
Ahad , 22 Apr 2018, 11:06 WIB
Kang Uu akan Sering Ajak Pelaku UKM Pameran

Jumat , 20 Apr 2018, 19:06 WIB
Rindu Janjikan Jalan Mulus di Jabar

Kamis , 19 Apr 2018, 13:40 WIB
Ini Langkah Rindu dalam Pengelolaan Ekonomi Kerakyatan

Selasa , 27 Mar 2018, 20:59 WIB
Blusukan ke Sumedang, Uu Dapat Keluhan Jalan Rusak

Jumat , 09 Feb 2018, 07:48 WIB
RINDU Minta Relawan dan Kader Memenangkan Pilkada 2018

Kamis , 08 Feb 2018, 19:01 WIB
RINDU Siap Menangkan Pilkada 2018

Kamis , 01 Feb 2018, 21:07 WIB
Selama Cuti, Bupati Uu Kembali ke Pesantren

Jumat , 17 Nov 2017, 04:36 WIB
Ketum PPP: Pendamping Ridwan Kamil Belum Final
Selasa , 21 Jun 2016, 10:16 WIB
Pemkab Tasikmalaya Gelar OPM

Kamis , 12 Nov 2015, 20:01 WIB
'Penghentian Beasiswa Sepihak Dikti Langgar UU'

Selasa , 25 Aug 2015, 15:32 WIB
Rencana Penghapusan TKA tak Berbahasa Indonesia Langgar UU

Senin , 24 Aug 2015, 11:59 WIB
Tak Bayar Hak Pegawai Pertani, Pemerintah Langgar UU

Dinilai Langgar UU, JK: Di dalam UU, Plt Kapolri Bisa Diangkat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo dinilai telah melanggar Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pelanggaran yang dilakukan Jokowi terkait pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri, yakni Komjen Badrodin Haiti.Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengatakan Plt Kapolri masih bisa diangkat dalam undang-undang No 2/2012. Ia juga menilai penunjukan Badrodin bukan sebagai Plt, namun hanya sebagai wakapolri yang melaksanakan tugas-tugas...
Jumat , 27 Jun 2014, 13:03 WIB
Produksi Minyak Terus Menurun
Selasa , 24 Jun 2014, 15:00 WIB
Dinsos Siap Tertibkan Dolly Secara Paksa

Sabtu , 10 May 2014, 23:06 WIB
UU Minerba Dinilai Perlu Diamandemen

Jumat , 07 Mar 2014, 21:11 WIB
Pekerjaan Rumah Pemerintah-DPR: Selesaikan UU

Kamis , 23 Jan 2014, 18:30 WIB
Pemilu Serentak Perlu Penyelarasan UU

Senin , 02 Dec 2013, 09:40 WIB
Maroko Targetkan RUU Perbankan Syariah Rampung 2014

Selasa , 24 Sep 2013, 13:28 WIB
UU JPSK Perlu Dinomorsatukan

Ahad , 07 Jul 2013, 18:44 WIB
Pemerintah Dukung Percepatan RUU Miras

Ahad , 24 Mar 2013, 15:46 WIB
Tolak RUU Ormas, HTI Merapat ke PPP

Jumat , 01 Mar 2013, 12:27 WIB
MES Kritisi Draf Revisi UU Asuransi
Kamis , 21 Feb 2013, 23:57 WIB
BRI Klaim Sudah Bayarkan Pensiun Sesuai UU

Selasa , 19 Feb 2013, 16:31 WIB
Kadin Desak UU Tabungan Wajib Perumahan Direalisasikan
Kontras: Tugas Perbantuan TNI Idealnya Diatur UU
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai tugas perbantuan TNI kepada Polri seyogyanya diatur dalam undang-undang, bukan sekadar nota kesepahaman (MoU). "Idealnya perbantuan ini dibuat dalam bentuk UU bukan MoU. Kalau MoU kesannya negara ini cuma ada TNI-Polri saja," kata Koordinator Badan Pekerja KontraS Haris Azhar di Jakarta, Senin (28/1), menanggapi rencana MoU Polri...

Kamis , 20 Dec 2012, 15:50 WIB
Obama Desak Kongres Setujui UU Senpi
Senin , 26 Nov 2012, 15:15 WIB
Hasyim Muzadi: UU Sekarang Terlalu Longgar
Sabtu , 17 Nov 2012, 14:30 WIB
Banyak Undang-Undang Bela Kepentingan Asing

Rabu , 10 Oct 2012, 08:54 WIB
Filipina Tangguhkan UU Saiber

Selasa , 18 Sep 2012, 20:03 WIB
Kalau Terpilih di Pemilukada, Jokowi Bisa Terganjal UU

Jumat , 07 Sep 2012, 18:22 WIB
Romahurmuziy: Tak Perlu Moratorium Kunjungan ke LN

Rabu , 29 Aug 2012, 21:11 WIB
Marzuki Sambut Baik Langkah BK Tegakkan Citra Dewan

Kamis , 23 Aug 2012, 18:25 WIB
MA Setuju Tinjau Ulang Pengadilan Tipikor Daerah

Rabu , 22 Aug 2012, 20:02 WIB