#pilkada-langsung

Senin , 06 Oct 2014, 21:16 WIB

PAN: Semua Partai KMP Sudah Tanda Tangan Menerima Perppu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan menyatakan, pada prinsipnya Koalisi Merah Putih (KMP) memahami dan menghargai Perppu Pilkada yang dikeluarkan SBY. Menurut Taufik langkah SBY...

Presiden SBY tanda tangani Perppu Pilkada langsung.

Senin , 06 Oct 2014, 13:33 WIB

Pengamat: SBY Coba Ambil Hati PDI Perjuangan Lewat Perppu Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang menilai langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu Pilkada merupakan upaya untuk mengambil hati PDI Perjuangan."Semangat SBY sejalan dengan keinginan PDI Perjuangan, namun posisi Demokrat dalam pemilihan Ketua DPR berkoalisi dengan Merah Putih, sehingga langkah SBY tersebut bukan hal yang luar biasa bagi PDIP," kata Ahmad Atang, di Kupang,...

Senin , 06 Oct 2014, 12:30 WIB

Dukung Perppu Pilkada Golkar Ingin Kunci Demokrat di KMP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar,...

Ahad , 05 Oct 2014, 21:41 WIB

Tolak UU Pilkada, WNI di London Gelar Aksi Teatrikal

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Aksi unjuk rasa menolak pemilihan kepala...

Ahad , 05 Oct 2014, 20:36 WIB

Pengamat: Tidak Ada Manfaat Hukum dan Praktis dari Perppu SBY

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari Universitas...

Koalisi Merah Putih mendukung pilkada melalui DPRD.

Ahad , 05 Oct 2014, 18:07 WIB

Koalisi Merah Putih Optimis Sapu Bersih Pilkada 2015 di Sumsel

(dari kiri) Menkumham Amir Syamsuddin dan Jaksa Agung Basrief Arief saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/9).(Republika/ Wihdan)

Ahad , 05 Oct 2014, 17:43 WIB

Kemenkumham: UU Pilkada Sudah tak Berlaku

Ahad , 05 Oct 2014, 17:13 WIB

KMP: Kenapa SBY tak Tolak UU Pilkada Sejak Awal

Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) tengah memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna membahas Perppu Pilkada di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/10) malam.

Ahad , 05 Oct 2014, 17:03 WIB

KPU Gunakan Perppu 1/2014 Sebagai Dasar 240 Pilkada Langsung pada 2015

Ahad , 05 Oct 2014, 16:40 WIB

Ketua DPR: Butuh 2 Bulan untuk Bahas Perppu Pilkada

Ahad , 05 Oct 2014, 16:36 WIB

SBY Keluarkan Perppu, Golkar Malah Heran

Sejumlah aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9). (Republika/Wihdan)

Ahad , 05 Oct 2014, 16:25 WIB

10 Perbaikan Pilkada Langsung Versi SBY dalam Perppu 1/2014

Peserta aksi dari Komunitas Gerbong Bawah Tanah melakukan teaterikal menggambarkan pejabat yang menidurkan hak politik rakyat pada aksi menolak UU Pilkada, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (1/10).(Republika/Edi Yusuf).

Ahad , 05 Oct 2014, 16:21 WIB

Ternyata, Perppu SBY Hampir Sama dengan RUU Pilkada Opsi Langsung

Ahad , 05 Oct 2014, 15:31 WIB

Ini Harapan PPI Belanda kepada Jokowi Soal UU Pilkada

Ahad , 05 Oct 2014, 14:27 WIB

Bagaimana UU Pilkada dari Persfektif Ilmu Filsafat?

Jumat , 03 Oct 2014, 18:20 WIB

Demokrat dan SBY Diminta tak Lakukan Politik Lipstik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjalan menuju Kantor Kepresidenan usai melakukan sesi foto bersama dengan pegawai Sekretariat Kepresidenan di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9). (Antara/Widodo S. Jusuf)

Jumat , 03 Oct 2014, 17:32 WIB

Perppu Pilkada Diterbitkan Presiden atau Ketua Umum Demokrat?

PKB Belum Punya Sikap Soal Perppu Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum menentukan langkah terkait Perppu Pilkada yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Masih mempelajari betul" Kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding saat dihubungi Republika, Jumat (3/10). Namun kata dia, PKB memberikan dukungan atas Perppu Pilkada. Karena sejak awal PKB menginginkan gubernur, bupati dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh...

Jumat , 03 Oct 2014, 15:31 WIB

Presiden Berhak Keluarkan Perppu, Ini Analisis Wamenkumham

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono.

Jumat , 03 Oct 2014, 15:19 WIB

Keluarkan Perppu, SBY Main di Dua Kaki?

Jumat , 03 Oct 2014, 15:06 WIB

Perppu Pilkada SBY Merupakan Penghinaan Terhadap DPR?

Jumat , 03 Oct 2014, 14:16 WIB

Pilkada Lewat DPRD, Lembaga Survei Yakin Bisa Bertahan

Joko Widodo memberikan pidato terakhir nya saat sidang paripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (2/10). (Republika/Raisan Al Farisi)

Jumat , 03 Oct 2014, 14:10 WIB

Jokowi Harap Perppu Pilkada tak Sia-Sia

Kamis , 02 Oct 2014, 16:03 WIB

KPU DIY Optimistis Gelar Pilkada Serentak

Politisi PDI Perjuanganan Maruarar Sirait saat rilis survei nasional bertema Ketimpangan Pendapatan di Indonesia, Harapan Publik terhadap Pemerintahanan Jokowi- JK di Jakarta, Senin (1/9). (Republika/ Wihdan)

Kamis , 02 Oct 2014, 15:57 WIB

PDIP Optimistis Rakyat Inginkan Pilkada Langsung

Kamis , 02 Oct 2014, 15:07 WIB

Pasek: Perppu Pilkada Jadi Buah Simalakama bagi SBY

Rabu , 01 Oct 2014, 18:54 WIB

Mahfud: Perppu Bisa Dikeluarkan Asal...

Rabu , 01 Oct 2014, 18:42 WIB

SBY Harus Siap Akhiri Jabatan dengan Kontroversi

Rabu , 01 Oct 2014, 18:41 WIB

Pengamat: Pengaruh SBY di Demokrat Tetap Kuat

Rabu , 01 Oct 2014, 18:31 WIB

Saldi Isra: Ada Alasan Konstitusional SBY Terbitkan Perppu

Rabu , 01 Oct 2014, 18:20 WIB

Gerindra: Perppu Pilkada Bentuk Kepanikan Politik SBY

Rabu , 01 Oct 2014, 17:47 WIB

Hidayat: Perppu Pilkada tak Otomatis Menggugurkan UU Pilkada

Rabu , 01 Oct 2014, 17:46 WIB

Perppu Tak Otomatis Batalkan UU Pilkada

Ketua MK Hamdan Zoelva (tengah) membacakan hasil putusan permohonan UU MD3 di kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (29/9). (Republika/Tahta Aidilla)

Rabu , 01 Oct 2014, 15:42 WIB

MK Ogah Komentari Rencana Penerbitan Perppu Pilkada

Koalisi Merah Putih Siap Kandaskan Perppu UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nurwahid mengatakan meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) punya hak konstitusional, namun presiden tidak bisa sembarangan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang terkait Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Hidayat mengingatkan Perppu hanya bisa dikeluarkan oleh presiden apabila negara berada dalam situasi genting dan kekosongan hukum. "Dalam Pasal...

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) berjalan berdampingan dengan Ketua KPU Husni Kamil Manik (kiri) sebelum pelantikan anggota DPR periode 2014- 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10). Antara/Rosa Panggabean

Rabu , 01 Oct 2014, 13:55 WIB