Ketua DPR Puan Maharani, menyatakan, telah menerima surat dari Partai Golkar, terkait pengganti Azis Syamsuddin.
"Kami sudah menerima langsung surat dari Ketua Umum Golkar yang mengusulkan nama Pimpinan DPR RI yang akan menggantikan Bapak Azis Syamsuddin," ujar Puan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/9).
Pembahasan ihwal pengganti Azis sudah dibicarakan oleh pimpinan DPR dalam rapat yang digelar Selasa (28/9). Namun kemarin, Puan menjelaskan bahwa DPR belum mendapatkan surat penggantian dari Partai Golkar.
"Partai Golkar mengirimkan surat terkait proses pergantian wakil ketua atau pimpinan DPR RI dari Partai Golkar. Kami kemudian sesuai mekanisme akan kemudian menjalankan mekanisme atau proses pergantian antar waktu itu," ujar Puan.
Rencananya, DPR akan menyampaikan nama Lodewijk dalam rapat pimpinan Badan Musyawarah (Bamus) pimpinan DPR. Kemudian akan dibawa ke rapat paripurna DPR, yang rencananya akan digelar pada Kamis (30/9).
"Ini pergantian pimpinan DPR dari Partai Golkar, untuk segera diteruskan pada paripurna yang InsyaAllah besok akan dilaksanakan pada (rapat) paripurna per tanggal 30 September," ujar Puan.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Habiburokhman mengatakan, pihaknya tak perlu menggelar sidang etik untuk Azis Syamsuddin. Pasalnya, politikus Partai Golkar itu sudah mengundurkan diri sebagai wakil ketua DPR.
"Tidak perlu, tidak perlu terkait masalah itu, kecuali nanti hasilnya seperti apa. Kan ini beliau mengundurkan diri sebagai wakil ketua DPR," ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/9).
Selain itu, MKD juga tak lagi memproses laporan-laporan yang masuk untuk Azis. Sebab sekali lagi disampaikannya, Azis telah menyampaikan pengunduran dirinya dari posisi wakil ketua DPR.
"Ini kan bukan kayak perdata ya. Bukan persoalan berapa jumlah laporan, tapi fakta hukumnya adalah terkait Pak Azis," ujar Habiburokhman.
Habiburokhman pun mengapresiasi pengunduran diri Azis Syamsuddin dari posisi wakil ketua DPR. Menurutnya, langkah tersebut tak memberatkan citra DPR sebagai institusi.
"Juga mengurangi tekanan kepada DPR secara institusi, karena kita ini bagaimanapun disorot masyarakat," ujar Habiburokhman.
