#sistem-pemilu

Tangkapan layar Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, dalam diskusi bertajuk

Selasa , 17 Jan 2023, 14:37 WIB

Denny Indrayana: Koalisi Merupakan Keniscayaan dalam Sistem Presidensial Multi Partai

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, menilai koalisi merupakan suatu keniscayaan dalam sistem presidensial yang multi partai. Mengutip buku 'The Coalitional Presidency', Denny mengungkapkan ada tiga...

Tangkapan layar Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, dalam diskusi bertajuk Koalisi, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensial Multi Partai secara daring, Selasa (17/1/2023).

Selasa , 17 Jan 2023, 14:34 WIB

Denny Indrayana: Pilihan Sistem Pemilu Tergantung Kondisi Masyarakat

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, menilai sistem pemilu sangat variatif. Namun menurutnya pilihan sistem pemilu akan tergantung kondisi Masyarakat. "Pilihan sistem pemilu akan tergantung kondisi masyarakat, bagaimana masyarakatnya, bagaimana pendidikannya, bagaimana kesiapannya," kata Denny dalam diskusi bertajuk 'Koalisi, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensial Multi Partai', secara daring, Selasa (17/1/2023). Menurut Denny seharusnya sistem pemilu di Indonesia...

Senin , 16 Jan 2023, 14:37 WIB

Mahfud MD: MK tidak Atur Sistem Pemilu Terbuka atau Tertutup

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan...

Senin , 16 Jan 2023, 14:31 WIB

Mahfud Sebut MK tak Bisa Atur Sistem Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan...

Jumat , 13 Jan 2023, 20:16 WIB

PBB Sejalan dengan PDIP Dukung Proporsional Tertutup, Ini Alasan Yusril

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Bulan Bintang (PBB) mendukung pemilihan...

Fraksi PAN menyebut masyarakat lebih memilih sistem pemilu berdasarkan proporsional terbuka dibanding nomor urut. Foto ilustrasi pencoblosan surat suara.

Kamis , 12 Jan 2023, 11:25 WIB

Mayoritas Publik Disebut tak Mau Sistem Nomor Urut

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia (tengah) bersama pimpinan delapan fraksi memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Sebanyak delapan fraksi DPR yaitu Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan PAN menolak sistem proposional tertutup dan akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia ke arah yang lebih maju.

Kamis , 12 Jan 2023, 00:55 WIB

RDP Komisi II DPR: KPU Komitmen Gelar Pemilu Proporsional Terbuka

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Ibnu Mahmud Bilalludin, menyebut dalam demokrasi tidak boleh 'menang-menangan'. Foto ilustrasi Rakernas Partai Amanat Nasional (PAN).'

Selasa , 10 Jan 2023, 19:12 WIB

Soal Proporsional Tertutup, DPR PAN: Demokrasi Jangan Menang-Menangan

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin).

Selasa , 10 Jan 2023, 16:45 WIB

Pimpinan DPR: Usulan Proporsional Tertutup Bahayakan Demokrasi

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla saat menghadiri Sidang Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-25 Universitas Paramadina, Selasa (10/1/2023).

Selasa , 10 Jan 2023, 11:59 WIB

JK Ungkap Mengapa Sistem Proporsional Terbuka Lebih Baik

Senin , 09 Jan 2023, 06:05 WIB

Zulhas Tegaskan PAN Menolak Sistem Proporsional Tertutup

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (tengah).

Ahad , 08 Jan 2023, 17:02 WIB

PDIP Hormati Sikap 8 Parpol Tolak Proporsional Tertutup

Kamis , 05 Jan 2023, 18:10 WIB

Sistem Proporsional Terbuka Dinilai Hadirkan Praktik Pasar Bebas dan Individualis

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy

Kamis , 05 Jan 2023, 00:32 WIB

Tegas! Gus Yahya Sebut Sistem Proporsional Tertutup Jauhkan Pemilih dengan Caleg

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memimpin jalannya Penutupan Rakernas II PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Rabu , 04 Jan 2023, 21:09 WIB

PDIP Dinilai Konsisten Gelar Sekolah Partai bagi Kader

Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan menolak gugatan atas sistem proporsional terbuka. Foto ilustrasi hakim MK bersidang.

Rabu , 04 Jan 2023, 16:57 WIB

PAN Berharap MK Tolak Gugatan Proporsional Terbuka

Sistem proporsional dalam pemilu saat ini tengah menjadi polemik. (ilustrasi)

Rabu , 04 Jan 2023, 14:52 WIB

Ramai-Ramai Ingatkan MK Soal Sistem Memilih Caleg untuk Pemilu 2024

PB PMII Soroti Kekurangan Undang-Undang Pemilu, Terutama Sanksi Parpol

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG— Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyoroti sejumlah kekurangan pada Undang Undang Pemilu yang mengatur sanksi pidana kepada Partai Politik (Parpol) seperti perbuatan pencatutan nama anggota penyelenggara baik Bawaslu dan KPU oleh sejumlah parpol nakal. "UU Pemilu dinilai tak berdaya dalam memberikan sanksi kepada parpol atas perbuatan pencatutan oleh parpol yang terdeteksi Sipol," kata Koordinator Nasional Pemantau...

Kamis , 04 Nov 2021, 09:56 WIB

Kampanye dan Penjelasan Sistem Pemilu DPR, DPD, & DPRD.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini

Senin , 25 Jan 2021, 17:13 WIB

Perludem Nilai UU Pemilu Belum Atur Semua Sistem Pemilu

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati

Selasa , 22 Dec 2020, 07:06 WIB

Perludem: Lakukan Kajian Teknis Sebelum Pilih Sistem Pemilu

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi tak setuju dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 7 persen.

Jumat , 13 Nov 2020, 17:43 WIB

PAN Tetap Ingin Ambang Batas Parlemen 4 Persen

Anggota Komisi II dari Fraksi PKB DPR, Yanuar Prihatin.

Selasa , 07 Jul 2020, 21:28 WIB

Parliamentary Threshold Harus Dibahas Bersama Sistem Pemilu

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid

Senin , 08 Jun 2020, 14:21 WIB

Fraksi Gerindra Cenderung Dukung Sistem Proporsional Terbuka

Pemilu (ilustrasi). Presidential threshold sebaiknya diturunkan dari 20 persen agar kontestasi politik antara dua pasangan calon saja tidak terus terjadi.

Ahad , 07 Jun 2020, 18:23 WIB

Peneliti LIPI Usul Ambang Batas Presiden Diturunkan

Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes (kiri)

Ahad , 08 Dec 2019, 18:07 WIB

CSIS: Biaya Politik Tinggi karena Marak Mahar Politik

Kamis , 25 Apr 2019, 20:07 WIB

Ketua DPR Dorong Pilpres dan Pileg Digelar Terpisah

Warga memasukan surat suara ke kotak suara. (Ilustrasi)

Jumat , 14 Jul 2017, 21:48 WIB

Ini Penjelasan Kuota Hare dan Sainte Lague

Rabu , 24 May 2017, 17:18 WIB

Pansus Pemilu Baru Putuskan Tiga Isu Krusial

Rabu , 24 May 2017, 12:14 WIB

Ini Lima Materi Krusial RUU Pemilu yang Belum Diputuskan

Jumat , 28 Apr 2017, 07:30 WIB

Mantan Komisioner KPU Sarankan Pemilu 2019 Sistem Proporsional Terbuka

Sabtu , 21 Jan 2017, 12:41 WIB

Akademisi: Sistem Pemilu tidak Mengubah Perilaku Politikus

Rabu , 18 Jan 2017, 13:25 WIB

Mahfud MD: Sistem Pemilu Tertutup Sangat Mungkin Diberlakukan

Jumat , 13 Jan 2017, 10:39 WIB

PAN Ingin Sistem Pemilu Utamakan Prinsip Demokrasi

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juli Ardiantoro, serta Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis (dari kiri) berfoto bersama saat penandatanganan keputusan bersama di Jakarta, Jumat (11/11).

Perludem Sarankan Perbaikan Sistem Pemilihan Caleg dalam Revisi UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Pratama, mengatakan poin sistem pemilihan calon legislatif (caleg) harus diperbaiki dalam pembahasan revisi UU Pilkada mendatang. Perludem menyarankan sistem pemilihan caleg dilakukan secara proporsional dan terbuka. "Kami sarankan caleg dipilih berdasarkan musyawarah parpol. Kandidat caleg sebaiknya dipilih berdasarkan masukan dari kader parpol. Jangan hanya mementingkan pendapat kalangan elit parpol...

Jumat , 18 Nov 2016, 13:36 WIB