.

Bahaya, KPU Hapus Kewajiban Laporkan Sumbangan Kampanye

Oleh FEBRYAN A JAKARTA – Masyarakat sipil mengkritik keras kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menghapus kewajiban peserta pemilu melaporkan dana sumbangan kampanye. KPU didesak untuk membatalkan kebijakan tersebut karena pelaporan dana sumbangan kampanye merupakan praktik baik dalam upaya pemberantasan korupsi. "Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak KPU...

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa menunjukkan dua buku otobiografi

Wacana Pilkada oleh DPRD, Komisi II: Tak Jamin Tidak Money Politics

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, saat ini pihaknya tak memiliki rencana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada), agar wali kota, bupati, hingga gubernur dipilih oleh DPRD. Di samping itu, pilkada oleh DPRD juga tak menjamin bahwa politik uang atau money politics tidak terjadi."Apakah ada jaminan lewat DPRD...