Lengsernya Pak Ketua

Drama dari senayan mencapai puncak tepat sebelum tahun berganti. Ketua DPR, Setya Novanto harus turun dari tahta karena tersandung kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden. Ia diduga melakukan pemufakatan jahat ketika bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin serta pengusaha minyak, Riza Chalid.

Sepak terjang Setya Novanto tampaknya tak bisa lagi ditoleransi. Dua kasus yang menyita perhatian public sukses menyeret sang ketua turun dari jabatannya. Yang pertama terkait pertemuannya dengan calon kandidat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Tanpa agenda jelas, Setya Novanto muncul di kampanye calon kandidat presiden AS tersebut. Di tanah air, tindakannya tersebut dipandang tak pantas hingga ia dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Sayangnya, laporan itu lambat laun menguap.

Tapi tidak kasus berikutnya yang menyerang Pak Ketua. Ia dilaporkan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said atas pelanggaran etik berat. Kali ini, Setya Novanto tak bisa bergerak. Pada 16 Desember 2015, Setya Novanto menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MKD dengan alasan ingin menjaga harkat dan martabat Dewan. Selain itu, ia ingin agar masyarakat tidak gaduh atas kasus yang sedang menimpanya.

“Sehubungan dengan perkembangan penanganan dugaan pelanggaran etik yang sedang berlangsung di Mahkamah Kehormatan DPR RI, maka untuk menjaga harkat dan martabat, serta kehormatan lembaga DPR RI serta demi menciptakan ketenangan masyarakat, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI Periode Keanggotaan 2014-2019.

Demikian pernyataan pengunduran diri ini saya buat dengan tulus. Semoga bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia”.