#pppk

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja mulai 2023 sudah tidak diperkenankan untuk mempekerjakan tenaga honorer. (ilustrasi)

Kamis , 22 Sep 2022, 05:47 WIB

Pemerintah Alokasikan Rp 25,74 Triliun untuk Penggajian PPPK pada 2023

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 25,74 triliun pada 2023 untuk penggajian formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) daerah. Anggaran itu berasal dari dana alokasi umum (DAU)...

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di lingkup Pemkot Sukabumi mendapatkan SK pengangkatan di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi, Rabu (21/9/2022).

Kamis , 22 Sep 2022, 00:09 WIB

533 PPPK Guru di Lingkup Pemkot Sukabumi Peroleh SK Pengangkatan

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Sebanyak 533 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di lingkungan Pemkot Sukabumi menerima surat keputusan (SK) pengangkatan di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi, Rabu (21/9/2022). Setelah penyerahan SK, PPPK yang menjadi bagian dari aparatur sipil negara (ASN) ini diharapkan bisa maksimal menjalankan tugasnya nanti. Selain penyerahan dokumen SK diberikan pula dokumen perjanjian kerja (PK). Penyerahan SK pengangkatan...

Senin , 19 Sep 2022, 22:35 WIB

PHK2I Apresiasi Wacana Pembatalan Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer Kategori Dua...

Senin , 19 Sep 2022, 18:54 WIB

Penghapusan Tenaga Honorer Berpeluang Dibatalkan, Ini Solusi dari Pengamat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat belum lama ini melontarkan...

Senin , 19 Sep 2022, 15:18 WIB

Mengapa Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer pada 2023 Berpeluang Dibatalkan?

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febryan A Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur...

Sabtu , 17 Sep 2022, 14:18 WIB

Kemenpan-RB Sebut Pemda Keberatan Honorer Jadi ASN, Ungkap Ada 'Jatah Preman'

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas berbincang dengan warga saat pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis di Desa Pandansari, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/9/2022). Tim medis keliling desa yang dilaksanakan PDI Perjuangan memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan pemberian kacamata gratis tersebut selama 16 hari yang telah menjangkau 32 titik dan 7.000 warga di Kabupaten Bogor.

Sabtu , 17 Sep 2022, 02:37 WIB

Menpan RB Sebut Lebih dari Sejuta Honorer dan Nakes Diangkat PPPK 2022

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, mengatakan DPR meminta jalur pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dihentikan sementara.

Selasa , 06 Sep 2022, 16:48 WIB

Desak Para Tenaga Honorer Segera Diangkat Jadi ASN, DPR Minta Penerimaan PPPK Dihentikan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada pimpinan DPR untuk dapat mengadakan rapat gabungan bersama lintas komisi untuk menangani permasalahan seleksi guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). (ilustrasi).

Sabtu , 03 Sep 2022, 03:34 WIB

DPR Berencana Bentuk Pansus Permasalahan PPPK

Sejumlah tenaga kesehatan honorer dari berbagai kota/kabupaten melakukan unjuk rasa. Anggota DPR mengingatkan Pemda segera angkat tenaga honorer menjadi PPPK.

Senin , 29 Aug 2022, 16:32 WIB

Anggota DPR Ingatkan Pemda Segera Angkat Tenaga Honorer Jadi PPPK

Puluhan guru honorer dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. Komisi X DPR RI mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Gabungan lintas komisi untuk menuntaskan program pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rabu , 24 Aug 2022, 09:45 WIB

Pansus Gabungan Lintas Komisi Diusulkan untuk Tuntaskan Guru Honorer Jadi PPPK

Puluhan guru honorer dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/7). Mereka meminta kejelasan terkait guru honorer yang sudah menjalani uji passing grade, tetapi belum kunjung diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kenaikan anggaran pendidikan pada 2023 harus digunakan sepenuhnya untuk fungsi pendidikan.

Senin , 22 Aug 2022, 12:10 WIB

'Pastikan Rp 603 Triliun untuk Fungsi Pendidikan, Termasuk Angkat Guru Honorer Jadi PPPK'

Ketua Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana

Selasa , 16 Aug 2022, 05:41 WIB

Pemerintah Fokus PPPK, BKN Sebut tidak Ada Pembukaan CPNS Tahun Ini

Ratusan nakes dan non-nakes honorer menggelar aksi di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (28/7/2022). Aksi itu dilakukan untuk meminta kejelasan nasib mereka ketika status honorer dihapus.

Kamis , 28 Jul 2022, 15:30 WIB

Datangi Gedeng Dewan, Nakes Honorer di Tasikmalaya Minta Kepastian

Ilustrasi. Pemkot Bandar Lampung menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada 1.166 guru dengan status PPPK.

Sabtu , 09 Jul 2022, 10:39 WIB

1.166 Guru PPPK di Bandar Lampung Terima Surat Perintah Tugas Bulan Ini

Ilustrasi. Sebanyak 3.039 guru honor tak kunjung diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meski sudah lulus tes pada 2021.

Rabu , 06 Jul 2022, 19:58 WIB

Lulus PPPK, 3.039 Guru di Bogor Pertanyakan Nasib Mereka

Selasa , 28 Jun 2022, 12:57 WIB

Pemkot Tasikmalaya Terus Konsultasikan Nasib Honorer ke Pusat

Ilustrasi. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong pemerintah untuk konsisten dan fokus dengan tugas mengantarkan guru honorer sampai ke tujuan akhir, yaitu pengangkatan menjadi aparatur sipil negara (ASN) PNS atau PPPK.

Rekomendasi FSGI untuk Penyelesaian Masalah Guru Honorer

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong pemerintah untuk konsisten dan fokus dengan tugas mengantarkan guru honorer sampai ke tujuan akhir, yaitu pengangkatan menjadi aparatur sipil negara (ASN) PNS atau PPPK. Itu perlu dilakukan sebagai imbalan atas jasa dan pengabdian mereka dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. "Yang selama ini terbukti tulus dan ikhlas mengabdi bekerja secara terus-menerus di instansi...

Rabu , 15 Jun 2022, 20:56 WIB

Ratusan CPNS dan PPPK di Indramayu Terima SK Pengangkatan

Ilustrasi guru. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) berpendapat, hal yang kerap menjadi persoalan dalam seleksi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah koordinasi buruk antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Selasa , 14 Jun 2022, 17:31 WIB

P2G: Persoalan dalam Seleksi Guru adalah Koordinasi Buruk Pusat-Daerah

Jumat , 10 Jun 2022, 15:49 WIB

Honorer Dihapus 2023, Disdikpora Yogya Akui Masih Kekurangan Guru

Para guru honorer di Kabupaten Sukabumi mengakhiri mogok mengajar karena dipenuhinya tuntutan surat penugasan dari Pemkab Sukabumi yang disampaikan Sekda Sukabumi Iyos Somantri Selasa (25/9).

Kamis , 09 Jun 2022, 16:22 WIB

Pemkot Sukabumi Tegaskan Masih Butuh Tenaga Honorer

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja terkait dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), pihaknya baru akan membahasanya besok Selasa (7/6).

Senin , 06 Jun 2022, 18:02 WIB

Pemprov Jabar Lakukan Pemetaan Terkait Wacana Tenaga Honorer Diganti Outsourcing

Rabu , 11 May 2022, 18:38 WIB

Pemkot Pekalongan Ingatkan Tenaga PPPK Tingkatkan Kualitas Mengajar

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi prioritas dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah PNS instansi pusat. (ilustrasi)

Jumat , 04 Mar 2022, 07:04 WIB

Utamakan PNS, PPPK Belum Jadi Subjek ASN yang Dipindah ke IKN

Menpan RB Tjahjo Kumolo mengikuti rapat pleno bersama Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/11/2021). Rapat pleno tersebut untuk mengambil keputusan atas hasil pembahasan RUU tentang pembentukan pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara di sejumlah daerah salah satunya adalah Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Palembang.

Senin , 24 Jan 2022, 04:19 WIB

Tjahjo: Selesaikan Honorer untuk Tahu Kebutuhan Objektif CPNS dan CPPK

Ahad , 23 Jan 2022, 18:14 WIB

Pemerintah Setop Rekrutmen CPNS Tahun Ini, PPPK Diperbanyak

Sejumlah peserta Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil (SKB CPNS) menunggu waktu pelaksanaan tes di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (30/11). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan instansi pemerintah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer hingga batas waktu 2023.

Ahad , 23 Jan 2022, 16:02 WIB

Instansi Pemerintah Diminta Tak Lagi Rekrut Tenaga Honorer

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menargetkan tenaga honorer bisa selesai pada 2023.

Selasa , 18 Jan 2022, 00:15 WIB

Menpan-RB: Tenaga Honorer Ditargetkan Selesai 2023

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengungkap arah kebijakan pengadaan aparatur sipil negara (ASN) pada 2022. (Foto: Seleksi PPPK Guru 2021)

Jumat , 31 Dec 2021, 16:11 WIB

Tjahjo Kumolo: Pemerintah akan Fokus Pengadaan PPPK pada 2022

Selasa , 21 Dec 2021, 12:10 WIB

Cara Cek Hasil Pengumuman PPPK Tahap 2 di SSCASN

Peserta mengikuti ujian seleksi tahap II penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus guru di SMKN 1 Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu (8/12/2021). Sebanyak 417 peserta mengikuti seleksi ujian PPPK khusus guru Tahap II yang digelar sejak tanggal 7 hingga 10 Desember 2021.

Rabu , 08 Dec 2021, 15:39 WIB

In Picture: Uji Seleksi Tahap II PPPK Guru di Kota Blitar

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Huda menyatakan, peringatan Hari Guru Nasional harus menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen dalam memperjuangkan kesejahteraan para pendidik di Tanah Air.

Kamis , 25 Nov 2021, 09:06 WIB

Hari Guru, Komisi X: Tuntaskan Rekrutmen Sejuta Guru Honorer

Pengumuman hasil sanggah seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap pertama kembali ditunda. Ilustrasi

Senin , 25 Oct 2021, 13:46 WIB

Pengumuman Hasil Sanggah Seleksi Guru PPPK Tahap I Diundur

Peserta mengikuti tes seleksi PPPK (Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Pemerintah Diminta Sesuaikan Formasi Guru PPPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah untuk menyesuaikan formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan angka kebutuhan yang riil di daerah agar dapat mengakomodasi semua guru honorer. Sebab, P2G melihat formasi yang diajukan sekolah ke pemerintah daerah (pemda) maupun yang disetujui pemda dan pusat masih sangat minim. "Terkait sangat minimnya formasi yang diajukan sekolah...

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendorong agar Kemendikbudristek menambah formasi guru PPPK tahap dua dan tiga untuk mengatasi kekurangan 1,3 juta guru. Ilustrasi

Ahad , 17 Oct 2021, 20:23 WIB