REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Usaha dialog soal Ahmadiyah yang difasilitasi Kementerian Agama, Selasa, gagal mendapatkan hasil maksimal. Pasalnya, Ahmadiyah selaku pihak yang diundang tidak hadir dalam dialog. Mereka meminta penundaan kehadiran dalam acara yang berlangsung di Kementerian Agama, Selasa lalu.

Pengamat Politik LIPI, Indria Samego, menuturkan ada dua alasan yang mungkin menyebabkan Ahmadiyah enggan hadir. Pertama, ketiadaan jaminan keamanan, terutama secara fisik. "Mereka (Jamaah Ahmadiyah Indonesia) menyadari posisi mereka yang minoritas sehingga bisa mudah ditekan. Jadi, siapa yang akan menjamin mereka akan diberikan kesempatan yang sama. Jadi, alasan pertama ketiadaan jaminan kesetaraan," papar dia saat ditemu Republika.co.id, Rabu (23/3).

Kedua, acara dialog itu tidak memiliki prospek bagi JAI. Menurut Indria, selaku warga negara mereka nantinya tidak akan mendapatkan hak selayaknya warga negara lainnya dalam mengembangkan kepercayaan mereka. "Ini logika sederhana saja, situasi sekarang tidak menguntungkan bagi JAI,"ungkapnya.

Indria melihat peran pemerintah yang lebih banyak dipengaruhi ‘teror’. Teror yang dimaksud diarahkan masyarakat dengan mengatakan JAI dapat membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Jadi, negara diteror untuk mengatakan kebaradaan JAI mengkhawatirkan bangsa dan negara. "Negara dalam berbagai perpektif mana pun tidak memiliki hak melarang kebebasan beragama. Dalam tatanan sistem mungkin negara mengatakan melindungi, namun dalam tatanan operasional di lapangan belum tentu," kata dia.

Rektor Universitas Islam Ass-syafiiyah, Tuty Alawiyah menilai ketidakhadiran JAI dalam dialog bersama umat Islam menggambarkan kelemahan dalam diri JAI. Menurut dia, persoalan JAI sebenarnya tinggal tergantung ketegasan pemerintah. "Kalau saya sudah jelas melarang ajaran JAI. Kalau mereka mengaku bukan bagian dari Islam, tentu itu tidak akan bermasalah bagi umat Islam," kata dia.