#ruu-haluan-ideologi-pancasila

Kamis , 02 Jul 2020, 16:28 WIB

Fraksi PKS Minta RUU HIP Dikeluarkan dari Prolegnas 2020

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI meminta Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah untuk mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dikeluarkan dari daftar Program...

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly

Kamis , 02 Jul 2020, 13:47 WIB

Alasan Pemerintah Belum Respons DPR Soal RUU HIP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengungkapkan alasan pemerintah belum merespons desakan sejumlah fraksi di DPR yang meminta agar Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dibatalkan. Yasonna mengaku pemerintah sedang mengkaji perkembangan yang ada sebelum merespons DPR. "Menurut undang-undang, pemerintah mempunyai waktu 60 hari dari usul DPR, merespons DPR. Tentunya respons apa yg terjadi di sana,...

Senin , 29 Jun 2020, 21:27 WIB

PDIP: Jangan Adu Domba Umat Islam dengan Kelompok Nasionalis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen...

Senin , 29 Jun 2020, 18:45 WIB

Median: 35,9 Persen Publik Nilai RUU HIP Bangkitkan Komunis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Media Survei Nasional (Median) merilis...

Senin , 29 Jun 2020, 13:22 WIB

PKB: Usulan Ubah Nama RUU HIP tidak akan Selesaikan Masalah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Kebangkitan...

Sabtu , 27 Jun 2020, 20:39 WIB

Wakil Ketua MPR: Pancasila Sudah Final

Ketua MPN Pemuda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosoemarno (Kanan)

Kamis , 25 Jun 2020, 23:42 WIB

Ketua Pemuda Pancasila Minta Tolak RUU HIP

Kamis , 25 Jun 2020, 01:48 WIB

Kontroversi RUU HIP di Tengah Pandemi Covid-19

Rabu , 24 Jun 2020, 18:31 WIB

Ikatan Alumni Libya Indonesia Tolak RUU HIP

Rabu , 24 Jun 2020, 17:53 WIB

Temui Aliansi Antikomunis, DPR Janji Setop RUU HIP

Ilustrasi Pancasila. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dinilai akan memberi Implikasi terhadap sistem pengujian peraturan perundang-undangan (PUU).

Selasa , 23 Jun 2020, 16:57 WIB

RUU HIP Sebabkan Kerancuan Pengujian Undang-Undang

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowomengkritik fraksi di DPR yang cuci tangan dari kesalahan menyetujui RUU HIP masuk program legislasi nasional. Foto Dradjad Wiboeo. (ilustras)

Sabtu , 20 Jun 2020, 12:31 WIB

Dradjad: Faktanya Semua Partai DPR Loloskan Ekasila RUU HIP

Jumat , 19 Jun 2020, 11:18 WIB

MPR: RUU HIP Sensitif, Perlu Kehati-hatian Membahasnya

Kamis , 18 Jun 2020, 14:33 WIB

Presiden PKS Jelaskan Penolakan RUU HIP

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani

Rabu , 17 Jun 2020, 18:52 WIB

RUU HIP, Pemerintah Kembali Diminta Sampaikan Sikap Resmi

Rabu , 17 Jun 2020, 17:07 WIB

Persis Sambut Gembira Penundaan RUU HIP

Rabu , 17 Jun 2020, 13:30 WIB

PGI Tanggapi Polemik RUU HIP

DPR Dahulukan Suara Publik Soal RUU HIP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI mendahulukan suara publik terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Khususnya, setelah adanya banyak penolakan dari berbagai pihak dalam beberapa waktu terakhir. "Kami memang mendahulukan suara publik yang tentunya kami ingin dengar, sebelum kemudian lanjut ke pembahasan dan lain-lain," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu...

Selasa , 16 Jun 2020, 17:14 WIB

PAN Sambut Baik Keputusan Pemerintah Tunda RUU HIP

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, saat konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (16/6).

Selasa , 16 Jun 2020, 17:10 WIB

Yasonna: Masyarakat Bisa Duduk Tenang Soal RUU HIP

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.

Selasa , 16 Jun 2020, 16:27 WIB

Pemerintah Sebut Rumusan Pancasila 18 Agustus 1945 yang Sah

Selasa , 16 Jun 2020, 16:20 WIB

Baleg: Tidak Ada Pembahasan Lebih Lanjut Soal RUU HIP

Selasa , 16 Jun 2020, 15:03 WIB

Syarief Hasan Minta Pembahasan RUU HIP tak Dilanjutkan

Anggota Komisi III yang juga Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan

Selasa , 16 Jun 2020, 14:00 WIB

Ini Alasan Fraksi Demokrat Tolak RUU HIP

Selasa , 16 Jun 2020, 13:53 WIB

Fadli Zon Ungkap Lima Alasan RUU HIP Harus Dicabut

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu

Selasa , 16 Jun 2020, 12:38 WIB

Muhammadiyah Khawatir RUU HIP Turunkan Kedudukan Pancasila

UAS Heran RUU HIP Diusulkan Saat Suasana Sedang Genting. Foto: Ustadz Abdul Somad

Selasa , 16 Jun 2020, 06:47 WIB

UAS: Mengapa RUU HIP Diusulkan Saat Suasana Sedang Genting?

Selasa , 16 Jun 2020, 06:46 WIB

UAS: Kita Semua Mesti Menolak RUU HIP

Senin , 15 Jun 2020, 18:52 WIB

Senator: Ideologi Pancasila Sudah Jelas Tinggal Amalkan Saja

Sejumlah dosen dan mahasiswa memegang potongan kertas yang membentuk bendera Indonesia saat Proklamator Motion Pixel Art pada peringatan HUT ke-70 Kemerdekaan RI.

Senin , 15 Jun 2020, 17:22 WIB

'Pemerintah Tetap Menolak Ideologi Komunisme'

Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay

Senin , 15 Jun 2020, 14:43 WIB

Fraksi PAN Minta Pembahasan RUU HIP Dikaji Ulang

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti

Senin , 15 Jun 2020, 13:45 WIB

PP Muhammadiyah: Pembahasan RUU HIP Harus Dihentikan

M. Ilham Akbar, Manajemen Talenta DPP KNPI

Senin , 15 Jun 2020, 12:09 WIB

Pancasila, Ide Brilian Para Pendiri Bangsa

Ahad , 14 Jun 2020, 22:17 WIB

Politikus PKB Minta RUU HIP Dikoreksi Ulang

Anggota Komisi satu DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, Syaifullah Tamliha

Legislator: TAP MPRS Pelarangan PKI Bersifat Final

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha menilai Keberadaan Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan ajaran Komunisme/Marxism di seluruh wilayah Indonesia telah bersifat final sebagai Tap MPR yang wajib dipertahankan. Sebagai Pimpinan Badan Sosialisasi MPR RI, ia mengaku telah mempelajari secara seksama risalah sidang MPR tanggal 7 Agustus 2003 sebelum...

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini

Ahad , 14 Jun 2020, 14:04 WIB