#perludem

Senin , 25 Jan 2021, 07:06 WIB

Draf RUU Pemilu: Anggota KPU Perhatikan Keterwakilan Parpol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyoroti Pasal 16 ayat 7 dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) per 26...

Senin , 25 Jan 2021, 04:12 WIB

RUU Pemilu Dinilai Belum Tegas Atur Kewenangan Penyelenggara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) belum tegas dan jelas mengatur batasan-batasan kewenangan penyelenggara pemilihan. Menurutnya, batasan kewenangan ini penting untuk menghindari kisruh antarpenyelenggara. "RUU Pemilu saat ini masih belum tegas dan jelas mengatur soal batasan-batasan kewenangan, khususnya atas DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)...

Ahad , 24 Jan 2021, 21:22 WIB

Draf RUU Pemilu: Pilkada 2022 dan 2023 Tetap Digelar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU...

Ahad , 24 Jan 2021, 14:55 WIB

Perludem Ungkap Alasan Revisi UU Pemilu Mendesak Dilakukan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan...

Rabu , 20 Jan 2021, 19:22 WIB

Perludem: Terjadi Persaingan Antara KPU, Bawaslu, dan DKPP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi...

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini

Senin , 11 Jan 2021, 05:12 WIB

Pengamat: Prediksi Partisipasi Pilkada Rendah tidak Terbukti

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati

Selasa , 22 Dec 2020, 07:06 WIB

Perludem: Lakukan Kajian Teknis Sebelum Pilih Sistem Pemilu

Petugas menunjukkan program Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) yang akan digunakan dalam rekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada 2020 di Bandar Lampung, Lampung, Rabu (22/11/2020). Simulasi tersebut merupakan bagian dari bimbingan teknis (bimtek) yang mempraktekkan cara penggunaan SIREKAP yang digunakan pada rekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada serentak 2020.

Ahad , 13 Dec 2020, 18:44 WIB

Perludem Paparkan Sejumlah Kendala Penggunaan Sirekap

Sabtu , 12 Dec 2020, 18:31 WIB

Perludem Minta Pengecekan Kesehatan kepada KPPS Usai Pilkada

Sabtu , 12 Dec 2020, 12:58 WIB

Perludem Minta Pemerintah Terbuka Jika Ada Klaster Pilkada

Deputi Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati

Kamis , 10 Dec 2020, 16:10 WIB

Perludem: Prokes Dipatuhi, tapi Sepi Pemilih

Rabu , 09 Dec 2020, 01:34 WIB

Pemilih Diminta Perhatikan Hal ini Sebelum Datang ke TPS

Senin , 23 Nov 2020, 07:40 WIB

Perludem Catat 6 Hal Harus Diantisipasi Jelang Pilkada 2020

Senin , 16 Nov 2020, 21:01 WIB

Perludem Ingatkan Putusan MK Soal Keserentakan Pemilu

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini

Kamis , 05 Nov 2020, 19:47 WIB

Pilkada 2020, Indonesia Bisa Belajar dari Pilpres AS

Senin , 26 Oct 2020, 17:55 WIB

KPU Diminta Gencar Sosialisasi Pilkada Secara Daring

Kamis , 22 Oct 2020, 14:41 WIB

Klaim Covid-19 Turun, Perludem: Jangan Terlalu Percaya Diri

Perludem Ungkap Problematika Berulang dalam Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyampaikan beberapa problematika berulang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dari sisi proses. Permasalahan proses penyelenggaraan pilkada ini nantinya akan berkaitan dengan hasil pemilihan. "Yang pertama adalah akurasi DPT (Daftar Pemilih Tetap), membaik tetapi masih bermasalah," ujar Titi dalam konferensi nasional secara daring, Kamis (15/10). Ia menyebutkan, persoalan...

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati

Kamis , 08 Oct 2020, 22:13 WIB

Perludem: Nyoblos Itu Hak Bukan Kewajiban

Pilkada Kala Pandemi Covid-19 (ilustrasi). Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyampaikan, ada enam kandidat kepala daerah yang meninggal dunia karena terpapar Covid-19.

Senin , 05 Oct 2020, 15:05 WIB

Perludem: 6 Calon Kepala Daerah Meninggal Akibat Covid-19

Sabtu , 03 Oct 2020, 13:34 WIB

Perludem: Kebutuhan Perppu Pilkada Mendesak

Pengendara motor melintas di dekat spanduk sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang terpasang di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Senin (28/9). Meskipun banyak desakan dari sejumlah organisasi dan kalangan masyarakat untuk menunda Pilkada karena dikhawatirkan dapat menjadi klaster penularan Covid-19, Pilkada serentak yang diadakan di 270 daerah di Indonesia itu akan tetap dilaksanakanan pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. Republika/Putra M. Akbar

Kamis , 01 Oct 2020, 05:06 WIB

Korsel Gelar Pemilu Saat Covid Mereda, Indonesia Sebaliknya

Senin , 28 Sep 2020, 02:19 WIB

Pengawasan Protokol Kesehatan Saat Kampanye Agar Konsisten

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati

Senin , 28 Sep 2020, 00:15 WIB

Keterwakilan Perempuan di Pencalonan Pilkada Dinilai Minim

Selasa , 22 Sep 2020, 15:05 WIB

Penundaan Kembali Pilkada untuk Matangkan Instrumen Hukum

Petugas kesehatan menyemprotkan cairan disinfektan di Tempat Pemungutan Suara saat simulasi Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (14/9/2020). Simulasi tersebut digelar untuk menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di tengah wabah Covid-19. (ilustrasi)

Ahad , 20 Sep 2020, 19:05 WIB

KPU Diminta Maksimalkan Media Daring Saat Penetapan Calon

Ahad , 20 Sep 2020, 17:36 WIB

Perludem: Keputusan Penundaan Pilkada Bisa Libatkan Satgas

Ahad , 20 Sep 2020, 16:24 WIB

Perludem Setuju Adanya Perppu Pilkada Atur Teknis Pemilihan

Jumat , 18 Sep 2020, 05:36 WIB

Konser Musik tak Diatur Eksplisit di UU Pilkada

Kamis , 17 Sep 2020, 20:09 WIB

Perludem: UU Atur Penundaan Pilkada karena Bencana Non Alam

Deputi Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati saat konferensi terkait penyelenggaraan Pilkada di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (30/8).

Senin , 14 Sep 2020, 20:42 WIB

Perludem: Penundaan Pilkada karena Pandemi Memungkinkan

Jumat , 11 Sep 2020, 15:31 WIB

Perludem: Pilkada Jangan Pertaruhkan Nyawa Publik

Sejumlah pendukung dan simpatisan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat, Elisa Kambu dan Thomas Eppe Safanpo berkumpul untuk menyaksikan proses pendaftaran calonnya menjadi kontestan di Pilkada serentak 2020 di KPU Asmat, Papua, Ahad (6/9). Pemerintah mencatat hingga Rabu (9/9), terjadi 300 pelanggaran protokol kesehatan Pilkada dan 59 balon kepala daerah yang terinfeksi Covid-19.

Kamis , 10 Sep 2020, 07:20 WIB

300 Pelanggaran Prokotol Kesehatan dan Opsi Tunda Pilkada

Anggota Polresta Bandung membawa poster saat sosialisasi protokol kesehatan di area Kantor KPU Kabupaten Bandung, Jalan Sindang Wargi, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (4/9). Sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam semua tahapan Pilkada serentak tahun 2020 guna meminimalisir penyebaran Covid-19. Foto: Abdan Syakura/Republika

Senin , 07 Sep 2020, 16:25 WIB

Perludem: Pelanggaran Pilkada, Jangan Lempar Tanggung Jawab

Calon kepala daerah berjalan menuju kantor KPU untuk pendaftaran / Ilustrasi

Cegah Klaster Pilkada, Perludem: Perlu Kesadaran Peserta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khorunnisa Nur Agustyati menyoroti adanya arak-arakan dan mobilisasi massa di dalam proses pendaftaran calon kepala daerah. Menurutnya perlu ada kesadaran dari peserta pemilu agar tidak muncul klaster penyebaran Covid-19."Menurut saya sebetulnya mungkin arak-arakan massa itu ingin menunjukkan bahwa paslon ini didukung sekian banyak orang. Tapi dalam kondisi seperti ini...

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan uji coba penghitungan data suara menggunakan aplikasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (25/8). KPU akan menerapkan sistem rekapitulasi elektronik menggunakan aplikasi Sirekap dalam penghitungan suara Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember 2020 mendatang, di beberapa daerah yang sudah memiliki jaringan internet. Penggunaan aplikasi tersebut bertujuan untuk efesiensi serta membangun kepercayaan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik sehingga tidak terdapat penolakan hasil penghitungan suara.

Rabu , 26 Aug 2020, 20:13 WIB