REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan demonstran berharap Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi kepemimpinan pelaksana jabatan Bupati Sorong Yan Piet Mosso. Sebabnya, orang tersebut dinilai mengecewakan warga di sana.
Pj Bupati Sorong pernah berjanji akan memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak di Sorong. Namun, apa yang dijanjikannya sama sekali belum direalisasikan. Terkhusus jalan di Distrik Sengkeduk sepanjang kurang lebih 15 km.
"Janji manis yang dulu disampaikan Yan Piet Mosso tentu saja membuat warga dan masyarakat sekitar marah serta kecewa, sebab bicara jalan bagi kami sama halnya dengan bicara ekonomi," kata Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Peduli Sorong, Ari Syahputra, dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (2/8/2023)
Harga (apapun) juga akan menjadi tidak stabil jika akses jalannya rusak. Dalam hal ini pihaknya melihat ada kemiskinan yang diciptakan oleh pimpinanya sendiri kepada rakyat Sorong. Di saat yang sama dalam konteks ini, mereka juga melihat Yan Piet Mosso hanya mengakomodir kepentingannya sendiri.
Sebagai informasi, Kabupaten Sorong masuk ke dalam salah satu kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem. Angka kemiskinan kabupaten Sorong berada pada level 26,78 persen pada 2022. Sementara itu, angka prevalensi balita stunting sekitar 23,8 persen.
Lebih mengencewakan dari itu, janji untuk memperbaiki jalan rusak yang berada di Jalan Distrik Sengkeduk itu ia sudah janjikan sejak 1 tahun lalu. "Ditambah dengan temuan data terbaru kami, kami melihat bahwa baru-baru ini Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso diduga kuat melakukan pengadaan 4 mobil baru," kata Ari Syahputra.
Apalagi secara bersamaan, Pemerintah Kabupaten Sorong juga tidak memiliki prioritas terhadap kepentingan dan kebutuhan rakyat yang mendesak saat ini. Misalnya terkait penyediaan armada pemadam kebakaran (Damkar) untuk menghadapi musibah kebakaran yang cukup sering menerpa wilayah kabupaten Sorong. Hingga kini, di bawah kepemimpinan Yan Piet Mosso, Kabupaten Sorong tidak kunjung memiliki unit armada damkar satupun.
"Melihat orientasi pembangunan Pemkab Sorong yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat banyak ini, harus menjadi perhatian serius dari Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri), agar segera mengevaluasi dan mengganti Pj. Bupati Kabupaten Sorong," ujar Ari.
Mendagri harus kedepankan nasib Rakyat Kabupaten Sorong. Rakyat Kabupaten Sorong butuh pelayanan yang baik, pemimpin yang bijak dan memiliki semangat nasionalisme yang besar untuk membangun Kabupaten Sorong yang lebih baik.
Aliansi Peduli Masyarakat Sorong (APMS) menuntut beberapa hal.
1. Meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian untuk memberikan evaluasi kepada Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso yang tidak memiliki orientasi pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
2. Meminta Kemendagri Untuk Tidak Memperpanjang Kembali Posisi Yan Piet Mosso sebagai PJ Bupati Sorong.
3) Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk segera memeriksa dan mengaudit pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Sorong dibawah Pj Bupati Yan Piet yang dianggap tidak transparan.
4) Mendesak kepada BPK RI untuk mengaudit semua aset pribadi milik Penjabat Bupati Kabupaten Sorong.
5) Mendesak Pemerintah Kabupaten Sorong untuk menganggarkan Penyediaan armada pemadam kebakaran (Damkar) demi meminimalisir dampak luas musibah kebakaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika