#revisi-uu-pemilu

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini

Jumat , 12 Feb 2021, 16:27 WIB

Perludem Usul Pembahasan RUU Pemilu Dilanjutkan Terbatas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyayangkan jika pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tak dilanjutkan oleh...

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra.

Jumat , 12 Feb 2021, 15:29 WIB

Pemilu-Pilkada 2024, KPU: Perhatikan Beban KPPS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menegaskan siap untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan salah satu agenda pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang juga akan digelar pada 2024. Meski begitu, ia meminta agar pemerintah dan DPR memperhatikan betul beban dari kelompok petugas pemungutan suara (KPPS)."Beban KPPS ini perlu diperhatikan,...

Jumat , 12 Feb 2021, 15:24 WIB

KPU Tegaskan Tetap Ikuti UU Pemilu yang Ada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR disebut sepakat untuk...

Jumat , 12 Feb 2021, 14:05 WIB

Demokrat Tuding Pembatalan RUU Pemilu untuk Akomodasi Gibran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan,...

Jumat , 12 Feb 2021, 00:59 WIB

Siti Zuhro: Saat Ini Momen Tepat Tata Ulang Pemilu-Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia...

Ketua Komisi II DPR Ahmad Dolly Kurnia (kiri) bersama Wakil ketua Komisi II DPR Saan Mustopa (kanan) saat memberikan penjelasan kepada Badan Legislasi DPR, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2020). Komisi II DPR sebagai pengusul memberikan penjelasan atas revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kamis , 11 Feb 2021, 11:20 WIB

Demokrat Bantah Klaim Pimpinan Komisi II DPR Soal UU Pemilu

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini usai diskusi Perspektif Indonesia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Kamis , 11 Feb 2021, 08:09 WIB

'Revisi UU Pemilu Perlu untuk Tambah Keterwakilan Perempuan'

Kamis , 11 Feb 2021, 03:10 WIB

Fraksi PKS: Ada Invisible Hand Ingin Hentikan RUU Pemilu

Politikus PDIP, Aria Bima, menilai UU Pilkada sebaiknya direvisi setelah 2024.

Rabu , 10 Feb 2021, 22:33 WIB

Politikus PDIP Harap UU Pilkada Direvisi Setelah 2024

Polisi berjaga saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Surabaya 2020 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 46 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/12/2020). PSU dilakukan karena seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan nomer ke sejumlah surat suara saat pemungutan suara Pilkada Kota Surabaya 2020 pada 9 Desember 2020 lalu. (ilustrasi)

Rabu , 10 Feb 2021, 20:47 WIB

Demokrat Ingin Pilkada 2022 dan 2023, PDIP Tolak UU Direvisi

Rabu , 10 Feb 2021, 18:40 WIB

Penarikan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021 Kewenangan Baleg

Rabu , 10 Feb 2021, 16:59 WIB

Revisi UU Pemilu Disetop, Terancam Dicabut dari Prolegnas

Rabu , 10 Feb 2021, 14:54 WIB

Golkar Menarik Diri dari Pembahasan Revisi UU Pemilu

Selasa , 09 Feb 2021, 23:17 WIB

Fraksi PKB Akui Banyak Kekurangan di UU Pemilu

Selasa , 09 Feb 2021, 22:04 WIB

Ketua DPRA: Rakor Sepakati Pilkada Aceh Dilaksanakan 2022

Selasa , 09 Feb 2021, 19:34 WIB

DPR Belum akan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2021

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin (kanan).

Selasa , 09 Feb 2021, 10:16 WIB

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dukung Revisi UU Pemilu

Anggota Komisi II DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.

PKS Tetap Istiqomah Perjuangkan Revisi UU Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera menyatakan bahwa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mengubah sikapnya terkait dorongan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. PKS masih mendukung agar UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu direvisi. "PKS masih istiqomah mendukung revisi RUU Pemilu. Karena banyak mudharat jika semua disatukan di 2024," kata Mardani kepada Republika, Senin (8/2).Dirinya tak...

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (ilustrasi)

Senin , 08 Feb 2021, 20:12 WIB

Revisi UU Pemilu: Cermin Perbandingan Koalisi Jokowi dan SBY

Senin , 08 Feb 2021, 17:15 WIB

Patuhi Arahan Surya Paloh, Nasdem Setop Revisi UU Pemilu

Senin , 08 Feb 2021, 16:21 WIB

Pilkada 2024: Hanya Anies yang Bisa Kehilangan Panggung

Direktur Eksekutif Indikator Poitik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan pidato bertema “Tingkat Elektabilitas Capres dan Pengaruh Hasil Pilpres BAgi Dunis Usaha” pada acara Infobank 3th 100 Fastest Growing Companies Award di Jakarta, Kamis (31/1).

Senin , 08 Feb 2021, 15:26 WIB

Indikator: 63,2 Persen Dukung Pilkada tak Serentak pada 2024

Senin , 08 Feb 2021, 13:08 WIB

Gerindra: Revisi UU Pemilu tidak Perlu

Senin , 08 Feb 2021, 12:20 WIB

Fraksi PKS: Revisi UU Pemilu Harus Terus Dijalankan

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari

Senin , 08 Feb 2021, 12:01 WIB

Qodari: Ada Upaya Upnormalisasi Pilkada

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini

Ahad , 07 Feb 2021, 16:48 WIB

Fraksi PKS: Revisi UU Pemilu untuk Perbaikan Demokrasi

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro.

Ahad , 07 Feb 2021, 16:28 WIB

Siti Zuhro: Pemilu Borongan pada 2024 Harus Dihindari

Ilustrasi logistik pemilu. DPR RI sebaiknya melibatkan penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ahad , 07 Feb 2021, 14:15 WIB

'Libatkan Penyelenggara Pemilu dalam Revisi UU Pemilu'

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno

Ahad , 07 Feb 2021, 13:21 WIB

Pengamat: Perubahan Sikap Nasdem dan PKB Hal Biasa

Ahad , 07 Feb 2021, 02:41 WIB

Fraksi PKB Hentikan Dukungan Revisi UU Pemilu

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali

Ahad , 07 Feb 2021, 02:24 WIB

Fraksi Nasdem Tarik Dukungan Terhadap Revisi UU Pemilu

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai revisi UU Pemilu tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru.

Sabtu , 06 Feb 2021, 22:28 WIB

Kader PKB Diminta Setop Bahas Revisi UU Pemilu

Sabtu , 06 Feb 2021, 00:20 WIB

Langkah Jokowi Tolak Revisi UU Pemilu Diapresiasi

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh memberikan keterangan kepada wartawan usai menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (24/7).

Jumat , 05 Feb 2021, 22:24 WIB

Surya Paloh Arahkan Nasdem Tolak Revisi UU Pemilu

KPU Usul Pilkada Serentak 2026, Masa Jabatan Diperpanjang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dilaksanakan pada 2026. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya pada tahun itu digelar bersamaan dengan pemilihan legislatif (pileg) untuk anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota."Desain Pemilu Daerah Serentak 2026 yaitu untuk memilih kepala daerah prov/kab/kota serentak (bersamaan) dengan pemilu anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota," ujar...

Formappi: Tidak Perlu Setiap Periode UU Pemilu Direvisi . Foto: Bilik dan kotak suara Pemilu 2019 di AS (Ilustrasi)

Jumat , 05 Feb 2021, 14:02 WIB