#uu-jph

Direkur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah (kiri) bersama Wakil Ketua Gapmmi Rachmad Hidayat menjadi narasumber pada acara refleksi akhir tahun dab bedah buku

Rabu , 03 Jul 2019, 15:59 WIB

Soal Sertifikasi Halal, Pemerintah Diminta Beri Subsidi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, menyarankan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada para pengusaha besar maupun UMKM, dalam mendapatkan sertifikat halal. Menurut dia, ini harus...

Rabu , 26 Jun 2019, 22:02 WIB

Muhammadiyah Nilai Pengawasan Obat Halal Perlu Ditingkatkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menilai pengawasan yang lemah khususnya pada obat-obatan yang berlabel halal. Dia mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki ini, apalagi Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan mulai diterapkan pada Oktober 2019 mendatang. “Secara detail kami tidak ada data khusus untuk persentase pengawasan obat yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi kalau melihat data dari BPJPH sebesar itu, berarti ada...

Rabu , 26 Jun 2019, 16:24 WIB

Hampir 100 Persen Obat-obatan Belum Pasti Halal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa kali kontroversi vaksin yang belum...

Rabu , 26 Jun 2019, 16:07 WIB

BPJPH Gandeng BSN dan KAN Siapkan Wajib Sertifikat Halal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)...

Jumat , 17 May 2019, 22:48 WIB

Indonesia Halal Watch Dorong BPJPH Segera Beroperasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Indonesia Halal Watch mendorong percepatan Badan Penyelenggara...

Kamis , 25 Apr 2019, 21:48 WIB

BPJPH Ingatkan Pentingnya Sertifikasi Halal

Rabu , 24 Apr 2019, 19:57 WIB

17 Negara Ikuti Pelatihan Halal LPPOM MUI di Bali

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso (kanan)

Rabu , 10 Apr 2019, 19:27 WIB

BPJPH: Semua Produk per 17 Oktober Wajib Bersertifikat Halal

(Ilustrasi) Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah saat konferensi pers di Kantor Indonesia Halal Watch, Jakarta, Rabu (6/2).

Senin , 01 Apr 2019, 17:57 WIB

Ini Rekomendasi Halal Center Unair untuk BPJPH

Selasa , 26 Mar 2019, 22:50 WIB

IHW Berikan Catatan untuk Gerakan Halal yang Disorot Dunia

Ketua LPPOM MUI Lukmanul Hakim memberikan sambutan pada acara ulang tahun LPPOM MUI di Balai Kartini, Kuningan, Jakarta, Rabu (16/1).

Selasa , 26 Feb 2019, 21:57 WIB

Cikal Bakal Juleha Sudah Tercetus Sejak 2016

Pelatihan penyembelihan hewan kurban (ilustrasi)

Selasa , 26 Feb 2019, 12:45 WIB

Entitas Juru Sembelih Halal dalam UU JPH Kian Benderang

Selasa , 12 Feb 2019, 22:50 WIB

Lembaga Auditor Halal Muhammadiyah Segera Beroperasi

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan sambutan pada acara Peluncuran Seleksi Prestasi Akademik Nasional dan Ujian Masuk Perguruaan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2019 (SPAN-UM PTKIN 2019) di Jakarta, Rabu (23/1).

Rabu , 23 Jan 2019, 21:24 WIB

Menag Tegaskan Peran MUI dan LPPOM dalam Sertifikasi Halal

Warga mengisi formulir sertifikasi halal secara on-line di kantor Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Jakarta, Selasa (28/7).

Jumat , 18 Jan 2019, 21:13 WIB

UMKM di Jawa Tengah Diimbau Sertifikasi Halal, ini Alasannya

Selasa , 08 Jan 2019, 19:40 WIB

Perkuat LPPOM-MUI, Presiden Disarankan Terbiatkan Perpres

Senin , 07 Jan 2019, 13:16 WIB

Penerbitan Sertifikasi Halal Dikembalikan ke MUI Sementara

Amandemen Pasal 65 UU JPH Dinilai tidak Perlu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama, Prof Achmad Gunaryo tidak sepakat jika Pasal 65 UU JPH harus diamandemen. Menurutnya, proses penerbitan PP JPH sudah hampir selesai. "Gak perlu menurut saya diamandemen. Ini sekarang sudah mau jadi kok (PP-nya). Tinggal dua kementerian. Setelah dua menteri memberikan paraf selesai sudah, menteri perindustrian dan menteri perdagangan,"...

Kamis , 29 Nov 2018, 11:52 WIB

MUI Tetap Jalankan Wewenang Sertifikasi Halal

Wakil Direktur LPPOM MUI Pusat Osmena Gunawan (kedua kanan) menempelkan stiker sertifikasi halal di restoran siap saji Sushi Bar, Jakarta (Ilustrasi).

Kamis , 29 Nov 2018, 11:46 WIB

Alasan UU JPH Belum diterbitkan

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengatakan, pengesahan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) sudah sangat mendesak.

Kamis , 29 Nov 2018, 11:42 WIB

Dunia Usaha Desak Pemerintah Segera Terbitkan UU JPH

Kamis , 01 Nov 2018, 20:12 WIB

IHW Harap UU JPH Bawa Indonesia Pimpin Industri Halal Dunia

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah.

Ahad , 14 Oct 2018, 03:45 WIB

Politikus PKS: Kawal UU Produk Halal Hingga Turunannya

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.

Jumat , 14 Sep 2018, 20:22 WIB

Pemerintah Diminta Segera Selesaikan RPP UU JPH

Kamis , 13 Sep 2018, 19:00 WIB

BPJPH Konsisten pada Ketentua UU JPH

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah

Rabu , 12 Sep 2018, 13:04 WIB

Ikhsan: Peran UU Jaminan Produk Halal Belum Maksimal

Selasa , 17 Apr 2018, 22:35 WIB

Dukung Obat Halal, Kemenkes Dorong GMP

Selasa , 17 Apr 2018, 22:12 WIB

Obat Bersertifikat Halal Dipastikan Terealisasi pada 2019

Senin , 16 Apr 2018, 00:17 WIB

Jelang 4 Tahun, UU Jaminan Produk Halal Belum Beri Pengaruh

Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim (kiri), dan Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah hadir dalam Forum Group Discussion (FGD) di Jakarta, Selasa (24/1).

Kamis , 22 Mar 2018, 16:06 WIB

Ikhsan: UU JPH Terhambat Tarik-menarik Kepentingan

Sekjen Nur Syam Kemenag RI menggelar pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (7/3). (Foto: kemenag.go.id)

Kamis , 08 Mar 2018, 08:44 WIB

RPP Jaminan Produk Halal Diharapkan Segera Rampung

Siaran Pers. Kepala BPJPH Prof Ir Sukoso mejelaskan hasil monitoring terkait temuan investigasi Jaminan Produk Halal(JPH) di Kantor Ombusman Republik Indonedia, Jakarta, Senin (30/10)

Kamis , 25 Jan 2018, 15:59 WIB

BPJPH: Pembahasan LPH Ditunda

Kemenag Sosialisasikan UU Jaminan Produk Halal pada INDHEX 2017.

Jumat , 17 Nov 2017, 08:09 WIB

Kemenag Sosialisasikan UU Jaminan Produk Halal di INDHEX

Kamis , 15 Jun 2017, 01:59 WIB

Deklarasi Produk Halal tak Bisa Dilakukan tanpa Sertifikasi

Produk asal Cina yang menyantumkan label halal palsu

MUI dan Pemerintah Bersinergi Soal Sertifikat Halal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh mengatakan tidak ada pertentangan antara MUI dengan pemerintah terkait penerbitan sertifikat halal. Niam mengatakan sertifikasi halal yang merujuk UU Jaminan Produk Halal MUI. "MUI dan pemerintah memiliki perannya masing-masing sehingga tidak ada tumpang tindih peran," kata Niam di sela Rakernas II MUI di Jakarta, Kamis.Niam menjelaskan...

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan, Sekjen MUI Ichwan Sam serta Ketua LPPOM MUI Lukmanul Hakim menyampaikan keterangan tentang RUU JPH.

Senin , 21 Nov 2016, 17:39 WIB