REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta akhirnya memenuhi panggilan jaksa penuntut umum untuk menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (26/9).
Ia menjadi saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi permohonan penambahan kuota impor sapi dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Ahmad Fathanah.
Anis bertemu Fathanah pada 2012. Sebelumnya, ia hanya mendengar nama Fathanah karena anak keluarga ternama di Sulawesi Selatan. Ia mengatakan, Fathanah bukan kader partainya. "Kita cuman tahu dia berteman dengan Presiden PKS," kata dia.
Saat itu, Luthfi Hasan Ishaaq yang masih menjabat sebagai Presiden PKS. Sedangkan Anis mengisi posisi sekretaris jenderal. Anis sempat menjalin komunikasi dengan Fathanah. Salah satunya terkait pengurusan pencalonan Ilham Arief Sirajuddin dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan (Sulsel) 2013.
Dalam persidangan sebelumnya, Ilham mengaku meminta dukungan PKS dan beberapa partai lainnya untuk menjadi calon gubernur. Calon gubernur ini berasal dari Partai Demokrat. Ilham yang berpasangan dengan Azis Qahhar Mudzakkar mengatakan, Fathanah yang memfasilitasinya untuk bertemu dengan para petinggi PKS, seperti Luthfi dan Anis."Dewan Pimpinan Pusat (DPP PKS) menyampaikan khusus urusan Sulsel komunikasi dengan Ahmad Fathanah," kata dia.
Anis mengatakan, partainya memang menjadi salah satu yang mengusung Ilham. Menurut dia, pengurusan pencalonan itu semua diserahkan kepada Dewan Perwakilan Wilayah PKS. Ia menyanggah DPP menyerahkan semua pengurusan kepada Fathanah. "Tidak pernah. Cuman kita tahu beliau (Fathanah) perantara Pak Ilham ke PKS," ujar dia.
Dalam pencalonannya, Ilham juga menyebut menyerahkan uang sekitar Rp 8 miliar. Ia mengatakan, uang itu sebagai biaya pemenangannya. Ilham membayar uang itu secara bertahap. Ia memenuhi saran Fathanah untuk terlebih dulu membayar 50 persen sebagai pengikat agar PKS memberikan dukungan. Ilham menyerahkan uang itu kepada Fathanah. Uang itu untuk diserahkan kepada tim pemenangan yang dibentuk DPW PKS Sulsel.
Mengenai dana Rp 8 miliar itu, Anis tidak mengetahuinya secara pasti. Ia mengatakan, dana itu masalah teknis. Menurut dia, DPP PKS tidak masuk ke wilayah pendanaan. Namun, ia mengatakan, memang ada laporan mengenai dana dari Koordinator Wilayah PKS Sulawesi Najamuddin Mara Hamid. "Disampaikan ke kita tidak dalam bentuk tertulis. Kalau angka saya tidak ingat jumlahnya persis. Karena itu bukan domain kita (DPP)," ujar dia.
Anis mengatakan, DPP sudah memberikan otonomi kepada DPW untuk mengurus masalah pemilihan kepala daerah. DPP hanya memantau dan menganalisa mekanisme yang berjalan. Ia mengatakan, DPW yang mengurus dan mengajukan ke DPP terkait calon yang akan diusung. DPP hanya mengesahkan. "Hanya proses pengambilan keputusan (menetapkan calon). Teknis kami tidak mengintervensi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika