Wednesday, 2 Rabiul Awwal 1444 / 28 September 2022

Wednesday, 2 Rabiul Awwal 1444 / 28 September 2022

 

2 Rabiul Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

INDEX BERITA

Pemerintah akan Cabut Izin Tambang Jika tak Ada CnC

Friday, 30 Mar 2018 11:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memastikan perusahaan pertambangan yang masih belum berstatus Clear and Clean (CnC) akan segera berhenti beroperasi lantaran Izin...

Parlemen Laos 'Belajar' Soal Penanganan Batu Bara ke DPR RI

Tuesday, 06 Mar 2018 14:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menerima kunjungan delegasi Parlemen Laos. Mereka ingin memahami dan menggali lebih dalam tentang cara kerja parlemen di...

In Picture: Sebuku Pertanyakan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

Wednesday, 21 Feb 2018 07:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perusahaan pertambangan batu bara dan pengolahan (smelter) bijih besi, Grup Sebuku, merasa dihambat investasi yang telah ditanamkan di Kalimantan Selatan. Perusahaan merasa kebijakan yang dikeluarkan pemda justru...

KPK-Kementerian ESDM akan Tertibkan Izin-Izin Usaha Tambang

Wednesday, 06 Dec 2017 15:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Hukum dan HAM segera menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Tanah Air. "Kami akan bakukan...

Pemprov Bengkulu Cabut 10 Izin Usaha Pertambangan

Thursday, 19 Jan 2017 16:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan surat pencabutan 10 izin usaha pertambangan mineral dan batu bara seiring berakhirnya masa berlaku izin...

Izin Dicabut, Pengusaha Pertambangan Tetap Ditagih Bayar Pajak

Thursday, 21 Jul 2016 19:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tak mau pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dicabut lantas lepas dari tanggung jawab untuk membayar pajak. Hal ini setelah pemerintah daerah mencabut 534...

534 Izin Pertambangan Dicabut

Thursday, 21 Jul 2016 18:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah daerah mencabut 534 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah dan tidak memenuhi aspek Clean and Clear (CnC). Langkah ini diambil setelah pemerintah pusat melalui Kementerian...

Dirjen Minerba: 49 IUP di Sumsel Bermasalah

Thursday, 12 May 2016 15:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Gatot Ariyono mengatakan terdapat 49 Izin Usaha Pertambangan di Sumatra Selatan...

Perizinan Pertambangan Ditarget Bisa Dipangkas Jadi 3 Izin

Wednesday, 16 Mar 2016 20:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menyusul harga komoditas mineral pertambangan yang rendah, pemerintah mengeluarkan jurus untuk tetap menggairahkan invetasi di sektor ini. Salah satunya, dengan mempermudah perizinan yang sebelumnya dinilai tertalu...

721 Izin Usaha Pertambangan Nakal Dicabut

Tuesday, 16 Feb 2016 08:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan, selama dua tahun terakhir terdapat pencabutan 721 izin pertambangan di 12 provinsi. Sebanyak 70 persen di antaranya adalah pertambangan batubara. Pencabutan...

Ribuan Izin Tambang Terancam Dicabut Akhir Tahun Ini

Tuesday, 16 Dec 2014 19:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menjelang batas akhir akhir tahun, ribuan IUP (Izin Usaha Pertambangan) terancam dicabut. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Sukhyar mengungkapkan, total ada sekitar 4...

Renegosiasi Kontrak, Menteri ESDM: Kalau Perlu Sanksi, Ya Sanksi!

Tuesday, 16 Dec 2014 18:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan bahwa pemerintah akan pertegas perihal renegosiasi kontrak karya pertambangan. Hal ini Sudirman ungkapkan usai melakukan rapat tertutup...

In Picture: ICW: Hanya 50 Persen Pemilik Izin Tambang yang Punya NPWP

Sunday, 07 Dec 2014 22:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKART - Indonesia Corruption Watch (ICW) didesak untuk menindak tegas pemilik IUP (izin usaha pertambangan) yang tidak mendaftarkan perusahaannya sebagai wajib pajak dan perusahaan yang tidak membayar pajak....

hide ads show ads
desktop mobile