#uu-cipta-kerja

Senin , 19 Apr 2021, 14:07 WIB

Ini Kerugian Konstitusional Buruh Akibat UU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemohon pengujian formal dan materiel Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melalui kuasa hukumnya Harris Manalu menyampaikan...

Selasa , 13 Apr 2021, 08:00 WIB

Jokowi Pamer UU Cipta Kerja di Depan Angela Merkel

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan keberhasilannya dalam mengesahkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di hadapan Kanselir Jerman Angela Merkel. Kedua pemimpin negara memang berada dalam satu forum yang sama, yakni pembukaan Hannover Messe 2021. Indonesia terpilih sebagai official country partner atau negara mitra dalam pameran dagang terbesar dunia tersebut. UU Cipta Kerja disebut Jokowi sebagai salah satu usaha pemerintah...

Selasa , 30 Mar 2021, 20:06 WIB

UNS Anggap Omnibus Law Hapus Tumpang Tindih Pusat dan Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan pemerintah yang memberlakukan Undang-Undang Nomor...

Senin , 29 Mar 2021, 15:26 WIB

Ini Lima Peraturan Kominfo Turunan dari UU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saat ini...

Senin , 29 Mar 2021, 14:52 WIB

Susun Turunan UU Cipta Kerja, Kominfo Harapkan Masukan Warga

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika mengharapkan masukan masyarakat...

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam pertemuan terkait pengaturan pengelolaan Perhutanan Sosial khususnya untuk Pulau Jawa

Rabu , 10 Mar 2021, 11:28 WIB

KLHK Formulasikan Aturan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Jumat , 26 Feb 2021, 18:38 WIB

Kartu Prakerja dan UU Ciptaker Dinilai Saling Melengkapi

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal

Kamis , 25 Feb 2021, 15:01 WIB

Ini Respons KSPI Soal Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Pemerintah telah menerbitkan 51 peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang telah diundangkan pada 2 Februari 2021. Adapun 51 peraturan pelaksana tersebut terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

Kamis , 25 Feb 2021, 09:00 WIB

Sistem OSS Berbasis akan Diimplementasikan pada Juli

Massa buruh demo menolak pengesahan UU Cipta Kerja.

Senin , 22 Feb 2021, 16:29 WIB

PP 34 Ciptaker, TKA Dilarang Bekerja di Bagian Personalia

Senin , 22 Feb 2021, 16:17 WIB

PP 35 Turunan UU Cipta Kerja Segera Diimplementasikan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly (kiri)

Senin , 22 Feb 2021, 15:01 WIB

Yasonna: Tak Perlu Akta Notaris Dirikan PT

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban

Senin , 22 Feb 2021, 13:25 WIB

KSBSI Bakal Soroti 4 Hal dalam Aturan Turunan UU Ciptaker

Senin , 22 Feb 2021, 12:31 WIB

Gekanas: Aturan Turunan tak Lebih Baik dari UU Ciptaker

Ahad , 21 Feb 2021, 15:39 WIB

Aturan Baru Skema Perhitungan Upah per Jam untuk Pekerja

Ahad , 21 Feb 2021, 15:09 WIB

49 Aturan Turunan UU Ciptaker Dorong Pemulihan Ekonomi

Jumat , 19 Feb 2021, 03:34 WIB

IPB University Temukan 12 Potensi Resiko pada UU Cipta Kerja

Pekerja menata produk ekonomi kreatif di Krisna Oleh-Oleh Bali, Kuta, Badung, Bali, Sabtu (30/1/2021). Industri di sektor ekonomi kreatif seperti toko yang memasarkan oleh-oleh khas daerah diharapkan dapat menggeliatkan UMKM, menciptakan lapangan kerja dan bisa meningkatkan nilai tambah dari sektor pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19.

Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja, Angin Segar Bagi UMKM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Meski Sempat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, Undang – undang Omnibuslaw atau Cipta Kerja (UU CK) khususnya klaster perpajakan dinilai memberikan angin segar, meringankan beban sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sekaligus juga dapat mendukung pengembangan dunia usaha di tanah air. Salah satu peraturan yang dianggap cukup membantu UMKM dan pengembangan usaha itu adalah peraturan yang menyebutkan, ...

Ahad , 31 Jan 2021, 18:34 WIB

Pemerintah Kebut Penyelesaian Aturan Turunan UU Ciptaker

Pekerja melayani pengunjung di Krisna Oleh-Oleh Bali, Kuta, Badung, Bali, Sabtu (30/1/2021). Industri di sektor ekonomi kreatif seperti toko yang memasarkan oleh-oleh khas daerah diharapkan dapat menggeliatkan UMKM, menciptakan lapangan kerja dan bisa meningkatkan nilai tambah dari sektor pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19.

Ahad , 31 Jan 2021, 13:15 WIB

PP UU Cipta Kerja Buka Lapangan Kerja Hingga Usaha

Aliansi BEM se-Sumatra Selatan berdemo menolak UU Omnibus Law di Simpang Lima DPRD Provinsi Sumatra Selatan, Kota Palembang, Rabu (7/10/2020).

Kamis , 28 Jan 2021, 14:20 WIB

Demo Omnibus Law di Palembang, 5 Mahasiswa Divonis 10 Bulan

Kamis , 28 Jan 2021, 03:30 WIB

Legislator Nilai Pemerintah Tak Obral Izin Pengolahan Lahan

Rabu , 27 Jan 2021, 14:42 WIB

Pemerintah Buka 1.700 Bidang Usaha untuk Investasi

Selasa , 26 Jan 2021, 12:05 WIB

Aturan Pelaksana UU Ciptaker Ditambah Jadi 52 Regulasi

Pengunjung mencari informasi mengenai sistem pelayanan perizinan berusaha teringrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah membuat aplikasi OSS versi baru.

Senin , 25 Jan 2021, 17:32 WIB

BKPM Siapkan Aplikasi OSS Versi Baru

Senin , 11 Jan 2021, 17:30 WIB

Kemenaker Sudah Selesaikan 3 RPP Turunan UU Ciptaker

Kamis , 07 Jan 2021, 12:47 WIB

HIPMI Bocorkan Kunci Sukses Terserapnya Bonus Demografi

Rabu , 06 Jan 2021, 17:34 WIB

Guru Besar IPB: Reformasi Benang Kusut Regulasi Perizinan

Pelaku UMKM mempersiapkan produk yang dipamerkan, (ilustrasi).

Senin , 04 Jan 2021, 19:15 WIB

Kemenkop Pastikan UU Ciptaker Beri Kemudahan Bagi KUMKM

Perajin membuat perabot rumah tangga berbahan alumunium dan seng di Pasar Kabangan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (2/1/2021). Pemerintah melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021 dengan mengalokasikan dana untuk UMKM mencapai Rp48,8 triliun dan intensif usaha sebesar Rp20,4 triliun dari total Rp372,3 triliun.

Sabtu , 02 Jan 2021, 23:59 WIB

Akademisi: UU Cipta Kerja Beri Harapan Pemulihan Ekonomi

Sabtu , 02 Jan 2021, 11:00 WIB

Akademisi Ini Optimistis Ekonomi Nasional Pulih di 2021

Usaha informal (ilustrasi). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menargetkan program guna mendorong transformasi usaha informal ke formal. Usaha mikro informal ini ditunjukkan dengan ciri, yakni modal kecil, tidak berijin, peralatan sederhana, tanpa pembukuan, tidak membayar pajak, pemasaran terbatas dan dikelola sedikit orang serta tidak terhubung dengan regulasi.

Kamis , 31 Dec 2020, 23:58 WIB

Kemenkop Dorong Transformasi Usaha Informal ke Formal

Selasa , 29 Dec 2020, 17:57 WIB

Menjaga RPP UU Ciptaker, Kawal Menguatnya Ekonomi Rakyat

Ilustrasi Teknologi. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) mewajibkan investor asing melakukan alih atau transfer teknologi kepada pekerja Indonesia.

Selasa , 29 Dec 2020, 09:23 WIB

Omnibus Law Ciptaker Wajibkan Investor Asing Alih Teknologi

Ilustrasi Omnibus Law UU Cipta Kerja. Akademisi UIN Walisongo Semarang M Harun menilai aturan pesangon dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menguntungkan pekerja maupun pengusaha.

'Aturan Pesangon UU Ciptaker Untungkan Pekerja-Pengusaha'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akademisi UIN Walisongo Semarang M Harun menilai aturan pesangon dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menguntungkan pekerja maupun pengusaha. "Perbandingan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja tentang uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja ternyata tidak ada kelompok yang dirugikan atau sama-sama diuntungkan," kata M Harun dalam keterangan tertulis yang diterima di...

Rabu , 23 Dec 2020, 14:47 WIB