#revisi-uu-ite

Sejumlah pasal di UU ITE yang disarankan direvisi (ilustrasi)

Ahad , 21 Feb 2021, 13:15 WIB

BEM SI Desak Pemerintah dan DPR Revisi UU ITE

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mendesak pemerintah bersama dengan DPR merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). BEM SI memandang UU ITE memiliki...

Ahad , 21 Feb 2021, 01:20 WIB

Fahira Idris: Sudah Waktunya UU ITE Direvisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI Fahira Idris menyambut positif wacana revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dilontarkan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, memang sudah saatnya UU ITE dievaluasi baik pasal-pasal yang berpotensi multitafsir maupun implementasinya di lapangan."Niat baik Presiden merevisi UU ITE adalah keputusan...

Sabtu , 20 Feb 2021, 13:00 WIB

Ini Tugas 2 Tim Revisi UU ITE yang Dibentuk Kemenkopolhukam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan...

Sabtu , 20 Feb 2021, 10:04 WIB

Infografis 9 Pasal UU ITE yang Perlu Direvisi

REPUBLIKA.CO.ID, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menilai...

Sabtu , 20 Feb 2021, 00:05 WIB

Menkominfo Segera Siapkan Tim Revisi UU ITE

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan...

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus. Guspardi Gaus menilai arahan Presiden Joko Widodo untuk merevisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus ditindaklanjuti jajaran pemerintahan dengan membuat kajian komprehensif terhadap revisi UU tersebut.

Jumat , 19 Feb 2021, 12:57 WIB

Komisi II Minta Pemerintah Lakukan Kajian Revisi UU ITE

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (kiri).

Jumat , 19 Feb 2021, 00:14 WIB

Kapolri Terbitkan Pedoman Penanganan Kasus Terkait UU ITE

Kamis , 18 Feb 2021, 18:37 WIB

Pemerintah Diminta Segera Masukkan Draf Revisi UU ITE ke DPR

Staf ahli Kominfo bidang hukum Henri Subiakto

Kamis , 18 Feb 2021, 18:14 WIB

Henri Subiakto Jelaskan Alasan UU ITE Direvisi pada 2016

Kamis , 18 Feb 2021, 17:54 WIB

Elsam: UU ITE Belum Jelas Batasi Jenis Konten Langgar Hukum

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengusulkan agar sebaiknya pemerintah mengajukan undang-undang baru terkait informasi.

Kamis , 18 Feb 2021, 17:52 WIB

Jazilul Fawaid Usul Pemerintah Buat UU Baru Terkait ITE

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PAN, Pangeran Khairul Saleh.

Kamis , 18 Feb 2021, 17:31 WIB

Komisi III Dukung Kapolri Bentuk Pedoman Penafsiran UU ITE

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum, Prof. Henri Subiakto

Kamis , 18 Feb 2021, 16:01 WIB

Kemkominfo: UU ITE Lahir dari Semangat Demokrasi

Kamis , 18 Feb 2021, 13:57 WIB

Soal Revisi UU ITE, Politikus: Pemerintah tak Kompak

Kamis , 18 Feb 2021, 11:44 WIB

PBNU: Revisi UU ITE Harus Tetap Atur Ujaran Kebencian

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Rabu , 17 Feb 2021, 20:11 WIB

Pedoman Penafsiran Dinilai Diperlukan di UU ITE

Ekspresi terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun (tengah) didampingi kerabat saat pengesahan amnesti untuk dirinya pada rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019). Pemerintah mendorong revisi UU ITE sebab mengandung pasal karet, multitafsir, yang berpotensi mengganggu situasi ketenangan dan keadilan di Tanah Air.

Rabu , 17 Feb 2021, 16:51 WIB

Revisi UU ITE Wujud Kegagalan Kebebasan Berekspresi

Legislator: UU ITE Perlu Pedoman Penafsiran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan jajaran kepolisian untuk membuat pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Arsul mengatakan, baik pedoman penafsiran maupun revisi UU sama-sama diperlukan. "Hemat saya baik revisi UU ITE maupun pedoman yang akan jadi standar...

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Rabu , 17 Feb 2021, 05:25 WIB

Kominfo Dorong Kepolisian dan Kejaksaan Buat Pedoman UU ITE

Rabu , 17 Feb 2021, 02:20 WIB

Minta Revisi, SAFEnet Catat 9 Pasal Bermasalah di UU ITE

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo agar implementasi UU ITE tetap memberi keadilan kepada masyarakat.

Rabu , 17 Feb 2021, 00:08 WIB

UU ITE Hasil Kajian Norma dan Praktik Negara Lain

Jimly Asshiddiqie menilai rencana untuk merivisi UU ITE merupakan langkah baik.

Rabu , 17 Feb 2021, 00:04 WIB

Indonesia Butuh Transformasi Sistemik, Bukan Saling Kritik

Selasa , 16 Feb 2021, 23:27 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Dukung Wacana Jokowi Revisi UU ITE

Selasa , 16 Feb 2021, 22:07 WIB

AJV Dukung Jokowi Revisi UU ITE

Selasa , 16 Feb 2021, 21:35 WIB

Menkominfo Sebut UU ITE Terbuka untuk Direvisi

Selasa , 16 Feb 2021, 17:55 WIB

Menkominfo: UU ITE tidak Boleh Timbulkan Rasa Ketidakadilan

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan kepolisian agar tidak mudah mengkriminalisasi lewat UU ITE.

Selasa , 16 Feb 2021, 16:16 WIB

Polri Diminta Hati-Hati Gunakan UU ITE

Seorang relawan membawa kotak berisi surat dukungan petisi amnesti terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril Maknun untuk diserahkan ke Kantor Staf Presiden, kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019). UU ITE diusulkan untuk direvisi melalui inisiatif pemerintah. Sejumlah pasal di dalamnya dinilai sebagai pasal karet hingga implementasinya tak selalu mencerminkan keadilan hukum.

Selasa , 16 Feb 2021, 15:49 WIB

UU ITE, Multitafsir, Abu-Abu, dan Picu Ketidakadilan

Selasa , 16 Feb 2021, 14:53 WIB

PAN Sampaikan Sejumlah Catatan Terkait Rencana Revisi UU ITE

Selasa , 16 Feb 2021, 14:34 WIB

Legislator PDIP: Tak Ada Pasal 'Karet' dalam UU ITE

Selasa , 16 Feb 2021, 14:09 WIB

Legislator: Polri Jangan Terjebak Pasal Karet di UU ITE

Selasa , 16 Feb 2021, 13:56 WIB

PPP Sambut Baik Ide Revisi UU ITE

Selasa , 16 Feb 2021, 13:44 WIB

Wacana Revisi UU ITE, DPR Dulu tak Kompak Hapus Pasal Karet

Selasa , 16 Feb 2021, 13:23 WIB

Jimly: Saatnya Perbaiki Pasal Multitafsir di UU ITE

Legislator: UU ITE Harus Disesuaikan Perkembangan Zaman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menilai tepat jika ada wacana revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Apalagi sebagian besar pasal-pasal di dalamnya sudah tak sesuai dengan perkembangan zaman. "Kami sangat terbuka pada ide merevisi UU ITE, karena memang UU ITE ini sudah...

Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha.

Selasa , 16 Feb 2021, 11:59 WIB