#revisi-uu-pemilu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Maman Abdurahman.

Ahad , 31 Jan 2021, 18:20 WIB

Golkar: Tak Ada Arahan Presiden Terkait Revisi UU Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar, Maman Abdurahman membenarkan bahwa dirinya hadir dalam pertemuan rutin antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mantan Tim Kampanye Nasional (TKN)...

Wakil Ketua MPR sekaligus Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Ahad , 31 Jan 2021, 11:26 WIB

Gerindra Usulkan Agar Undang-Undang Pemilu Dipertahankan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR tengah menyusun revisi Undang-Undang Pemilu. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Partai Gerindra mengusulkan agar undang-undang kepemiluan, baik UU Pilkada maupun Pilpres yang berlaku saat ini tetap dipertahankan. Menurutnya, pembahasan undang-undang pemilu tidak dimungkinkan dilakukan di tengah pandemi saat ini. "Karena kita akan mengalami sebuah energi yang besar dalam pembahasan UU tersebut. Situasi nya sekarang...

Jumat , 29 Jan 2021, 18:44 WIB

Pro Kontra Normalisasi Pilkada, Setelah atau Bareng Pilpres?

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Haura Hafizhah, Rizky Suryarandika,...

Kamis , 28 Jan 2021, 19:35 WIB

Komisi II: Pembahasan RUU Pemilu akan Diputuskan Dalam Bamus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung...

Kamis , 28 Jan 2021, 16:39 WIB

Pengamat: Kenaikan PT Mengkhawatirkan Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII)...

Pemilu (ilustrasi). Partai Berkarya menolak dengan usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen, seperti yang tertera dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kamis , 28 Jan 2021, 13:58 WIB

Berkarya Ingin UU Pemilu Digunakan Jangka Panjang

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor

Kamis , 28 Jan 2021, 13:09 WIB

Tolak PT 5 Persen, PBB: Partai Besar Semakin Berkuasa

Kamis , 28 Jan 2021, 08:35 WIB

Partai Gelora Tolak Besaran Ambang Batas Parlemen 5 Persen

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/11).

Kamis , 28 Jan 2021, 00:27 WIB

Gerindra Belum Tegaskan Sikap Soal Wacana Pilkada 2022-2023

Kamis , 28 Jan 2021, 00:14 WIB

Sebagian Besar Fraksi Diklaim Setuju Pilkada Digelar 2022

Polisi berjaga saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Surabaya 2020 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 46 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/12). (ilustrasi)

Kamis , 28 Jan 2021, 00:06 WIB

Demokrat Dukung Pilkada Digelar pada 2022 dan 2023

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Normalisasi masa pelaksanaan pilkada ke tahun 2022 dan 2023 lewat revisi UU Pemilu di DPR diduga diupayakan sejumlah partai agar bisa mengusung Anies di Pilpres 2024.

Rabu , 27 Jan 2021, 20:14 WIB

Anies Jadi Alasan Normalisasi Pilkada di 2022 dan 2023?

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini

Rabu , 27 Jan 2021, 18:28 WIB

Ketentuan Anggota KPU Utusan Parpol Juga Diusulkan pada 2017

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (21/2).

Rabu , 27 Jan 2021, 02:23 WIB

Baleg Soal RUU Pemilu: Belanda Masih Jauh

Selasa , 26 Jan 2021, 19:56 WIB

Pro Kontra Usulan Penundaan Pembahasan RUU Pemilu

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini

Selasa , 26 Jan 2021, 06:31 WIB

Perludem Nilai PT Buat Suara Pemilih Terbuang

Senin , 25 Jan 2021, 17:13 WIB

Perludem Nilai UU Pemilu Belum Atur Semua Sistem Pemilu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan di Ruang Fraksi PAN, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/1).

Zulkifli Jelaskan Alasan PAN Minta UU Pemilu tak Direvisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menjelaskan alasan partainya mendorong agar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tak direvisi. UU yang ada saat ini relatif masih sangat baru dan baru diterapkan secara formal dalam kurun waktu empat sampai lima tahun terakhir. "Sejauh ini penyelenggaraan pemilu yang dilakukan dengan undang-undang ini berjalan cukup...

Anggota Komisi II dari Fraksi PKB DPR, Yanuar Prihatin.

Ahad , 24 Jan 2021, 15:54 WIB

Legislator: Enggak Tanda-tanda Pembahasan RUU Pemilu Ditunda

Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik M. Pratama

Ahad , 24 Jan 2021, 14:55 WIB

Perludem Ungkap Alasan Revisi UU Pemilu Mendesak Dilakukan

Senin , 11 Jan 2021, 16:55 WIB

Revisi UU Pemilu Masih Diharmonisasi di Baleg

Pencoblosan di Pemilu (ilustrasi). Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu menjadi salah satu agenda krusial pada 2021.

Senin , 11 Jan 2021, 16:18 WIB

RUU Pemilu Masih Diharmonisasi di Baleg

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya

Rabu , 06 Jan 2021, 18:24 WIB

Pimpinan Baleg: Revisi UU Pemilu Agenda Krusial DPR 2021

Warga menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) kesehatan saat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Bandung di TPS 10, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/12/2020). DPR saat ini tengah membahas revisi UU Pemilu. (ilustrasi)

Sabtu , 26 Dec 2020, 15:26 WIB

Baleg: Ada Enam Isu di RUU Pemilu Perlu Dimatangkan

Sengketa pemilu (ilustrasi). Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Irvan Mawardi menyatakan ada empat indikator terpenuhi atau tidaknya keadilan pemilu dalam proses penegakan hukum.

Ahad , 26 Jul 2020, 18:15 WIB

Ini Empat Indikator Terpenuhinya Keadilan Pemilu

Ahad , 26 Jul 2020, 17:11 WIB

Perludem Minta DPR Prioritaskan Bahas Pengadilan Pemilu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi

Ahad , 26 Jul 2020, 16:51 WIB

Legislator: Konsep Sengketa di RUU Pemilu Belum Mendalam

Rabu , 01 Jul 2020, 22:32 WIB

RUU Pemilu, Pengamat: Kepentingan Pemilih Jarang Disuarakan

Rabu , 01 Jul 2020, 20:15 WIB

Guru Besar UI Beri 5 Rekomendasi untuk RUU Pemilu

Mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin

Rabu , 01 Jul 2020, 19:43 WIB

Ini Kritik Din Syamsuddin Terhadap RUU Pemilu

Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI Fathan Subchi

Rabu , 10 Jun 2020, 21:42 WIB

Fraksi PKB Usul Presidential Threshold Jadi 10 Persen

Ilustrasi ambang batas parlemen. Anggota Komisi II DPR Fraksi PPP Syamsurizal mengungkapkan PPP mengusulkan agar besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) tetap di angka 4 persen.

Selasa , 09 Jun 2020, 08:04 WIB

Ambang Batas Parlemen, PPP: Kalau Bisa Turun Jadi 3 Persen

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno (kanan)

Selasa , 09 Jun 2020, 07:16 WIB

PAN Tetap Ingin Ambang Batas Parlemen 4 Persen

Ilustrasi Kampanye Parpol. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan kenaikan ambang hatas parlemen atau parliamentery threshold (PT) menjadi semacam upaya dari partai-partai tertentu untuk menghabisi parpol kecil.

Selasa , 09 Jun 2020, 00:07 WIB

Politikus PAN Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen 7 Persen

Sekjen PBB: RUU Pemilu Langgar Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor menolak keras Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang saat ini tengah disusun DPR. Ia menilai RUU tersebut melanggar demokrasi. "RUU Pemilu ini jelas melanggar demokrasi dan hak berdemokrasi," kata Afriansyah melalui pesan WhatsApp kepada Republika, Ahad (7/6). Ia menilai partai-partai besar seolah ingin kembali seperti ke zaman orde baru (orba)...

Senin , 08 Jun 2020, 07:07 WIB