8).

Jumat , 19 Jul 2019, 09:57 WIB

Jadi Rebutan, Kursi Pimpinan MPR untuk Gerindra?

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah

Selasa , 16 Jul 2019, 13:05 WIB

MA Putuskan tak Terima Permohonan PAP Prabowo-Sandi

Professor Ahmad Syafii Maarif

Selasa , 16 Jul 2019, 06:21 WIB

Integrasi Nasional dalam Taruhan (2)

Suasana Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di Jakarta, Ahad (19/5/2019).

Rekapitulasi Suara Berjenjang akan Dihapus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana tidak melakukan rekapitulasi hasil pemilihan secara manual dan berjenjang untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Sebagai gantinya, KPU merencanakan sistem rekapitulasi secara elektronik (e-Rekap).Komisioner KPU, Viryan, mengatakan, pihaknya sedang mempertimbangkan penggunaan sistem e-Rekap ini. Pertimbangan tersebut, menurut Viryan, berdasarkan pengalaman sejak 2004, di mana beberapa kali Sistem Informasi Penghitungan (Situng) digunakan,...