#ambang-batas-pencalonan-presiden

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang pendahuluan pengujian materiil Undang-Undang tentang Pemilihan Umum di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (7/8/2024). Direktur Eksekutif Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) Hadar Nafis Gumay dan pegiat kepemiluan Titi Anggraini menggugat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu perihal ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menguji konstitusionalitas pasal tersebut karena dianggap tidak memberikan keadilan bagi partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di parlemen.

Rabu , 07 Aug 2024, 22:30 WIB

In Picture: Ambang Batas Pencalonan Presiden Digugat di MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin jalannya sidang pendahuluan pengujian materiil Undang-Undang tentang Pemilihan Umum di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (7/8/2024). Direktur Eksekutif Yayasan Jaringan Demokrasi...

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kedua kiri) memimpin jalannya sidang pengujian materiil UU Pemilu. (Ilustrasi)

Kamis , 30 Mar 2023, 15:10 WIB

MK Tolak Gugatan Syarat Ambang Batas Pencalonan Presiden yang Diajukan PKN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima pengujian aturan mengenai pengusungan calon presiden (Capres) yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). MK memutuskan PKN tak punya kedudukan hukum dalam perkara Nomor 16/PUU-XXI/2023 itu. PKN semula mengujikan Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi...

Jumat , 24 Mar 2023, 19:25 WIB

Dukungan Anies Capres Capai 25,03 Persen, Lampaui Syarat Presidential Threshold

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai...

Kamis , 29 Sep 2022, 17:08 WIB

MK Tolak Gugatan PKS Terkait Presidential Threshold

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait...

Selasa , 26 Jul 2022, 18:07 WIB

PKS Ungkap Pembeda Gugatan PT 20 Persen ke MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu...

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro yakin partai politik (parpol) di Tanah Air bakal pusing dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

Ahad , 19 Jun 2022, 19:00 WIB

Peneliti: Parpol Bakal Pusing dengan Ketentuan Ambang Batas 20 Persen

Jumat , 25 Mar 2022, 15:22 WIB

DPD Gugat Presidential Threshold ke MK

Suasana sidang putusan gugatan uji materi terhadap ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (24/2/2022). Mahkamah Konstitusi menolak enam gugatan perkara presidential threshold 20 persen yang diatur Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun perkara yang diputus adalah gugatan yang diajukan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, politikus Partai Gerindra Ferry Joko Yuliantono, anggota DPD RI Tamsil Linrung, Edwin Pratama Putra dan Fahira Idris.

Kamis , 24 Feb 2022, 15:51 WIB

In Picture: MK Tolak Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Aswanto (tengah) memimpin sidang pengujian materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (11/1/2022). Sidang tersebut digelar atas permohonan dari mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang meminta ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold

Selasa , 11 Jan 2022, 16:25 WIB

In Picture: Gatot Nurmantyo Gugat Presidential Treshold ke MK

Kotak suara Pilpres 2014 (ilustrasi). Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT) telah sesuai UUD 1945.

Kamis , 30 Dec 2021, 00:31 WIB

Pakar: PT 0 Persen Timbulkan Masalah

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (Waket DPD) RI Sultan B Najamudin menilai perlunya mengubah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi 0 persen.

Selasa , 07 Dec 2021, 06:12 WIB

DPD Dorong Presidential Threshold 0 Persen

Demokrat menjadi salah satu pihak yang mendorong revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu poin yang perlu direvisi adalah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Foto: Hakim MK Anwar Usman (tengah) bersama Hakim MK Maria Farida Indrati (kiri), dan Hakim MK Saldi Isra memimpin Sidang Uji Materi Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (ilustrasi)

Kamis , 25 Nov 2021, 08:03 WIB

Demokrat: Makin Rendah Presidential Threshold Semakin Baik

Pengamat politik, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Ahad , 30 May 2021, 12:15 WIB

Ambang Batas President Threshold Membunuh Talenta Potensial

Executive Director of Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Ahad , 30 May 2021, 12:11 WIB

Pengamat: Elektabilitas Tokoh tak Berarti Tanpa Restu Parpol

Sabtu , 29 May 2021, 06:08 WIB

Presidential Threshold Mengebiri Daulat Rakyat

Masyarakat sipil pemohon uji materi ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/6). Masyarakat sipil yang terdiri dari ahli hukum, akademisi, mantan pimpinan KPK, mantan pimpinan KPU dan pegiat pemilu tersebut meminta MK segera memproses dan memutus permohonan uji materi tentang ambang batas pencalonan presiden.

Jumat , 22 Jun 2018, 11:33 WIB

MK Belum Jadwalkan Sidang Gugatan Ambang Batas Pencapresan

Seorang Akademisi yang tergabung dalam Indrayana Centre for Government, Constitution and Society (Integrity) memperlihatkan poster bertuliskan

Kamis , 21 Jun 2018, 19:40 WIB

In Picture: Aksi Hapus Ambang Batas Nyapres di Mahkamah Konstitusi

Sejumlah aktifis pro demokrasi yang mendaftarkan Pengujian Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, membentangkan spanduk seusai melengkapi syarat gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK),Jakarta, Kamis (21/6).

MK Didesak Segera Proses Uji Materi Ambang Batas Pencapresan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 12 pemohon uji materi ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) segera memproses permohonan tersebut. Putusan atas uji materi ambang batas itu juga dinilai sangat penting untuk disegerakan. "Kami meminta agar MK segera memberikan putusan atas uji materi ini. Sebab, soal presidential threshold ini adalah hal yang penting dan strategis bagi adil dan...