Buruh  (ilustrasi)

Kamis , 25 Nov 2021, 08:27 WIB

UMP DIY Tuai Kekecewaan Buruh

Sejumlah buruh mengikuti aksi mogok kerja  (ilustrasi)

Rabu , 24 Nov 2021, 01:17 WIB

Upah Minimum Kabupaten Tangerang Naik 10 Persen

UMK Sukabumi 2022 Diusulkan Naik 1.27 Persen (ilustrasi).

Selasa , 23 Nov 2021, 18:33 WIB

UMK Sukabumi 2022 Diusulkan Naik 1.27 Persen

Kota Bandung Belum Putuskan UMK Tahun 2022 (ilustrasi).

Selasa , 23 Nov 2021, 10:47 WIB

Kota Bandung Belum Putuskan UMK Tahun 2022

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya

Senin , 22 Nov 2021, 21:10 WIB

UMK Ciamis Naik tak Sampai 1 Persen

Gabungan aliansi buruh berunjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menuntut kenaikan upah (ilustrasi)

Ahad , 21 Nov 2021, 12:31 WIB

UMK Bogor Raya Masih dalam Tahap Pembahasan

UMK Yogyakarta 2022 Naik 4,08 Persen Idealkah? (ilustrasi).

Jumat , 19 Nov 2021, 19:56 WIB

UMK Yogyakarta 2022 Naik 4,08 Persen, Idealkah?

Sejumlah buruh melakukan konvoi menuju Kantor Pemerintahan Kota Tangerang saat aksi di Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten, Kamis (18/11/2021). Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) pada tahun 2022 sebesar 13,5 persen.

Kamis , 18 Nov 2021, 22:40 WIB

In Picture: Aksi Buruh di Kantor Pemkot Tangerang

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menginginkan solusi jalan tengah untuk mengatasi tuntutan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. Ilustrasi Upah

Anggota DPR: Cari Jalan Tengah Terkait Upah Minimum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menginginkan solusi jalan tengah untuk mengatasi tuntutan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. "Harus ada jalan tengah antara tuntutan buruh, kepentingan pengusaha/perusahaan serta kondisi ekonomi di masa COVID-19," kata Netty Prasetiyani dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (30/10). Netty mengemukakan, kenaikan upah tersebut juga dinilai penting untuk...

BPJPH Jelaskan Syarat UMK Dapat Fasilitas Sertifikasi Halal. Foto: Plt Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Mastuki mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6). Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja dan program tahun 2021 serta isu-isu aktual.Prayogi/Republika

BPJPH Jelaskan Syarat UMK Dapat Fasilitas Sertifikasi Halal

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis atau tidak dikenakan biaya kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Hanya saja sesuai PMK Nomor 57 Tahun 2021, pada pasal 5 tertulis, UMK yang mendapatkan fasilitas itu harus memenuhi kriteria bisa melakukan pernyataan halal atau self declare.  "Misalnya bahan yang digunakan untuk produk sudah jelas halal. Misal bahan dari alam, positive...