REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III (Hukum, HAM dan Keamanan) DPR RI mendukung pemberian amnesti bagi Baiq Nuril oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). DPR RI akan memberikan rekomendasi bagi presiden untuk memberikan amnesti bila permohonan amnesti sudah diajukan.

"Kewajiban kami di DPR untuk mendukung presiden memberikan amnesti, itu saya kira DPR dalam posisi mendukung," kata anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (10/7).

Arsul menjelaskan, pada dasarnya Komisi III telah mendukung upaya -upaya hukum yang diajukan oleh Baiq Nuril dalam perkara hukum yang menimpanya. Komisi III telah memantau proses perkembangan hukum sejak putusan di Pengadilan Negeri hingga mengupayakan peninjauan kembali (PK) ke MA

Dia mengungkapkan, pada awalnya Komisi III mengharapkan MA dapat menghadirkan keadilan restoratif melalui PK yang diajukan atas kasus pelanggaran UU ITE oleh Baiq Nuril, karena merekam perilaku cabul kepala sekolah, Muslim. Namun, ternyata PK itu ditolak MA.