#revisi-uu-pilkada

Massa aksi dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat (23/8/2024). Dalam aksi tersebut, massa aksi mendesak KPU RI menindaklanjuti dan melaksanakan putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024 yang berisi tentang ambang batas minimal sebagai syarat parpol atau gabungan parpol untuk mengusung calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 dan mengatur batas usia calon kepala daerah pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jumat , 23 Aug 2024, 18:04 WIB

In Picture: Kawal Putusan MK, Mahasiswa Geruduk Kantor KPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa aksi dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat (23/8/2024). Dalam aksi tersebut, massa aksi mendesak...

Illustration of Political Campaigns on Campus.

Jumat , 23 Aug 2024, 16:29 WIB

KPU Allows Election Campaigns on Campus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - KPU RI allowed campaign activities in the 2024 Local Elections (Local Elections) series to be held on campus, with records of campaign activities that have been granted permission and do not carry attributes. The Commission confirmed that the move was in accordance with the ruling of the Constitutional Court (MK). “We would like to convey that some...

Jumat , 23 Aug 2024, 10:30 WIB

Aksi Massa Geruduk Gedung DPRD Jawa Barat

Seorang massa berorasi mendukung putusan MK berlangsung di depan...

Jumat , 23 Aug 2024, 10:30 WIB

Demo Tolak Revisi UU Pilkada di DPRD Jabar Berakhir Rusuh

Kabut asap gas air mata mengepul saat aksi menolak...

Jumat , 23 Aug 2024, 10:29 WIB

KPU Bolehkan Kampanye Pilkada di Kampus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - KPU RI mengizinkan kegiatan kampanye dalam...

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat menyambangi di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Jumat , 23 Aug 2024, 05:05 WIB

RUU Pilkada Batal Disahkan, Dasco Menilai Peluang Kaesang Maju Pilgub Masih Terbuka

Pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Tasikmalaya melakukan aksi teatrikal tidur terlentang di jalan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (22/8/2024). Aksi tidur terlentang yang menutup jalan itu sebagai bentuk penolakan revisi UU Pilkada oleh DPR.

Kamis , 22 Aug 2024, 23:59 WIB

In Picture: Aksi Tolak Pengesahan Revisi UU Pilkada di Sejumlah Daerah

Massa aksi dari berbagai elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di kawasan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi. Aksi tersebut berlangsung hingga pukul 19.00 WIB sebelum dibubarkan personel Kepolisian.

Kamis , 22 Aug 2024, 20:35 WIB

In Picture: Aksi Tolak Revisi UU Pilkada di Depan DPR Berakhir Ricuh

Sejumlah massa aksi terlibat bentrokan dengan aparat saat berunjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Demo tersebut berakhir ricuh, polisi terus berjaga dan sempat meluncurkan semprotan water canon kepada massa untuk memukul mundur kerumunan massa yang mencoba menerobos ke dalam.

Kamis , 22 Aug 2024, 20:32 WIB

Dasco: RUU Pilkada tidak Akan Disahkan Hingga Masa Pendaftaran Calon Kepala Daerah

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Kamis , 22 Aug 2024, 20:20 WIB

PDIP Minta Anies Baswedan Datang dan Sampaikan Niat untuk Diusung di Pilkada Jakarta

Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad

Kamis , 22 Aug 2024, 20:10 WIB

Dasco Bantah Berkomunikasi dengan Istana Sebelum Batalkan RUU Pilkada

Polisi berjaga saat aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi serupa juga terjadi di Semarang.

Kamis , 22 Aug 2024, 19:32 WIB

Belasan Peserta Aksi di Semarang Dilarikan ke RS

Sejumlah massa aksi saling dorong saat berunjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Pagar Gerbang Pancasila Kompleks Perlemen roboh oleh massa aksi yang menolak Revisi UU Pilkada. Aksi menolak pengesahan revisi UU Pilkada itu diikuti mahasiswa dari berbagai universitas.

Kamis , 22 Aug 2024, 19:10 WIB

Polisi Mulai Tembakkan Water Cannon ke Arah Massa Aksi di Gedung DPR

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dan Lodewijk F. Paulus saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Paripurna yang beragendakan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tersebut ditunda karena jumlah kehadiran anggota DPR tidak kuorum.

Kamis , 22 Aug 2024, 19:05 WIB

BREAKING NEWS: DPR Pastikan RUU Pilkada Batal, Pilkada 2024 Mengacu pada Putusan MK

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas (kanan) menyaksikan sejumlah perwakilan fraksi menandatangani naskah persetujuan RUU Pilkada dalam rapat pengambilan keputusan pembahasan RUU Pilkada antara Baleg DPR dengan Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). Badan Legislasi DPR mengesahkan Revisi Undang - Undang (RUU) Pilkada dibawa ke rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU, dimana sebanyak delapan Fraksi DPR menyetujui RUU Pilkada dan hanya Fraksi PDI Perjuangan yang tak sependapat RUU tersebut dibawa ke Rapat Paripurna.

Kamis , 22 Aug 2024, 18:35 WIB

Pakar: Putusan MK tidak Bisa Dianulir, KPU Harus Gunakan Sebagai Landasan Hukum di Pilkada

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dan Lodewijk F. Paulus bersiap meninggalkan lokasi setelah Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I 2024-2025 diputuskan untuk ditunda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Paripurna yang beragendakan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tersebut ditunda karena jumlah kehadiran anggota DPR tidak kuorum.

Kamis , 22 Aug 2024, 18:10 WIB

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco: Pengesahan RUU Pilkada Batal, yang Berlaku Putusan MK

Kamis , 22 Aug 2024, 17:39 WIB

In Picture: Pagar Gerbang Pancasila DPR Roboh Imbas Aksi Tolak Revisi UU Pilkada

Sejumlah pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi.

In Picture: Aksi Tolak Revisi UU Pilkada di DPR, Artis dan Komika Turut Serta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi. Dalam aksi itu terlihat artis Reza Rahardian dan sejumlah komika turut...

Kamis , 22 Aug 2024, 15:11 WIB

Pagar Gedung DPR Dirobohkan, Massa Aksi Tolak RUU Pilkada Coba Masuk ke Kompleks Parlemen

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah).

Kamis , 22 Aug 2024, 14:35 WIB

MK: Putusan 60 dan 70 Tahun 2024 Berlaku Meski DPR tak Revisi UU Pilkada

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Kamis , 22 Aug 2024, 13:36 WIB

MK: Putusan 60 dan 70 Sah Jadi Acuan Pendaftaran Calon Kepala Daerah

Gedung DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Ilustrasi)

Kamis , 22 Aug 2024, 11:44 WIB

Ratusan Mahasiswa BEM Kema Unpad Demo di Gedung DPR Tolak Revisi RUU Pilkada

Kamis , 22 Aug 2024, 09:58 WIB

‘Jogja Memanggil’ di Malioboro Tolak Revisi UU Pilkada DPR yang Abaikan Putusan MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang pendahuluan pengujian materiil Undang-Undang tentang Pemilihan Umum di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (7/8/2024). Direktur Eksekutif Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) Hadar Nafis Gumay dan pegiat kepemiluan Titi Anggraini menggugat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu perihal ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menguji konstitusionalitas pasal tersebut karena dianggap tidak memberikan keadilan bagi partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di parlemen.

Kamis , 22 Aug 2024, 09:07 WIB

Kedudukan Putusan MK dalam Pembahasan RUU tentang Pilkada

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (21/2).

Kamis , 22 Aug 2024, 07:57 WIB

Revisi UU Pilkada, Baleg Klaim Sudah Kerja Sesuai Konstitusi

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas (kanan) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (keempat kanan), bersama Wakil Ketua Badan Legislasi DPR yang juga pimpinan rapat Achmad Baidowi (kedua kanan), dan perwakilan fraksi yang menyetujui RUU melambaikan tangan usai menandatangani naksah persetujuan RUU Pilkada dalam rapat pengambilan keputusan pembahasan RUU Pilkada antara Baleg DPR dengan Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). Badan Legislasi DPR mengesahkan Revisi Undang - Undang (RUU) Pilkada dibawa ke rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU, dimana sebanyak delapan Fraksi DPR menyetujui RUU Pilkada dan hanya Fraksi PDI Perjuangan yang tak sependapat RUU tersebut dibawa ke Rapat Paripurna.

Kamis , 22 Aug 2024, 07:40 WIB

Revisi RUU Pilkada Dinilai Jadi Praktik Pembegalan Demokrasi

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat diwawancara di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Kamis , 22 Aug 2024, 07:10 WIB

Cak Imin Ngaku tak Tahu Ada Rapat Baleg Bahas UU PIlkada, Kaget Tiba-Tiba Ada Paripurna

Pejalan kaki melintas didekat spanduk Kaesang 2024-2029 di Kawasan Mampang, Jakarta, Jumat (9/8/2024). Spanduk bertuliskan Kaesang 2024-2029 bermunculan di beberapa beberapa titik sudut Jakarta. Spanduk ini pun dikaitkan sebagai bentuk dukungan kepada Kaesang untuk maju dalam kontestasi pilgub Jakarta 2024. Nama Kaesang pun disebut-sebut berpotensi menjadi pasangan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta mendatang.

Kamis , 22 Aug 2024, 06:52 WIB

Siapa Diuntungkan dari Revisi UU Pilkada dan Pembangkangan Putusan MK, Ini Kata Pengamat

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin.

Rabu , 21 Aug 2024, 16:52 WIB

PDIP Ungkap Kejanggalan RUU Pilkada, antara Draf Dibagikan dan yang Ditayangkan Beda

Rabu , 21 Aug 2024, 13:57 WIB

Kelompok Akademisi dan Masyarakat Sipil Desak DPR Hentikan Pembahasan RUU Pilkada

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon (paslon) Pilkada Serentak 2024.

Rabu , 21 Aug 2024, 12:36 WIB

Pakar Sebut Pembangkangan Jika DPR Ubah UU tidak Berpatokan Putusan MK, Ini Konsekuensinya

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung

Selasa , 12 Mar 2024, 07:55 WIB

Ketua Komisi II Tetap Dorong Revisi UU Pilkada

Selasa , 05 Mar 2024, 16:58 WIB

Baleg DPR RI: Rencana Percepatan Pilkada Gugur

Selasa , 05 Mar 2024, 15:40 WIB

Baleg: Revisi UU Pilkada untuk Percepatan Jadwal Otomatis Gugur

Pilkada Serentak. Ilustrasi. Fraksi PKB menolak rencana percepatan pelaksanaan Pilkada 2024 jadi September.

Fraksi PKB Tolak Percepatan Pilkada 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR menolak wacana percepatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dari November ke September lewat revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada). Percepatan tersebut dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas."Kami ingin mengklarifikasi kesimpulan dari pimpinan DPR yang menyatakan...

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya ketika diwawancarai wartawan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2023). Willy menyebut, partainya akan mengajukan praperadilan atas status tersangka yang melekat pada Menkominfo nonaktif Johhny Plate.

Selasa , 21 Nov 2023, 16:40 WIB