#sistem-pemilu

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini

Senin , 25 Jan 2021, 17:13 WIB

Perludem Nilai UU Pemilu Belum Atur Semua Sistem Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilu saat ini belum secara menyeluruh mengatur perihal pemilihan umum....

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati

Selasa , 22 Dec 2020, 07:06 WIB

Perludem: Lakukan Kajian Teknis Sebelum Pilih Sistem Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan pentingnya kajian dan teknis detail penyelenggaraan pemilihan umum sebelum menjatuhkan pilihan pada salah satu sistem pemilu yang akan dipakai. Hal itu sebagai bahan pemikiran menata ulang desain sistem pemilu dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu. "Terkadang (teknis penyelenggaraan) kita lupa diskusikan, seperti berbicara soal tata kelola, manajemen penyelenggaraan pemilu. Itu kan orang selalu...

Jumat , 13 Nov 2020, 17:43 WIB

PAN Tetap Ingin Ambang Batas Parlemen 4 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional...

Selasa , 07 Jul 2020, 21:28 WIB

Parliamentary Threshold Harus Dibahas Bersama Sistem Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PKB DPR RI Yanuar Prihatin...

Senin , 08 Jun 2020, 14:21 WIB

Fraksi Gerindra Cenderung Dukung Sistem Proporsional Terbuka

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Gerindra,...

Pemilu (ilustrasi). Presidential threshold sebaiknya diturunkan dari 20 persen agar kontestasi politik antara dua pasangan calon saja tidak terus terjadi.

Ahad , 07 Jun 2020, 18:23 WIB

Peneliti LIPI Usul Ambang Batas Presiden Diturunkan

Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes (kiri)

Ahad , 08 Dec 2019, 18:07 WIB

CSIS: Biaya Politik Tinggi karena Marak Mahar Politik

Kamis , 25 Apr 2019, 20:07 WIB

Ketua DPR Dorong Pilpres dan Pileg Digelar Terpisah

Warga memasukan surat suara ke kotak suara. (Ilustrasi)

Jumat , 14 Jul 2017, 21:48 WIB

Ini Penjelasan Kuota Hare dan Sainte Lague

Rabu , 24 May 2017, 17:18 WIB

Pansus Pemilu Baru Putuskan Tiga Isu Krusial

Rabu , 24 May 2017, 12:14 WIB

Ini Lima Materi Krusial RUU Pemilu yang Belum Diputuskan

Jumat , 28 Apr 2017, 07:30 WIB

Mantan Komisioner KPU Sarankan Pemilu 2019 Sistem Proporsional Terbuka

Sabtu , 21 Jan 2017, 12:41 WIB

Akademisi: Sistem Pemilu tidak Mengubah Perilaku Politikus

Rabu , 18 Jan 2017, 13:25 WIB

Mahfud MD: Sistem Pemilu Tertutup Sangat Mungkin Diberlakukan

Jumat , 13 Jan 2017, 10:39 WIB

PAN Ingin Sistem Pemilu Utamakan Prinsip Demokrasi

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi

Ahad , 08 Jan 2017, 03:45 WIB

PAN Tolak Sistem Pemilihan Tertutup Usulan Pemerintah

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juli Ardiantoro, serta Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis (dari kiri) berfoto bersama saat penandatanganan keputusan bersama di Jakarta, Jumat (11/11).

Sabtu , 19 Nov 2016, 20:31 WIB

Perludem Sarankan Perbaikan Sistem Pemilihan Caleg dalam Revisi UU Pilkada

Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani (tengah)

Gerindra Minta Pemilu Dijalankan dengan Sistem Proporsional Terbuka

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR, Ahmad Muzani meminta pemerintah konsisten menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pemilu didasarkan pada konsep suata terbanyak atau sistem proporsional terbuka."Gerindra berharap adanya konsistensi antara konsep pemerintah dengan keputusan MK," katanya di Jakarta, Rabu (26/10).Muzani menjelaskan di tahun 2009 dalam UU Pemilu konsepnya berdasarkan nomor urut lalu diajukan ke MK...

Plt Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri Bahtiar.

Senin , 25 Jul 2016, 08:36 WIB

Kemendagri: Sistem Pemilu tak Ditata Mengarah Instabilitas Presidensial

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Rabu , 17 Feb 2016, 23:13 WIB

PAN Tetap Dorong Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Jumat , 12 Feb 2016, 07:19 WIB

Respons Perludem Soal Usulan Sistem Pemilu Tertutup

Senin , 13 Oct 2014, 15:05 WIB

Pemilu Elektronik: Yang Menolak Politisi, Bukan Rakyat Gaptek

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi terkait Pemilu 2014 di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (29/4).

Sabtu , 17 May 2014, 19:54 WIB

GP Ansor Minta Sistem Pemilu Diubah

Sabtu , 17 May 2014, 01:30 WIB

Sistem Presidensial Masih Sulit Diterapkan di Indonesia

Sabtu , 26 Apr 2014, 20:15 WIB

Gerindra: Sistem Pemilu Masih Belum Ideal

Simpatisan mengibarkan bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat kampanye PPP Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (5/4). (Republika/Prayogi)

Kamis , 17 Apr 2014, 20:34 WIB

DPW PPP Minta Pemilu Kembali ke Sistem Tertutup

Senin , 24 Feb 2014, 16:51 WIB

MPR Usulkan Perubahan Sistem Pemilu Jadi Semiterbuka

Perwakilan 15 partai politik menandatangani dummy surat suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (3/12). (Republika/ Tahta Aidilla)

Jumat , 06 Dec 2013, 10:30 WIB

Pemilu 2014: Persempit Peluang Kader Militan

Anggota Dewan mengikuti sidang paripurna DPR

Rabu , 20 Nov 2013, 17:25 WIB

'Sistem Pemilu Tak Berhubungan dengan Kehadiran Anggota DPR di Rapat'

Senin , 25 Feb 2013, 23:18 WIB

Dana Kampanye Pemilu 2014 Sulit Diatur

Jumat , 22 Feb 2013, 18:32 WIB

Ini Klasifikasi Caleg Menurut Pramono

Kamis , 21 Feb 2013, 18:10 WIB

Pramono Anung Usulkan Sistem Gabungan Proporsional Terbuka

Sabtu , 28 Apr 2012, 16:54 WIB

Kuala Lumpur Digoyang Unjuk Rasa Terbesar

Jumat , 13 Apr 2012, 13:35 WIB

DPR Buruk, Proporsional Terbuka Disalahkan

Pansus DPR: Lobi RUU Pemilu Bakal Sulit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu di DPR, Taufiq Hidayat, mengatakan tambahan masa sidang sepekan yang diberikan DPR diharapkan dapat memberikan solusi terkait empat isu krusial yang selama ini mengganjal penyelesaian RUU Pemilu. Meskipun melihat pembahasan hingga saat ini, ia melihat lobi akan sulit untuk dilakukan. Sehingga, penyelesaian akan dilakukan secara voting. ‘’Dari gambaran rapat konsultasi dengan...

Selasa , 13 Mar 2012, 20:49 WIB