PJI Bantah Adanya Perppu KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) membantah adanya dokumen rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Dokumen perppu itu menyebutkan kewenangan penuh KPK dalam menyelidik, menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi atau mengeleminasi atau mengurangi peranan kejaksaan dan kepolisian."Bahwa adanya Perppu KPK itu tidak benar," kata Ketua Umum...