REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka membantah jika Pansus Pelindo II DPR menargetkan untuk menurunkan Rini Soermarno dari jabatan sebagai Menteri BUMN.

Rieke mengatakan jika ada pihak-pihak yang berpikir demikian, maka hal itu terlalu mengada-ada. Menurut dia, urusan copot mencopot menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, dan pihaknya sangat menghormati hal itu.

"Posisi menteri, itu hak prerogatif presiden. Paling tidak, kita mengerti dan mempersilahkan presiden untuk bekerja nyaman dengan siapapun," kata Rieke.

Politikus PDIP itu justru mengaku curiga adanya pengarahan opini seakan-akan Pansus bekerja untuk menarget orang perorang, dan bukan hendak memperbaiki tata kelola BUMN serta menyelamatkan aset negara.

Dia menegaskan, Pansus tetap berpegang pada penegakan konstitusi, memperbaiki tata kelola BUMN dan menyelamatkan aset negara.

"Jadi sekali lagi, ini bukan persoalan kami mau menarget orang per orang. Kalau kami lihat bagaimana BUMN ini memang harus di selamatkan," ujar Ketua Pansus Pelindo II itu.

Ia menambahkan, Pansus Pelindo II DPR fokus bekerja untuk mengembalikan aset negara yang dikuasai pihak asing di Pelindo II, dan terindikasi dibiarkan begitu saja oleh manajemen perusahaan BUMN tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika